Tapi, ada realitas sosial di belakang fakta itu (pertambahan RS) yang tidak muncul ke permukaan yaitu pertambahan jumlah RS itu karena jumlah warga yang sakit juga bertambah banyak sehingga memerlukan tempat tidur dan ruang perawatan.
Baca juga: Pemerintahan SBY: RS Meningkat 600 Persen, Jumlah Penduduk yang Sakit Juga Meroket
Semula di awal-awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ada harapan besar untuk mengembalikan fungsi Puskesmas sebagai pusat promosi kesehatan untuk mengajak masyarakat mengetahui risiko penyakit yang akan mereka hadapi dan membangun pola hidup sehat.
Tapi, yang terjadi kemudian tidak seindah ide yang dilontarkan, termasuk upaya Presiden Jokowi untuk mengerem warga berobat ke luar negeri. Soalnya, yang berobat ke Singapura (baca: luar negeri) justru seorang menteri di kabinetnya dan relawan pendukungnya di Pilpres.
Dalam wawancara dengan pakar kesehatan masyarakat UI Prof Dr Ascobat Gani, MPH, Dr PH, beberapa tahun lalu juga jelas dia sebutkan bahwa Puskesmas bukan sebagai tempat berobat, tapi sebagai ujung tombak mendidik masyarakat agar hidup dengan perilaku yang terhindar dari penyakit.
Selanjutnya Puskesmas pun ditingkatkan fungsinya sebagai fasilitas kesehatan yang bisa melakukan rawat inap. Dengan kondisi ini jelas dokter dan tenaga medis di Puskesmas tidak punya waktu lagi untuk sosialisasi hiudp sehat ke masyarakat.
Bahkan, ada daerah yang menjadikan biaya berobat di Puskesmas sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Ini memakai paradigma berpikir yang jungkir balik karena kesehatan adalah hak setiap warga tanpa memandang status sosial dan ekonomi. Maka, langkah Presiden Jokow yang menggenjot pemasyarakatan BPJS Kesehatan merupakan bagian dari kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak warga negara.
Nah, kalau ini jadi isu debat akan tampak bagaimana para Capres dan Cawapres itu meningkatkan derajat kesehatan warga dengan skala nasional. Bisa jadi ada di paslon itu yang justru akan mengebiri hak kesehatan warga negara dengan menyebutnya sebagai 'perubahan,' misalnya, dengan memberikan syarat yang memberatkan untuk memperoleh biaya berobat seperti yang terjadi sebelum masa jabatan Presiden Jokowi.
Kesehatan sangat penting bagi kemajuan bangsa karena, kesahatan adalah investasi yang jadi modal pada sektor sumber daya manusia (SDM). Pemerintah mendengung-dengungkan 'Indonesia Emas' di tahun 2045, tapi jika tingkat kesehatan masyarakat rendah tentulah kualitas SDM juga parah sehingga tidak bisa diandalkan untuk melanjutkan pembangunan negeri.
Persoalan lain yang terjadi di Indonesia adalah kian banyak orang tua yang tidak mau membawa anak-anaknya ke Posyandu, Puskesmas atau layanan kesehatan lain untuk menjalani vaksinasi atau immunisasi secara rutin.
Banyak alasan para orang tua itu yang justru tidak masuk akal, mulai dari isu kandungan vaksin, negara pembuat vaksin, dan lain-lain. Akibatnya, anak-anak yang tidak divaksinasi akan hidup dengan berbagai macam penyakit yang menderanya dan tidak bisa disembuhkan yang kelak jadi beban negara.
