Disclaimer. Agaknya, ini perlu agar tidak ada sakwa-sangka terhadap artikel yang murni saya tulis dengan perspektif jurnalistik.
Adalah hal yang musykil (KBBI: sukar, sulit, pelik) untuk menafsirkan alasan atau latar belakang Presiden Jokowi mau berdesak-desakan di gerbong Kereta Rel Listri (KRL) Commuter Line dari Stasiun Tanjung Barat ke Bogor (6/3-2019). Keterangan (resmi) Komandan Paspampres Mayjen Maruli Simanjuntak, seperti diberitakan news.detik.com (7/3) menyebutkan: "Iya berbaur saja dengan masyarakat sendiri. Kalau kita menyelenggarakan acara, ada prosedur dalam acara kenegaraan, acara formal, itu memang lain. Ada SOP-nya. Kalau beliau merasa, mau di tengah masyarakat, ya sudah, jadi masyarakat kembali."
Hari itu, Rabu, 6/3, Presiden Jokowi menghadiri kegiatan sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Gelanggang Olahraga (GOR Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan). Setelah itu Jokowi meninggalkan GOR Bulungan dengan mobil Innova (kompas.com, 6/3-2019). Jokowi menuju Istana Bogor. Dalam perjalanan ternyata Jokowi berhenti di Stasiun KA Tanjung Barat. Di stasiun inilah Jokowi naik KRL jurusan Bogor (sekitar pukul 17.45).
Human Interest
Jokowi semula duduk di pojok gerbong 8, tapi karena banyak penumpang yang ingin bersalaman dan foto selfie Jokowi pun berdiri dengan memegang pegangan. Semula banyak penumpang yang tidak percaya kalau 'penumpang' yang naik itu Jokowi. Maklum, penumpang di sore hari 'kan pulang kerja dengan kondisi capek, lapar, dll.
Tapi, suasana jadi berubah total ketika penumpang sadar bahwa pria yang duduk di pojok itu Jokowi. "Gantian, dong, fotonya." "Yang mau turun cepetan." Itulah suara yang terdengar di gerbong itu seperti diceritakan seorang penumpang.
Dari aspek jurnalistik yang dilakukan Jokowi memenuhi beberapa unsur layak berita. Dalam buku "Bagaimana Menjadi Penulis Media Massa Paket 4 Jurnalistik", Ashadi Siregar, dkk., PT Karya Unipers, Jakarta, 1982, disebutkan ada enam unsur layak berita [yang harus dipenuhi agar sebuah berita mempunya nilai (news value/news wothy)].
Unsur-unsur layak berita adalah:
Significance yaitu seberapa besar kejadian atau peristiwa akan mempengaruhi kehidupan pembaca.
Magnitude yaitu seberapa besar pengaruh angka-angka terkait kejadian atau peristiwa akan mempengaruhi pembaca.
Timeliness yaitu seberapa aktual kejadian atau peristiwa yang terjadi.
Proximity yaitu seberapa dekat kejadian atau peristiwa terhadap pembaca dari segi geografis dan psikologis.
Prominence yaitu seberapa terkenal atau tenar subjek yang terkait dengan kejadian atau peristiwa dengan pembaca.
Human interest yaitu ketertarikan antar sesama (manusia) tentang suatu kejadian atau peristiwa yang menyangkut orang luar biasa dalam kondisi biasa atau sebaliknya orang biasa dalam keadaan luar biasa.
Berita tanpa nilai ibarat makhluk (hidup) tanpa ruh. Maka, unsur-unsur layak berita sangat penting agar berita mempunyai ruh [KBBI: sesuatu (unsur) yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya hidup (kehidupan)]. Setelah memenuhi satu atau lebih unsur layak berita penulisan pun dilengkapi dengan kelengkapakan berita yang dikenal sebabagai 5W + 1H (what, who, why, where, when dan how).
Terkait dengan berita Jokowi desak-desakan di KRL mengandung semua unsur berita. Yang lebih kuat justru human interest. Sebagai seorang presiden Jokowi menempatkan diri sebagai orang bisa yaitu penglaju yang naik KRL. Pengawalan tetap ada karena amanah UU, tapi dengan cara-cara yang tidak mencolok.
Di bagian lain berita news.detik.com Maruli mengatakan tentang keingingan Jokowi naik KRL: "Betul, agar lebih dekat dengan masyarakat, agar bisa berkomunikasi langsung, contohnya hal-hal seperti 'kami setiap hari begini pak, kalau bisa ditambah gerbong pak'." Terkait pengamanan Jokowi selaku VVIP, Maruli mengatakan bahwa masyarakat di KRL sudah secara naluriah melindungi Jokowi.
Kaca Mata Kebencian
Tentu saja akan lain halnya bagi orang dengan kaca mata kebencian (the haters') mereka akan mengabaikan latar belakang media, khususnya media massa dan media online yang taat asas, menulis peristiwa Jokowi naik KRL yaitu berdasarkan unsur-unsur layak berita, terutama human interest yang jadi nilai khusus bagi wartawan. Soalnya, berita yang memenuhi unsur human interest tidak terjadi setiap hari. Berbeda dengan berita lain, apalagi yang bersumber dari pejabat dan kejadian setiap saat bisa ditulis.
Seperti yang dilontarkan oleh Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, ketika media massa dan media online menampilkan Presiden Jokowi mengamati dampak tsunami di pantai barat Banten (24/12-2018). Melalui cuitan di akun Twitter Ferdinand menulis: Jujur...!! SAYA MUAK DENGAN INI SEMUA..!!," (makassar.tribunnews.com, 25/12-2018). Itu artinya sebagai aktivis parpol orang ini tidak memahami jusnalistik dan kaca mata yang dia pakai adalah kebencian (the haters').
Jika memakai nalar, maka kritiklah media-media tsb. Tanya mengapa mereka memuat tulisan dan foto Presiden Jokowi yang mengamati kerusakan akbat tsunami. Bukan menghujat Jokowi karena semua itu tidak diminta apalagi diatur oleh Jokowi dan pemerintah.
[Baca juga: Jokowi Versus “Orgasm Journalistic”]
Maka, judul berita ini pun ngawur bin ngaco: Komentar Pedas Natalius Pigai kepada Jokowi: Seorang Joko Widodo Ngatur-ngatur Kamera, Pencitraan (jabar.tribunnews.com, 28/12-2018). Yang jelas Jokowi tidak pernah meminta apalgi ngatur-ngatur wartawan dan cameramen televisi karena wartawan dan juru kamera bekerja dengan pijakan jurnalistik. Pigai menulis: Terus terang saja dari lubuk hati yang terdalam sebagai umat beragama saya sedih melihat video Anda sebagai seorang Presiden Joko Widodo mengatur kamera seakan akan menunjukkan kepedulian pada rakyat Indonesia. Terlihat hanya demi sebuah pencitraan di atas puing-pusing kematian dan penderitaan rakyat Banten (jabar.tribunnews.com, 28/12-2018).
Sangat disayangkan juga media sekelas grup tribunnews gegabah menulis judul berita karena yang disebut Pigai itu bukan komentar [KBBI: komentar adalah ulasan atau tanggapan atas berita, pidato, dan sebagainya (untuk menerangkan atau menjelaskan)].
Soalnya, penayangan gambar di layar televisi dan berita sepenuhnya hak redaksi bukan karena diatur atau dibayar oleh Jokowi sebagai advertorial.
Sebagai bangsa yang beradab sudah saatnya kita berpikir jernih menanggapi sesuatu dengan menepatkan persoalan pada proporsinya dan ditanggapi dengan aspek-aspek riil yang terkait dan terukur. *
