Mohon tunggu...
Syaiful W. HARAHAP
Syaiful W. HARAHAP Mohon Tunggu... Blogger - Peminat masalah sosial kemasyarakatan dan pemerhati berita HIV/AIDS

Aktivis LSM (media watch), peminat masalah sosial kemasyarakatan, dan pemerhati (berita) HIV/AIDS

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Membicarakan Politik Bukan Hal yang Tabu Seperti di Masa Rezim Orde Baru

5 Mei 2022   19:25 Diperbarui: 5 Mei 2022   19:30 476
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Setiap pertemuan antara tokoh atau pejabat tinggi selalu dikatakan bahwa mereka tidak membicarakan masalah politik, suasana jadi seperti di masa rezim Orba

"Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo berbincang-bincang beragam hal yang ringan, tidak ada obrolan tentang politik maupun ekonomi." Ini ada dalam berita "Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Bersilaturahmi di Gedung Agung" (setkab.go.id, 2/5-2022).

Hal yang sama juga terjadi terkait dengan pertemuan Presiden Jokowi dan Gubernur DIY, Sultan Hamengkubuwono X, juga dikatakan hanya silaturrahmi antara kedua tokoh itu tidak membicarakan masalah politik.

Setiap ada pertemuan antara dua tokoh yang terkait dengan pemerintahan selalu saja disebutkan tidak ada pembicaraan tentang politik.

Ada kesan (pembicaraan) terkait dengan politik merupakan hal yang tabu. Kalaupun disebut sensitif tentu saja harus ditempatkan secara proporsional terkait dengan isu yang dibicarakan.

Selama ini politik sering dan selalu dikaitkan dengan masalah-masalah yang lebih bersifat individu sebagai pejabat publik atau pejabat negara sehingga menimbulkan gejolak yang subjektif.

Kondisi ini jadi kembali ke masa rezim Orde Baru. Pertemuan lebih dari lima orang harus ada izin. Setiap pertemuan yang tidak dilaporkan dianggap sebagai pembicaraan politik dan akan jadi urusan pihak yang berwajib.

Di tahun 1980-an penulis pernah dipanggil instansi keamaman bersama teman-teman kelompok diskusi sesama mahasiswa di sebuah perguruan tinggi swasta di Kota Medan, Sumatera Utara. Rupanya, ada 'kibus' (kaki busuk), semacam intel, di kampus yang melaporkan bahwa kami mengadakan diskusi politik.

Yang jadi aneh, kami memang mahasiswa Fakultas Sosial dan Politik (Sospol), ya sudah barang tentu membicarakan politik biar pun ada mahasiswa dari fakultas lain. Pembicaraan tentu menyangkut program pemerintah yang merupakan bagian dari politik. Kalau pun mucul kritik itu bagian dari diskusi dengan materi politik.

Memang, tidak ditahan tapi hampir sehari menerima 'wejangan' dan kami disebut mengadakan 'rapat gelap'. Padahal, diskusi di ruang kuliah sore hari dan terbuka.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun