"Pemkot Palu siapkan regulasi atasi HIV/AIDS" Ini judul berita di headtopics.com (23/9-2023).
Disebutkan di lead berita: Pemerintah Kota Palu (Provinsi Sulawesi Tengah/Sulteng-pen.) bersama Komisi Penanggulangan AIDS Kota (KPAK) Palu menyiapkan sejumlah regulasi terkait penanganan HIV/AIDS di wilayah tersebut.
Tidak jelas apa yang dimaksud dengan regulasi, tapi kalau mengacu ke daerah lain regulasi yang dimaksud adalah peraturan daerah (Perda) tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
Celakanya, sudah ada sekitar 150-an Perda AIDS di seluruh Indonesia tapi hasilnya big nothing alias nol besar. Hal ini terjadi karena Perda-perda itu hanya berisi pasal-pasal normatif yang tidak menukik ke akar persoalan terkait dengan pencegahan infeksi HIV/AIDS.
Selain, Perda-perda AIDS itu pun hanya sekelas 'copy-paste' dan secara empiris mengekor ke penangggulangan HIV/AIDS di Thailand tapi tidak dijalakan secara utuh.
Baca juga: Perda AIDS di Indonesia: Mengekor ke Ekor Program Penanggulangan AIDS Thailand
Mengapa Pemkot Palu menyiapkan regulasi terkati HIV/AIDS?
Rupanya ada ini: Data KPAK Palu, pada periode Januari-Agustus 2023, warga terpapar HIV berjumlah 172 orang sementara AIDS berjumlah 12 kasus, dengan jumlah yang meninggal dunia sebanyak sembilan orang.
Pertanyaan di atas juga tidak akurat karena kasus AIDS juga tertular HIV sehingga pernyataan yang tepat adalah: jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS 184 yang terdiri atas 172 HIV dan 12 AIDS (kasus AIDS adalah warga yang tertular HIV secara statistik antara 5-15 tahun dan tidak menjalani pengobatan dengan obat antiretroviral/ART).
Dalam berita tidak ada penjelasan tentang faktor risiko penularan sehingga berita itu tidak memberikan gambaran yang utuh tentang epidemi HIV/AIDS di Kota Palu.
