Mohon tunggu...
Syaiful W. HARAHAP
Syaiful W. HARAHAP Mohon Tunggu... Blogger - Peminat masalah sosial kemasyarakatan dan pemerhati berita HIV/AIDS

Aktivis LSM (media watch), peminat masalah sosial kemasyarakatan, dan pemerhati (berita) HIV/AIDS

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Shelter untuk yang Beraktivitas di Zona Tumbukan Tsunami

28 Desember 2018   17:09 Diperbarui: 28 Desember 2018   23:45 225
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi: Salah satu kawasan di pantai barat Banten yang diterjang tsunami Selat Sunda (22/12-2018). Zona yang porak-poranda dijadikan zona bebas permukiman. Di zona ini hanya kegiatan pariwisata, sedangkan permukiman direlokasi ke zona yang tidak dijangkau lidah tsunami (Foto: Agung Pambudhy/detikcom).

" .... shelter tersebut akan menjadi tempat evakuasi bagi masyarakat ketika bencana tsunami terjadi." Ini dikatakan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB), Sutopo Purwo Nugroho (kompas.com, 28/12-2018).

Disebut Sutopo 'bagi masyarakat'. Itu artinya untuk semua warga yang bermukim di zona tumbukan tsunami.

Sutopo tidak memperhitungkan waktu antara mulai tsunami di laut sampai bunyi sirene dan SMS ke warga dengan kemampuan semua warga menyelamatkan diri ke shelter. Bagi warga di pesisir barat Banten dan pesisir selatan Lampung, misalnya, lidah tsunami sudah menyentuh bibir pantai antara 3 -- 5 menit.

[Baca juga: Perbincangan Tsunami Tanpa Upaya Riil Mencegah Korban]

Ketika sirene berbunyi, apalagi di malam hari, kegiatan warga berbagai macam. Ada yang belum tidur, menonton televisi, tidur, menyusui anak, dll.

Dalam sebuah rumah, misalnya, ada suami, istri dan tiga anak balita serta sepasang mertua yang lansia. Andaikan istri sedang hamil. Apakah suami bisa menyelamatkan istri, anak-anak dan mertuanya dalam waktu 5 menit agar sampai ke shelter? Kondisi kian runyam jika di keluarga ada penyandang disabilitas dan penderita stroke.

Mustahil! Jangankan menggendong tiga anak berlari sendirian pun tidaklah semudah yang dibayangkan. Biar pun jalur evakuasi sudah disiapkan adalah hal yang sulit berlari sendirian meninggalkan istri, anak-anak dan mertua menentang maut.

Ilustrasi: Relokasi dari zona tumbukan tsunami (Sumber: oregon.gov)
Ilustrasi: Relokasi dari zona tumbukan tsunami (Sumber: oregon.gov)
Tentu saja diperlukan sistem evakuasi yang handal. Tapi, dengan kecepatan tsunami antara 650 -- 940 km/jam di permukaan laut, apakah masih ada waktu bagi warga yang bermukim di zona tumbukan tsunami melarikan diri ke shelter?

Andaikan warga bisa dievakuasi ke shelter, tapi harta benda, seperti rumah, perabotan, kendaraan bermotor, dll. disapu tsunami. Itu artinya jadi beban pemerintah pula untuk membantu kehidupan ekonomi warga.

Memang, perlu juga dipikirkan asuransi bencana terkait dengan risiko terjangan tsunami. Tapi, yang jadi masalah ada kemungkinan preminya sangat besar karena risiko juga sangat tinggi.

[Baca juga: Asuransi Kerugian Akibat Bencana Alam]

Seperti pola penanganan mitigasi tsunami di Jepang yang memindahkan permukinan ke zona aman dari tumbukan tsunami, maka shelter untuk warga yang mempunyai kegiatan di zona tumbukan tsunami, seperti kegiatan pariwisata dan industri.

Ilustrasi: Peruntukan berdasarkan zona aman tsunami di Jepang (Sumber: iucn.org)
Ilustrasi: Peruntukan berdasarkan zona aman tsunami di Jepang (Sumber: iucn.org)
Di zona tumbukan tsunami, seperti di pantai ada kegiatan ekonom terkait dengan pariwisata. Tapi, sarana di pantai tsb. tidak untuk permukiman. Tidak ada karyawan atau pengunjung yang bermalam di sarana pariwisata. Di belakangnya ada zonasi untuk industri.

Maka, shelter ditujukan kepada warga yang berusaha dan pengunjung di pantai terkait dengan pariwisata. Kegiatan pariwisata di pantai, misalnya, dibatasi sampai pukul 18.00 sehingga biar pun terjadi tsunami di malam hari tidak ada korban jiwa.

Tentu saja ini juga tidak mudah jika dikaitkan dengan kecepatan tsunami menerjang pantai. Tapi, ini sebagai salah pilihan agar tetap memberi ruang bagi warga untuk menjalankan kehidpan melalui kegiatan ekonomi di pantai. *

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun