Tentu saja tidak bisa. Maka, yang perlu dilakukan adalah menurunkan, sekali lagi hanya bisa menurunkan, insiden infeksi HIV baru, terutama pada laki-laki dewasa melalui perilaku seksual berisiko. Ini yang disebut sebagai pencegahan di hulu.
Pemkot Palembang sendiri sudah menerbitkan peraturan daerah (Perda) No. 16 Tahun 2007 tentang Pecegahan, Pengendalian dan Penanggulangan HIV dan AIDS, tapi tidak ada cara-cara pencegahan HIV yang akurat.
Baca juga: Menyoal Kiprah Perda AIDS Kota Palembang
Sementara itu di banyak daerah pencegahan hanya berkutat di hilir yaitu tes HIV dan pengobatan dengan obat antiretroviral (ART). Ini tidak akan mengatasi masalah karena insiden infeksi HIV di hulu terus terjadi.
Disebutkan pula oleh Ahmad: .... penyebaran penyakit tersebut belum sepenuhnya terungkap, karena masyarakat cenderung menjaga kerahasiaan kondisi mereka. Â
Pernyataan ini tidak akurat karena semua orang yang sudah terdereksi HIV-positif ada datanya di Puskesmas, RSUD, Dinkes dan KPA karena mereka terikat dengan perjanjian sebelum tes HIV dan kemudahan memperoleh obat dan pengobatan.
Yang jadi masalah besar adalah warga yang mengidap HIV/AIDS tapi tidak terdeteksi karena mereka ini jadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat tanpa mereka sadari, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.
Orang-orang yang tertular HIV tidak otomatis menunjukkan gejala-gejala, ciri-ciri dan tanda-tanda yang khas AIDS pada fisik dan keluhan kesehatan sebelum masa AIDS (secara statistik antara 5-15 tahun setelah tertular HIV jika tidak menalani ART).
Maka, yang perlu dilakukan Pemkot Palembang adalah membuat program yang tidak melawan hukum dan melanggar HAM untuk mencari warga pengidap HIV/AIDS yang belum terdeteksi.
Jika tidak ada penanggulangan yang konkret di hulu dan tidak ada langkah mencari warga pengidap HIV/AIDS, maka penyebaran HIV/AIDS di Kota Palembang akan terus terjadi. Ini bagaikan 'bom waktu' yang kelak bermuara pada 'ledakan AIDS' di Kota Palembang. *
