Quo Vadis Pos Indonesia?

Ilustrasi |Sumber: setara.net

Ketika hendak bepergian dari Stasiun KA Gambir, Jakarta Pusat, misalnya, tidak akan bisa mengirim kartu pos ke keluarga atau teman karena di sana tidak tersedia kartu pos dan warkat pos yang sudah berprangko. Kotak surat pun tidak ada. Cap posnya pun bukan Stasiun KA Gambir sehingga tidak menarik bagi filatelis.

[Baca juga: Kode Pos (di) Indonesia Tidak Merakyat!]

Kalau saja di tempat-tempat khas ada kartu pos dan warkat pos berprangko akan mendorong seseorang untuk berkirim surat. Apalagi gambar atau ilustrasi kartu pos sangat khas tentulah jadi incaran filatelis.

Begitu juga dengan prangko terlalu banyak seri yang diterbitkan setiap tahun dan tidak temanya tidak mendunia. Ini pun tidak menarik minat filatelis untuk membeli dan mengoleksi prangko terbiatan PT Pos Indonesia.

Sedangkan untuk wesel pos, ternyata toko-toko ritel bisa memanfaatkan nomor ponsel sebagai bukti pengiriman uang. Padahal, kantor pos sampai ke kecamatan sehingga bisa sebagai ritel untuk pengiriman surat, uang, dan paket.

Belakangan loket di kantor-kantor pos pun menerima pembayaran berbagai tagihan, seperti telepon, listrik, air, kartu kredit, cicilan, dll. Tapi, ini bukan core business pos sehingga tidak akan bisa diandalkan.

Tentu saja perlu belajar dari negara-negara dengan densitas telepon dan internet yang tinggi tapi pengiriman surat pos berprangko tetap tinggi. Itu artinya perlu inovasi agar masyarakat gemar berkirim surat. *