Baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto mendapat kritik dari media asing asal Inggris, The Economist lewat sebuah tulisan soal diplomasi Prabowo ke luar negeri.
Dalam tulisan tersebut, The Economist mengatakan kalau orang nomor satu di Indonesia itu 'putus asa' tentang arah politik luar negeri Indonesia hingga politik luar negeri Indonesia di bawah pimpinan Prabowo berpotensi kehilangan jati diri dari negara yang netral dan independen.
Menanggapi hal tersebut, pengamat dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengatakan, kalau pandangan redaksi The Economist dalam tajuk tersebut sempit.
Sebab lawatan Presiden Prabowo ke sejumlah negara justru memperlihatkan fleksibilitas Indonesia dikancah dunia.
"Saya rasa analisa tersebut tidak sepenuhnya tepat, cenderung berpandangan sempit dan mengabaikan kenyataan bahwa diplomasi yang dilakukan Prabowo justru mencerminkan fleksibel dan pendekatan pragmatis," kata Fahmi kepada wartawan, Rabu (4/12).
Fahmi menjelaskan bahwa lawatan presiden Prabowo ke lima negara termasuk bertemu Sekretaris Jenderal PBB memang menarik perhatian. Pasalnya, hal ini menunjukkan ambisi Indonesia dalam memperkuat koneksinya sebagai warga dunia.
"Lewat pengalaman diplomatik yang dimiliki Presiden Prabowo menunjukkan ambisi Indonesia untuk memperkuat hubungan internasional," ujarnya.
Ia juga menilai, presiden Prabowo memiliki latar belakang yang cukup untuk terlibat dalam dinamika politik dunia.
"Prabowo bukan orang baru dalam dunia diplomasi dan politik internasional, keputusan untuk memimpin delegasi Indonesia dalam tur luar negeri juga bukanlah hal yang diambil secara gegabah," jelas Fahmi.
Selain itu, Fahmi juga menegaskan bahwa kebijakan luar negeri bebas aktif adalah aspek yang tak di boleh diabaikan saat membahas soal diplomasi Indonesia.
