Kalau pemerintahan SBY-Boediono menyerahkan 'cetak biru' pelaksanaan  Asian Games 2018 kepada Presiden Jokowi-JK tentulah persiapan tidak seperti yang terjadi sekarang. Praktis, semua baru dilakukan 'the last minute' atau sekitar tahun-tahun belakangan ini.
Skala prioritas pemerintahan Presiden Jokowi-JK menggenjot infrastruktur yang langsung menyentuh akses ke masyarakat, serta pendidikan, kesehatan, dan pertanian.
Jika memakai jalan pikiran Prabowo seharusnya yang disemprot bukan pemerintahan sekarang, tapi pemerintah yang menerima tawaran jadi tuan rumah. Soalnya, ketika Indonesia menerima tawaran dan menyatakan diri sabagai tuan rumah Asian Games 2018 ada implikasi politik dan ekonomi di tingkat Asia, bahkan dunia.
Misal, meningkatkan citra Indonesia sehingga bisa menarik minat investor. Sebaliknya, jika ditolak setelah diterima pada 'the last minute' akan sangat buruk dampaknya bagi Indonesia. Bisa-bisa kita dikucilkan dari dunia olahraga internasional. Investor pun akan hengkang karena tidak percaya lagi kepada pemerintah.
Tanpa sakwasangka, tapi dengan situasi dan kondisi yang muncul mengiringi perjalanan persiapan Asian Games 2018 boleh jugalah berandai-andai, jangan-jangan ajang ini dijadikan sebagai 'jebatakan betmen' untuk pemerintah (baca: Jokowi/JK). Semoga tidak demikian.
"Kasus" Asian Games 2018 ini jadi pelajaran yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia dalam menerima tawaran kegiatan dengan skala internasional. *
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
