Sekolah dan Orang Tua yang Mengeksploitasi Anak-anak

Panggung yang dihiasi dengan berbagai pernak-pernik Hari Kartini itu dibuat di beranda sebuah rumah yang disulap jadi tempat belajar anak-anak prasekolah yang dikenal sebagai early childhood care and education(ECCE) yang di Indonesia disebut Pendidikan anak usia dini (PAUD) di Jakarta Timur (21/4).

Celakanya, program ECCE bertolak belakang dengan PAUD. Pendidikan anak usia dini dimaksudkan sebagai upaya mengeluarkan anak-anak dari lingkungan ke keluarga ke lingkungan sosial yang lebih luas dan beragam. Tapi, pada PAUD dan taman kanak-kanak (TK) yang terjadi justru pendidikan formal bak di sekolah.

PAUD dan TK jadi sasaran empuk pelaku usaha karena jumlahnya tidak sedikit. Catatan BPS tahun 2014/2-15 ada 4 358 225 siswa. Ini baru TK di bawah Kemendikbud. Dara Kemendikbud menunjukkan dari 48 juta anak usia dini baru 35 persen yang menjadi murid PAUD.

Catatan Akademis

Lihat saja peringatan Hari Kartini atau hari-hari keagamaan anak-anak ingusan itu sudah melakoni aktivitas orang-orang dewasa. Anak-anak didandani dengan pakaian adat daerah dan aksesoris lain. Anak-anak dilatih melakukan kegiatan ritual agama yang dikerjakan orang dewasa.

Cara-cara itu merupakan bentuk ekspolitasi guru dan orang tua terhadap anak-anak. Kalau saja filosofi pendidikan usia dini dijalankan taat asas, maka anak-anak ditemani bermain dalam dunianya bukan membawa anak-anak ke dunia lain yaitu dunia orang dewasa.

Apakah anak-anak itu mengetahui siapa Kartini? Yang jelas pengetahuan orang tua dan guru dijejalkan ke anak-anak yang butuh bermain bukan belajar formal.

Apakah dengan memberikan materi-materi agama pada anak-anak otomatis setelah dewasa mereka kelak tidak melakukan perbuatan yang melawan ajaran agama? Tentu saja tidak karena latar belakang pelaku kejahatan kriminal dan seksual tidak sedikit yang diwarnai dengan pendidikan agama di masa kecil sampai dewasa.

Seorang guru pendidikan anak usia dini di sebuah sekolah internasional di Jakarta memberikan gambaran yang dilakukan terhadap anak-anak itu yaitu membiarkan mereka bermain dan guru mencatat kegiatan dan perilaku anak-anak (wawanara di tahun 1980-an). Catatan itulah yang jadi bahan evaluasi untuk melihat bakan akademis dan minat anak-anak. Catatan itu akan dilanjutkan di tingkat SD, SMP sampai SMA sehingga bisa jadi rujukan bagi universitas-universitas ternama di Eropa Barat dan Amerika Serikat ketika mencari calon mahasiswa yang potensial.

Maka, ketika kepala sekolah dan guru TK berasaskan agama memanggil orang tua untuk menjelaskan program TK yaitu pelajaran bahasa Inggris. Penulis, sebagai orang tua murid (awal tahun 2000-an), menolak dengan tegas karena tidak ada manfaatnya. Yang terjadi justru beban bagi orang tua. Akibatnya anak saya ‘dikucilkan’ dan saya tidak pernah diberitahu dan diundang kegiatan.

Yang lebih konyol lagi adalah PAUD dan TK mengeluarkan ijazah. Celakanya, SD pun hanya menerima murid kelas satu dengan syarat ada ijazah PAUD dan TK. Itu artinya program di PAUD dan TK kita tidak sejalan dengan filosofi pendidikan dan pengasuhan anak usia dini yaitu membawa anak-anak ke dunia nyata sehingga tidak sebatas rumah dan orang-orang di rumah saja yang mereka ketahui dan kenali.

“Aduh, Pak, masuk TK paling murah tujuh ratus rebu,” kata seorang perempuan muda di Sta KA Krenceng, Cilegon, Banten (1/4), tentang anaknya yang tidak bisa masuk TK. Itu belum termasuk peralatan sekolah, seperti tas, buku tulis, pakaian, sepatu, dll. Pakaian pun tidak cukup satu karena setiap hari berbeda.

Bukan Unsur Pengajaran

Bukan hanya di waktu masuk, tapi selama pendidikan pun banyak uang yang harus keluar untuk kegiatan. Beban orang tua bertambah karena di akhir pendidikan ada tamasya dan pesta kelulusan.

Padahal, alm Prof Dr Fuad Hassan ketika menjabat menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) tahun 1985 - 1993 di era pemerintah Soeharto dengan tegas menolak seragam sepatu dengan alasan pakaian, sepatu, tas dan buku bukan unsur pengajaran. Bertelanjang dada dan kaki ayam pun tidak boleh ditolak jika memang orang tua anak-anak itu tidak bisa membeli kemeja dan sepatu.

Keluh-kesah anak-anak di pedalaman Bengkayang, Kalimantan Barat, tentang tas mereka ke sekolah yang hanya membawa ‘tas kresek’ dan kemeja putih yang sudah menguning tidak akan pernah terjadi kalau anjuran Prof Fuad Hassan dijadikan filosofi pendidikan. Untunglah Presiden Jokowi kemudian mengirimkan perlengkapan ke bebarapa sekolah di sana setelah membaca keluhan anak-anak tsb. di media sosial (Murid-murid SD di pedalaman Kalimantan 'sangat senang' dengan bantuan Presiden Jokowi).

Selama PAUD dan TK dijadikan kancah bisnis, maka itu artinya eksploitasi anak-anak akan memperbesar jurang perbedaan antara Si Kaya dan Si Miskin. ‘Kelas ekonomi’ orang-orang tua yang mengantar dan menunggu anak di PAUD dan TK juga sangat tajam perbedaannya. Bisa saja kondisi ini jadi arena persaingan pula.

Dengan pijakan bisnis tentulah pengelolaan PAUD dan TK akan terus berbenah dengan harapan ongkos yang harus dibayar orang tua akan terus bertambah jumlahnya. Hal ini tidak jadi jaminan kualitas ‘lulusan’ PAUD dan TK akan lebih baik daripada anak-anak yang tidak melalui PAUD dan TK. *