Mohon tunggu...
Infra Pol
Infra Pol Mohon Tunggu... Editor - Lembaga Infrapol

Transparan

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Kerugian Negara 11 Triliun se-Jawa Barat, Sama Halnya Menzalimi 216.539 KK

17 Desember 2019   09:44 Diperbarui: 17 Desember 2019   09:55 41
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

KOMPAS-Jakarta, untuk mensiasati kerugian negara melalui solusi perimbangan, LIPI Lahirkan Aplikasi BOSS Mutakhir Berstandar Internasional. Rumusan BOSS merupakan rumusan termuktahir yang telah tercetus, dengan tujuan agar Indonesia menjadi negara terdepan dalam bidang ekonomi, dan melompat lebih cepat menjadi negara maju. 

Bismillahirohmanirohim

Setelah mengeluarkan Maklumat Penyelesaian Kasus HUKUM Keuangan Negara No: 01/HK-P/LIPI-X/2019 pada 1 Oktober 2019 yang disampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, dengan lampiran Kerugian Negara Dana DBH PBB Migas TA 2010-2019 dan Dana APBD TA 2010-2019 Provinsi Jabar dalam catatan Kasus Hukum Keuangan dan Peyelesaian Kasus dana DBH PBB Migas dan lainnya di Seluruh Kab/Kota se Jawa Barat, laporan juga telah disampaikan ke petinggi hukum lainya seperti Kejagung, Hakim Tipikor dan lainnya.

Adapun kerugian negara secara total se Jawa Barat yakni Rp11.825.972.022.125 (sebelas triliyun delapan ratus dua puluh lima miliyar Sembilan ratus tujuh puluh dua juta, dua puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah). Kasus Korupsi atau salah aturan keuangan atau Kerugian Keuangan Negara tersebut, yang telah berjalan sejak lama merupakan jalan kehinaan atau suatu kejahatan kemanusiaan yang telah mengakibatkan kemiskinan, kerusakan dan kekacauan yang menimbulkan berbagai kerugian bencana kemanusiaan dan berbagai bencana kerugian alam dan lingkungan.

Dengan kerugian sebelas triliyun itu, sama halnya Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota) se Jawa Barat telah menzolimi (menganiaya) masyarakat miskin, masyarakat rawan bencana, masyarakat rentan terkena penyakit dengan total jumlah Kepala Keluarga (KK) yang teraniayah sebanyak 216.539 KK.

Karena jika 11 Triliyun itu dibangun untuk kepentingan masyarakat yang berhak, maka akan menjadi potensi investasi bagi daerah atau negara. Baik itu potensi infrastruktur bidang pertanian, jalan, jembatan, sungai, saluran sungai, tanah, pertanian, perkebunan, sawah, lingkungan hidup. Infrastruktur limbah rumah tangga, infrastruktur penampungan limbah pabrik, infrastruktur penampungan limbah medical, infrastruktur sanitasi air, infrastruktur pembangunan perumahan masyarakat miskin, infrastruktur seni budaya, dan infrastruktur unggulan yani perkebunan pohon hybrid paulownia dan tehnologi filter (TF)

Dengan peyalahgunaan keuangan negara itu, sehingga: Infrastruktur Jembatan, Infrastruktur Irigasi, Infrastrutkur Jalan, Infrastrutkur Sungai, Infrastruktur Aliran Sungai, Infrastruktur Tanah, Infrastruktur Pertanian, Infrastruktur Perkebunan,Infrastruktur Sawah, Infrastruktur lingkungan hidup, Infrastruktur penampungan limbah rumah tangga, Infrastrutktur Penampungan limbah pabrik/industri, Infrastruktur Penampungan limbah medical, Infrastruktur Sanitasi Air.

Infrastruktur pembangunan perumahan masyarakat miskin, infrastruktur seni budaya, dan infrastruktur unggulan yani perkebunan pohon hybrid paulownia dan tehnologi filter (TF) terabaikan atau tidak terbangun secara nyata dan sangat jelas merugikan masyarakat se Jawa Barat.

Mensiasati kerugian negara ini, LIPI melahirkan Aplikasi BOSS mutakhir berstandar Internasional dan Nasional, dengan aplikasi ini maka realisasi pengelolaan anggaran tepat sasaran sesuai dengan harapan dan berkeadilan yang sesuai dengan perimbangan dan pertimbangan yang tepat juga. Dan tentunya dapat menghapuskan kemiskinan yang selama ini tidak dapat terselesaikan sejak negara ini berdiri dan merdeka.

sumber: facebook Lembaga Infrapol Pemerintah Indonesia
sumber: facebook Lembaga Infrapol Pemerintah Indonesia
Adapun system aplikasi yang dimaksud yaitu aplikasi BOSS (Business Ownership System Syariah), selain membangun sesuai dengan perimbangan dan pertimbangan dalam neraca keadilan yang dimaksud, melalui aplikasi BOSS juga tentunya sebagai bagian solusi pembangunan yang berkualitas.

sumber: facebook Lembaga Infrapol Pemerintah Indonesia
sumber: facebook Lembaga Infrapol Pemerintah Indonesia
Hal tersebut dapat tercipta, tentunya karena Infrapol memiliki SDM mumpuni dan unggul yang berani ditandingi dengan kualitas SDM manapun, tentunya SDM Infrapol berasal dari pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa melalui petujuknya. Sehingga dalam merumuskan penyelesaian kasus, terbuka dengan luas.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun