Layanan PDP (Perawatan, Dukungan dan Pengobatan) untuk HIV/AIDS dan PIMS merupakan langkah di hilir yaitu terhadap warga yang sudah tertular HIV/AIDS
"Ini 8 Faskes di Depok yang Beri Layanan Pengobatan HIV/AIDS" Ini judul berita di republika.co.id, 22/4-2022.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Jabar, Mary Liziawati, mengatakan: "Seiring dengan perkembangan kondisi yang ada, maka dibutuhkan adanya penambahan jumlah layanan PDP (Perawatan, Dukungan dan Pengobatan -pen.) HIV/AIDS dan PIMS (Penyakit infeksi menular seksual-pen.). Terutama di tingkat layanan Puskesmas."
Dalam berita tidak dijelaskan apa yang dimaksud denngan 'perkembangan kondisi yang ada', tapi jika melihat langkah yang dilakukan Dinkes yaitu menambah fasilitas kesehatan (Faskes) untuk layanan pengobatan HIV/AIDS, tentulah 'perkembangan kondisi yang ada' terkait dengan HIV/AIDS.
Jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS di Kota Depok dilaporkan sebanyak 1.244 yang terdeteksi pada kurun waktu tahun 2013 sampai September 2021 (kompas.com, 1/12-2021). Namun, tidak ada rincian tentang jumlah kasus HIV dan AIDS. Sedangkan kematian pada kurun waktu itu dilaporkan sebanyak 122.
Layanan PDP merupakan langkah yang dilakukan di hilir yaitu terhadap warga Kota Depok yang sudah tertular HIV/AIDS.
Selain itu patut juga dipertanyakan apa yang dilakukan Dinkes Kota Depok dalam mendeteksi warga yang mengidap HIV/AIDS. Bisa jadi Dinkes Kota Depok hanya pasif yaitu menunggu warga berobat karena berbagai penyakit yang kemudian diagnosis terkait dengan infeksi HIV/AIDS.
Padahal, yang jadi persoalan besar pada epidemi HIV/AIDS adalah insiden infeksi HIV baru, terutama pada laki-laki melalui hubungan seksual dengan pekerja seks komersial (PSK). Ini merupakan persoalan di hulu.
Yang jadi masalah besar adalah praktek PSK sejak reformasi tidak lagi dilokalisir. Akibatnya, transaksi seks terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu. Kondisinya kian runyam karena sekarang lokalisasi pelacuran pindah ke media sosial (Medsos) yang belakangan ini dikenal sebagai prostitusi online.
Itu artinya tidak bisa lagi dilakukan penjangkauan terhadap PSK dan laki-laki pelanggan PSK untuk menerapkan seks aman, yaitu selalu memakai kondom setiap kali melakukan hubungan seksual.
Kasus-kasus HIV/AIDS yang terdeteksi pada ibu rumah tangga menunjukkan suami mereka melakukan hubungan seksual, antara lain dengan PSK, tanpa memakai kondom. Pada gilirannya infeksi HIV akan terjadi pada anak-anak yang dilahirkan istri-istri yang tertular HIV/AIDS dari suaminya.
Peroalan kian runyam karena transaksi seks prostitusi online tidak bisa dijangkau untuk melakukan penyuluhan dan advokas karena transaksi melalui media sosial dan eksekusi terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu.
Di bagian lain Mary mengatakan: "Saya berharap, dengan penambahan faskes PDP HIV/AIDS dan PIMS mampu memutus rantai penularan HIV/AIDS dan IMS."
Tentu saja penambahan Faskes tidak bisa memutus rantai penularan HIV/AIDS dan IMS karena langkah itu di hilir, sementara insiden infeksi HIV baru terjadi di hulu. Yang perlu dilakukan adalah meningkatkan penyebarluasan materi KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) berupa anjuran kepada laki-laki yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan PSK langsung atau PSK prostitusi online agar segera menjalani tes HIV secara sukarela.
Risiko insiden infeksi HIV melalui hubungan seksual dengan PSK melalui prostitusi online hanyalah salah satu dari sekian banyak pintu masuk HIV/AIDS ke masyarakat di Kota Depok, pintu masuk lain pun sangat potensial menyebarkan HIV/AIDS di Kota Depok, yaitu:
(1). Melalui laki-laki dewasa heteroseksual (secara seksual tertarik dengan lawan jenis) yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa memakai kondom, di dalam nikah, dengan perempuan yang berganti-ganti karena bisa saja salah satu dari perempuan tersebut mengidap HIV/AIDS sehingga ada risiko terjadi penularan HIV/AIDS;
(2). Melalui perempuan dewasa heteroseksual (secara seksual tertarik dengan lawan jenis) yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa memakai kondom, di dalam nikah, dengan laki-laki yang berganti-ganti karena bisa saja salah satu dari laki-laki tersebut mengidap HIV/AIDS sehingga ada risiko terjadi penularan HIV/AIDS;
(3) Melalui laki-laki dewasa heteroseksual (secara seksual tertarik dengan lawan jenis) yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa memakai kondom, di luar nikah, dengan perempuan yang berganti-ganti (seperti perselingkuhan, perzinaan, dll.) karena bisa saja salah satu dari perempuan atau laki-laki tersebut mengidap HIV/AIDS sehingga ada risiko terjadi penularan HIV/AIDS;
(4) Melalui perempuan dewasa heteroseksual (secara seksual tertarik dengan lawan jenis) yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa memakai kondom, di luar nikah, dengan laki-laki yang berganti-ganti (seperti perselingkuhan, perzinaan, dll.) karena bisa saja salah satu dari laki-laki tersebut mengidap HIV/AIDS sehingga ada risiko terjadi penularan HIV/AIDS;
(5) Melalui perempuan dewasa heteroseksual (secara seksual tertarik dengan lawan jenis) yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual dengan gigolo, dengan kondisi gigilo tidak memakai kondom, karena bisa saja gigolo itu mengidap HIV/AIDS sehingga ada risiko terjadi penularan HIV/AIDS;
Dengan melihat pintu masuk HIV/AIDS ini tentulah merupakan pekerjaan berat bagi Pemkot Depok, dalam hal ini Dinkes Kota Depok, untuk mencegah insiden infeksi HIV baru dan menghambat penyebaran HIV/AIDS di masyarakat. *
