Menunggu Langkah Pemprov Aceh Cegah HIV/AIDS

Tidak ada cara yang bisa dilakukan pemerintah, dalam hal ini Pemprov Aceh, untuk memutus mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat karena semua terjadi tanpa disadari yang merupakan 'silent disaster' (bencana terselubung).

Hal tersebut bisa terjadi karena warga, dalam hal ini laki-laki heteroseksual dewasa yang tertular HIV/AIDS tidak menyadarinya karena tidak ada tanda-tanda, ciri-ciri dan gejala-gejala yang khas AIDS pada keluhan kesehatan dan fisik sebelum masa AIDS (secara statistik antara 5-15 tahun setelah tertular jika tidak menjalani pengobatan dengan obat antiretroviral/ART).

Langkah konkret yang bisa dilakukan Pemprov Aceh hanya mencegah penularan HIV/AIDS dari ibu-ke-bayi yang dikandungnya.

Baca juga: Pemko Banda Aceh Hanya Bisa Menyelamatkan Bayi Agar Tidak Lahir dengan HIV/AIDS

Adalah hal yang mustahil pemerintah, dalam hal ini Pemprov Aceh, bisa memutus mata rantai penyebaran HIV/AIDS karena risiko tertular HIV/AIDS ada pada orang per orang melalui perilaku seksual berisiko di Aceh, di luar Aceh atau di luar negeri. []

* Syaiful W Harahap adalah penulis buku: (1) PERS meliput AIDS, Pustaka Sinar Harapan dan The Ford Foundation, Jakarta, 2000; (2) Kapan Anda Harus Tes HIV?, LSM InfoKespro, Jakarta, 2002; (3) AIDS dan Kita, Mengasah Nurani, Menumbuhkan Empati, tim editor, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2014; (4) Menggugat Peran Media dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia, YPTD, Jakarta, 2022.