Peningkatan status sosial itu terjadi karena mereka mampu memanfaatkan peluang-peluang baru yang terbuka berkat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan politik yang kian mengarah ke demokratisasi di negaranya. Secara teoritis ada tiga jalur yang dapat ditempuh untuk meningkatkan status sosial yaitu jalur politik, ekonomi, dan fisik.
Jika ditelusuri, ternyata, kehadiran the new social middle class di Indonesia umumnya lahir dari jalur politik. Artinya, mereka memanfaatkan jalur politik untuk keperluan bisnis. Mereka mendekati aparat-aparat pemerintah yang menjadi pemimpin proyek (pimpro) pembangunan fasilitas-fasilitas umum, baik di pusat maupun daerah.
Jalur ini mereka tempuh dengan melibatkan diri langsung ke dalam lingkaran pemerintahan, terutama melalui organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan dan kepemudaan, yang dalam prakteknya menjadi onderbow partai yang berkuasa.
Dalam konteks ini, tampaknya, mereka tidak akan bisa tampil sebagai kutub-kutub kekuatan (politik) baru karena mereka harus seirama dengan the ruling class agar bisnisnya tetap jalan. Dengan bahasa lain mereka memilih berlindung di bawah ketiak the ruling class daripada mencari dukungan sosial dari masyarakat dengan mengakarkan diri.
Jadi, secara teoritis kehadiran yuppies di Indonesia terjadi karena mereka memanfaatkan jalur politik karena jika lewat jalur ekonomi mereka akan berhadapan dengan kekuatan-kekuatan ekonomi raksasa atau konglomerat, bahkan perusahaan-perusahaan multinasional (MNCs).
Padahal, melalui jalur ekonomi, sebenarnya, mereka akan berhadapan dengan persaingan yang fair, tapi harus kerja keras dan memeras otak.
Itulah yang mereka hindari. Kita bisa melihat bagaimana sebagian besar pengusaha (muda) kita yang umumnya hanya menggantungkan diri kepada proyek-proyek pemerintah (daerah) dengan memanfaatkan peluang dalam anggaran rutin atau APBD. Dalam kaitan ini pun, tentulah mereka harus mengikuti jalur kekuasaan agar tetap memperoleh jatah.
Pada gilirannya mereka akan menjadi pengusaha yang berperan sebagai perpanjangan tangan penguasa, misalnya, dengan memberikan dukungan moril dan meteril dalam kegiatan-kegiatan politik dan pemerintahan.
Jadi, jangan heran kalau dalam berbagai aksi politik mereka memilih diam dan tidak berpihak kepada partai politik yang menjadi saingan the ruling class, tapi di belakang layar mereka menjadi pendukung aktif partai yang berkuasa.
Perwujudan peranan dalam politik (praktis) tentulah dapat dilakukan melalui partisipasi aktif, dan ini akan menyulitkan bagi mereka karena mereka harus berhadapan dengan the ruling class yang ''mengayomi'' mereka.
