Kalau saja estafet kekuasaan dari PM Mahathir Mohamad (Tun Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohammad) ke wakilnya, ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim, berjalan mulus tentulah Mahathir bisa tenang di masa pensiunnya. Soalnya, Mahathir kecewa terhadap penerus estafet kepemimpinan Malaysia.
Estafet peralhinan pemegang tampuk kekuasaan tidak berjalan mulus. Mahathir memerintah Malaysia dari tanggal16 Juli 1981 sampai 31 Oktober 2003. "Putra Mahkota" yang disiapkan Mahathir, Anwar Ibrahim, malah dipecat Mahathir darii jabatannya sebagai wakil perdana menteri dan jabatan politik di partai UMNO pada tahun 1998. Setelah pensiun, Mahathir mengangkat Datuk Sri Abdullah Ahmad Badawi yang semula wakilnya menjadi perdana menteri.
Selepas kekuasaan Mahathir muncul berbagai gejolak di Malaysia. Anwar Ibrahim, misalnya, mendirikan partai tandingan, Partai Keadilan Rakyat, yang dijalankan oleh Wan Azizah Wan Ismail, Anwar Ibrahim.
Langkah Mahathir untuk membungkam Anwar tidak saja di bidang pemerintahan dan politik, tapi juga di luar politik. Anwar yang menjabat Wakil Perdama Menteri Malaysia tahun 1993 - 1998 harus duduk di kursi pesakitan dengan tuduhan korupsi dan sodomi di pengadilan. Anwar diganjar 6 tahun penjara untuk kasus korupsi yang dituduhkan kepadanya, dan setehun kemudian pengadilan memvonis Anwar 9 tahun penjara untuk kasus sodomi terhadap asisten pribadinya (2008). Banyak yang menilai kedua kasus itu kontroversial.
Mahathir memajukan Malaysia dengan hukum syari tapi memperhitungkan kondisi Malaysia yang majemuk sehingga UU Islam yang dijalankan di Malaysia mengakomodasi keberagaman dan keadilan. Genting Highlands jadi pusat judi dengan ketentuan pemilik ID Malaysia dilarang masuk. Mendekati kehidupan kapitalisme yang sekuler sehingga Malaysia bukan negara Islam yang menjadi rumah bagi keberagaman etnis dan agama.
Memang, langkah Mahathir ini dikritik sana-sini, tapi kemajuan Malaysia yang dihasilkan Mahathir kritik pun padam dengan sendirinya. Standar rumah di Malaysia adalah listrik, gas, air bersih dan telepon. Rumah atau flat yang disediakan pemerintah bisa diangsur sampai 3 generasi, tapi khusus bagi penduduk asli Malaysia.
Belakangan,  Mahathir menuduh Badawi  korupsi, nepotisme, manajemen ekonomi yang keliru. Kabarnya, tuduhan Mahathir ini karena Badawi tidak melanjutkan program-program yang dirancang Mahathir.
Mahathir sendiri mundur dari UMNO tanggal 19 Mei 2008 dengan harapan Badawi mundur dari jabatannya. Tapi, harapan Mahathir tidak tercapai dan dia pun kemudian 'turun ke jalan' menentang pemerintah. Kabarnya Mahathir pernah meminta kepada Badawi agar memerintah satu priode saja. Tapi, Badawi dengan tegas membantah hal itu karena menurut Badawi tidak ada kesepakatan dimaksud (kompas.com, 31/1-2008), Mahathir kemudian kembali ke dunia politik untuk menantang PM Najid Razak yang dibelit isu berupa skandal keuangan bernilai miliaran dolar AS yang dikenal sebagai 1Malaysia Development Board (1MDB).
Dalam perjalannya sebagai 'oposisi' Mahathir pernah dipaksa turun dari panggung dan polisi menghentikan pidatonya terkait dengan kasus korupsi (5/6-2015).Â
Keteguhan kepemimpinan Mahathir memang benar-benar terpuji. Seperti yang daalami oleh putri sulungnya, Marina Mahathir ketika menjadi direktur Malaysian AIDS Council (MAC), "Tiap hari saya makan malam dengan piem (maksudnya PM/perdana menteri-pen.), tapi untuk urusan MAC saya harus menunggu antrian selama enam bulan," kata Mahathir dalam sebuah wawancara khusus dengan beberapa wartawan Indonesia di ajang Kongres AIDS Internasional Asia Pasifik (ICAAP) IV di Manila, Filipina, 1997.
Tentu saja yang dialami Marina itu sangat aneh kalau dibandingkan, misalnya dengan Indonesia. Mahathir berpikir panjang agar keputusan untuk MAC bukan pribadi tapi pemerintah sehingga tidak akan ada serangan terhadap kebijakannya karena semua diputuskan di ranah pemerintahan bukan di meja makan.
Menghadapi pemilu 9 Mei 2018 Mahathir diusung oposisi, Pakatan Harapan, sebagai calon perdana menteri pada usia 92 tahun bersama Wan Azizah Wan Ismail sebagai wakil perdana menteri. Pakatan Harapan merupakan koaliasi empat partai, yaitu: Partai Pribumi Bersatu Malaysia pimpinan Mahathir Mohamad, Partai Keadilan Rakyat dipimpin Wan Azizah Wan Ismail, Partai DAP dan Amanah. Padahal, ketika berkuasa partai Partai Keadilan Rakyat adalah 'musuh' Mahathir.
Akankah rakyat Malaysia berpihak pada koalisi Mahathir atau tetap memilih Najib? Kita tunggu saja karena erat kaitannya dengan Indonesia terkait dengan kebijakan buruh migran dan tapal batas perbatasan yang belum rampung (dari berbagai sumber). *
