Bukan Mengatasi Kemacetan, tapi Ada Opsi Transportasi Bebas Macet

Ketika orang-orang yang disebut sebagai pakar dan pemerhati perkotaan dan transportasi ngomong dalam talk show tentang kemacetan di Jakarta di televisi yang muncul adalah pernyataan berupa: mengatasi kemacetan, pertumbunan jalan raya tidak sebanding dengan pertambahan kencaraan bermotor, dll.

Pertama, di kota besar mana di dunia ini yang tidak ditandai dengan kemacetan?

Kedua, apakah kemacetan terjadi di semua ruas jalan raya sepanjang hari?

Dua pertanyaan itulah yang menggelitik, tapi tidak pernah muncul jawaban yang konkret dalam berbagai talk show di televisi.

Angkutan Umum

Kemacetan yang terjadi di banyak kota di dunia tidak jadi masalah karena pemerintah setempat menyediakan transportasi yang bebas dari kemacetan. Artinya, ada opsi (pilihan) yang realistis yaitu transportasi massal yang cepat yaitu bebas dari kemacetan (MRT- mass rapid transit) di bawah tanah atau layang.

Jalanan macet di Kuala Lumpur, tapi ada opsi MRT di latar belakang (Sumber: thesmartlocal.com)

Di Singapura, Kuala Lumpur, dan Bangkok, misalnya, opsi yang disiapkan adalah MRT yang menjadi pilihan angkutan bagi warga kota-kota itu. Jalan raya boleh saja macet, tapi warga dengan leluasa bepergian ke seantero kota tanpa dihadang kemacetan.

Jalur MRT dirancang melewati permukiman, kegiatan pemerintahan dan kegiatan bisnis sehingga menjadi sarana transportasi yang handal. Di Bangkok bahkan ada dua pilihan MRT yaitu di bawah tanah (murah) dan layang (mahal).

PT KAI (Kereta Api Indonesia) pernah menjalankan kereta rel listrik (KRL) lingkar sebagai sarana transportasi kota di Jakarta, tapi tidak efektif karena jalur rel yang dibangun Belanda tidak melewati pusat-pusat kegiatan permukiman, pemerintahan dan bisnis. Stasiun-stasuin KRL di Jakarta tidak bersinggungan langsung dengan pusat-pusat kegiatan. Sedangkan di kota-kota lain jalur MRT bersingungan dengan berbagai pusat kegiatan sehingga dari stasiun MRT cukup dengan berjalan kaki sudah sampai tujuan.

Tentu saja sarana untuk pejalan kaki di negara-negara itu sangat memadai yang jauh berbeda dengan di Jakarta dan kota-kota besar lainnyua. Maka, tidak heran kalau kemudian orang Indonesia termasuk yang paling malas jalan kaki sedunia (Jalan Kaki? Ternyata Orang Indonesia Paling Malas Sedunia).

Pemprov DKI Jakarta, kemudian diikuti oleh bebarapa kota, membangun jalur busway. Bus yang dijalankan dengan program busway ini adalah angkutan umum bukan MRT karena tetap terhalang dengan kemacetan dan lampu pengatur lalu lintas. Bahkan, di Jakarta jalur busway (Transjakarta) juga dipakai oleh kendaraan lain, terutama motor dan mobil oknum-oknum aparat dan pejabat.

Ketika Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh Jokowi/Ahok dimulailah program pembangungan MRT pada jalur Bundaran HI (Jakarta Pusat) -- Lebak Bulus (Jakarta Selatan) yang diharapkan beroperasi tahun 2018. Kemudian dibangun pula LRT (light rail transit) yaitu kereta layang yang akan menjangkau Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) yang dijadwalan akan beroperasi penuh tahun 2019. Manila, Ibu Kota Filipina, memilih LRT sebagai sarana transportasi massal.

LRT di Malina (Sumber: gmanetwork.com)

Tentu saja pembangunan MRT ini sudah sangat terlambat karena studi Bank Dunia di tahun 1980-an menyebutkan bahwa sebuah kota dengan penduduk lebih dari 1 juta jiwa sudah wajib menyediakan fasilitas transportasi berupa MRT.  Nah, penduduk Jakarta dan kota-kota besar lain di Indonesia jelas di atas 1 juta, tapi tetap mengandalkan angkutan umum, seperti bus kota, angkutan kota, ojek, dll.

Kantong Parkir

Kemacetan jelas secara empiris tidak terjadi di semua ruas jalan raya dan jalan tol dalam kota. Kemacetan terjadi titik-titk tertentu pada waktu tertentu pula. Maka, tidak ada kaitan lansung antara panjang jalan raya dengan kemacetan.

Yang jelas kemacetan yang terjadi di beberapa titik karena erat kaitannya dengan fenomena leher botol. Arus kandaraan bermotor datang dari berbagai arah menuju satu titik yang kian menyempit. Arus justru dari dari luar kota. Itu artinya beban jalan raya di Jakarta bukan semata-mata karena kendaraan warga kota, tapi justru karena kendaraan penglaju (commuter) yang pagi kerja ke Jakarta dan sore pulang ke rumah di luar Jakarta.

Celakanya, kota-kota di seputar Jakarta yang menjadi sumber penglaju sama sekali tidak ikut berperan dalam mengatasi kemacetan di Jakarta. Maka,  MRT, LRT dan Transjakarta dijadikan sarana transportasi di pinggiran Jakarta sebagai titik awal penglaju. Mereka tidak lagi mengendarai kendaraan pribadi ke pusat kota Jakarta tapi mereka memakai MRT, LRT dan Transjakarta. Untuk itulah pemerintah kabupaten dan kota di seputar Jakarta diharapkan menjadikan kantong-kantong parkir bagi warganya yang menyambung perjalanan dengan MRT, LRT atau Transjakarta.

PT KAI melalui KAI Commuter Jabodetabek mulai menyediakan tempat parkir di sepanjang jalur rel commuter line Jakarta-Bekasi, Jakarta-Bogor, Jakarta-Tangerang dan Jakarta-Rangkasbitung (Banten). Penglaju memarkir motor atau mobil di stasiun commuter line terdekat dari rumah mereka. Patut dipertanyakan: Adakah dukungan ril dari pemerintah-pemerintah daerah di sekitar stasiun commuter line itu?

Yang jelas kasat mata sekarang adalah warga yang menyediakan tempat-tempat parkir di dekat pintu-pintu jalan tol dan stasiun KRL. Pembatasan motor dan mobil dari luar kota Jakarta yang masuk ke Jakarta bisa menunjukkan kepedulian pemerintah asal penglaju terhadap warganya. *