Pengertian dan Cara Pembayaran PBB yang Wajib Anda Ketahui - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu jenis pajak yang wajib dibayar oleh pemilik properti di Indonesia. Pajak ini dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan hak atas tanah dan bangunan yang memiliki nilai ekonomis. Meskipun nominalnya tidak sebesar pajak lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh) atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), PBB merupakan kewajiban tahunan yang harus diperhatikan oleh setiap pemilik properti.
Apa Itu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang bersifat tetap. Pajak ini dikenakan setiap tahun berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari properti tersebut. NJOP adalah nilai yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai dasar penghitungan pajak, dan nilai ini bisa berubah sesuai dengan perkembangan harga pasar dan kebijakan daerah setempat.
Cara Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Saat ini, pembayaran PBB semakin mudah dengan berbagai metode yang disediakan oleh pemerintah daerah. Anda dapat membayar PBB melalui beberapa cara berikut:
- Melalui Bank
PBB bisa dibayarkan melalui bank yang telah bekerja sama dengan pemerintah, baik melalui teller bank, ATM, maupun layanan internet banking. Biasanya, bank-bank BUMN dan beberapa bank daerah sudah menyediakan layanan ini. - Melalui Kantor Pos
Anda juga bisa membayar PBB melalui kantor pos dengan menunjukkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang). - Pembayaran Online
Saat ini, banyak pemerintah daerah menyediakan layanan pembayaran PBB secara online melalui aplikasi pemerintah atau layanan fintech. Anda hanya perlu memasukkan nomor objek pajak (NOP) yang tertera pada SPPT dan mengikuti langkah-langkah yang ada di aplikasi tersebut. - Melalui Marketplace atau Aplikasi Fintech
Beberapa marketplace dan aplikasi fintech seperti Tokopedia, Bukalapak, dan LinkAja juga sudah menyediakan layanan pembayaran PBB. Ini memudahkan Anda membayar pajak dengan cepat dan mudah tanpa harus keluar rumah.
Baca juga: Ingin Membangun Rumah? Perhatikan 6 Aspek Hukum Ini Agar Aman dan Legal
Apa yang Terjadi Jika Tidak Membayar PBB?
Jika Anda tidak membayar PBB tepat waktu, akan ada beberapa konsekuensi yang perlu diperhatikan:
- Denda Keterlambatan
Pemerintah daerah akan mengenakan denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari jumlah PBB yang terutang. Denda ini akan terus bertambah hingga maksimal 24 bulan atau 2 tahun. - Pemblokiran Transaksi Properti
Ketika Anda ingin melakukan transaksi jual beli atau balik nama properti, pemerintah daerah biasanya akan meminta bukti bahwa PBB telah dibayarkan hingga tahun terakhir. Jika terdapat tunggakan, proses transaksi bisa tertunda atau bahkan diblokir hingga pajak tersebut dilunasi. - Masalah Hukum
Dalam beberapa kasus, penunggakan PBB yang berkepanjangan bisa menimbulkan masalah hukum. Meskipun jarang terjadi, pemerintah daerah memiliki hak untuk menagih pajak yang belum dibayar melalui mekanisme hukum.
Baca juga: IMB Terlupakan? Ini Risiko yang Mengintai dan Solusi Aman untuk Properti Anda
Tips Agar Tidak Terlambat Membayar PBB
