Yang jadi persoalan besar adalah laki-laki dewasa yang beristri dengan perilaku seks berisiko yang mereka lakukan dengan pekerja seks komersial (PSK). Terkait dengan hal ini, Wakil Rakyat di Pekanbaru akan mengatakan: Di Pekanbaru tidak ada pelacuran!
Itu betul kalau dikaitkan dengan lokasi atau lokalisasi pelacuran. Tapi, apakah Wakil Rakyat bisa menjamin di Pekanbaru dan Riau tidak ada transaksi seks dalam bentuk pelacuran?
Tentu saja tidak bisa karena transaksi seks melibatkan PSK tidak langsung dengan berbagai modus bahkan memakai ponsel dan media sosial.
PSK sendiri dikenal dua jenis, yaitu:
(1). PSK langsung adalah PSK yang kasat mata yaitu PSK yang ada di lokasi atau lokalisasi pelacuran atau di jalanan, dan
(2). PSK tidak langsung adalah PSK yang tidak kasat mata yaitu PSK yang menyaru sebagai cewek pemijat, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, anak sekolah, ayam kampus, cewek gratifikasi seks (sebagai imbalan untuk rekan bisnis atau pemegang kekuasaan), PSK high class, cewek online, dll.
Karena sejak reformasi lokasi dan lokalisasi pelacuran ditutup semua, maka yang terjadi adalah praktek pelacuran yang melibatkan PSK tidak langsung. Ini jadi masalah besar karena tidak bisa dilakukan intervensi. Soalnya, transaksi seks terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu.
Dalam berita ada pernyataan: Wakil rakyat di DPRD Pekanbaru mengaku sedih, dan meminta orangtua mengawasi pergaulan anaknya untuk mencegah generasi muda terjangkit penyakit mematikan itu.
Bahkan, Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Jhon Romi Sinaga SE, mengatakan: "Tentu kita sedih, generasi muda kita, calon pemimpin bangsa ini terjangkit kasus ini. Kita harapkan ini harus segera dicegah."
[Baca juga: Menyibak Peran Perda AIDS Riau dalam Penanggulangan AIDS Riau]
Lalu, bagaimana dengan bayi-bayi yang lahir dengan HIV/AIDS?
