Beberapa desa lain di wilayah lain pun berpenghasilan puluhan sampai ratusan juta rupiah yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan penghasilan yang besar di desa meningkatkan daya beli yang dikhawatirkan oleh BNN akan jadi sasaran bandar narkoba.
Untuk itulah BNN dan Kementerian Desa, PDTT meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa agar bisa menangkal 'serangan'bandar-bandar narkoba. Amanat UU No 16 Tahun 2014 yaitu membina masyarakat untuk berhak mendapatkan pengayoman serta perlindungan dari gangguan ketenteraman, dalam kaitan ini termasuk penyalahgunaan narkoba.
Itulah sebabnya Heru dan Husen sepakat dana desa bisa dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat desa melalui berbagai kegiatan yang terkait sesuai dengan perundang-undangan. Untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat desa menangkal narkoba BNN mendorong penguatan tiga pilar yaitu kepala desa, Bintara Pembina Desa (Babinsa), dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) serta dukungan dari Puskesmas.
Pemberdayaan masyarakat desa bisa juga melalui penyuluhan, spanduk berisi pesan tentang bahaya narkoba, buku saku tentang narkoba, dll. Selain itu, menurut Husen, pemberdayaan juga dilakukan agar warga desa produktif dengan mengandalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa dengan dukungan dana desa.
Heru juga khawatir bandar akan memakai jalur pilkades (pemilihan kepala desa) dengan menyusup sebagai pendukung dana.
Di Bali, seperti disebutkan Heru, ada banjar (desa) yang memasukkan ancaman ke dalam awig-awing (peraturan) dengan sanksi sosial bagi penyalahguna narkoba yaitu mereka diusir dari banjar. "Ini sanksi sosial yang sangat berat," kata Heru mengingatkan.
Tentu saja diharapkan desa memanfaatkan kearifan lokal dalam mencegah dan menangkal penyalahgunaan narkoba serta penghukuman bagi warga yang melanggar aturan terkait dengan penyalahgunaan narkoba. *
