"Dari data yang kami miliki, penularannya sebagian besar malah dari perantau. Jadi harus diwaspadai." Ini pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, Adhi Dharma, dalam berita 388 Orang di Wonogiri Mengidap HIV/AIDS (radar.jawapos.com, 10/6-2018),
Jumlah kasus kumulatif HIV/AIDS di Kabupaten Wonogi dari tahun 2001 sampai 2017 sebanyak 388 yang terdiri atas 173 perempuan dan 215 laki-laki yang tersebar di 25 kecamatan.
Pernyataan ini merupakan salah satu bentuk penyangkalan karena dikesankan HIV/AIDS ada di rantau bukan di Wonogiri, Jawa Tengah.
Pertanyaan yang sangat mendasar adalah: Apakah perantau dari Wonogiri yang terdeteksi HIV/AIDS itu menjalani tes HIV sebelum pergi merantau?
Kalau jawabannya tidak, maka tidak bisa disebutkan perantau yang menularkan HIV/AIDS di Wonogiri. Bisa saja sebelum mereka pergi merantau sudah tertular HIV/AIDS di Wonogiri.
Lagi pula apakah di wilayah Wonogiri tidak ada transaksi seks sebagai bentuk pelacuran?
Adhi boleh saja menepuk dada dengan mengatakan tidak ada. Ya, dari aspek de jure memang sejak reformasi tidak ada lagi lokres (lokalisasi dan resosialisasi) pelacuran. Tapi, secara de facto praktek transaksi seks dalam berbagai bentuk dan dengan bermacam-macam modus terus terjadi terutama melibatkan pekerja seks komersial (PSK) tidak langsung. Mereka ini adalah cewek pemijat di panti pijat plus-pulus, cewek-cewek pelayan yang bisa dibayar untuk melakukan hubungan seksual di kafe, pub, diskotek, dll. Bisa juga dilakukan oleh 'ayam kampus', pelajar, ibu-ibu, dst.
Apakah ada program riil Pemkab Wonogiri untuk menjangkau praktek pelacuran yang melibatan PSK tidak langsung?
Kalau tidak ada itu artinya insiden infeksi HIV baru pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual dengan PSK tidak langsung akan terus terjadi. Laki-laki yang tertular jadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah,
Penanggulangan yang dijalankan Pemkab Wonogiri adalah dengan membentuk Warga Peduli AIDS (WPA). Salah satu tugasnya ialah memberikan sosialisasi tentang langkah antisipasi penyebaran HIV/AIDS. Sampai tahun 2017 telah berdiri 22 WPA, kemudian pada Juni 2018 telah ada 14 kecamatan yang sudah mendeklarasikan WPA.
Kalau hanya dengan sosialisasi tidak akan banyak hasilnya karena warga yang menerima sosilisasi memerlukan waktu untuk melakukan perilaku yang disampaikan dalam sosilisasi yaitu menghindari perilaku seksual yang berisiko tertular HIV. Selama masa penyadaran seorang laki-laki bisa jadi tertular HIV karena melakukan perilaku berisiko tertular HIV, seperti:
