Kamis, 9 Februari 2017, diperingati sebagai Hari Pers Nasional (HPN). Tahun ini kegiatan dipusatkan di Kota Ambon, Maluku, yang dihadri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Seiring dengan perjalanan panjang pers nasional yang juga berperan dalam kemerdekaan, patut juga dipertanyakan peran akrif pers nasional dalam ‘perang’ melawan penyebaran HIV/AIDS karena catatan menunjukkan peran pers nasional dalam penanggulangan HIV/AIDS sangat rendah sekali.
Laporan Ditjen P2P, Kemenkes RI, tanggal 20 November 2016 menyebutkan sampai tanggal 30 September 2016 kasus kumulatif  HIV/AIDS di Indonesia tercatat 302.004 yang terdiri atas 219.036 HIV dan 82.968 AIDS dengan 10.132 kematian. Secara global kasus HIV/AIDS di akhir tahun 2015 mencapai 36,7 juta dengan 1,1 juta kematian. Dengan kondisi seperti ini Indonesia menjadi salah satu dari tiga negara di Asia yang pertambahan kasus HIV-nya tercepat.
Jika dikaitkan dengan epidemi HIV, maka angka-angka itu tidak menggambarkan jumlah kasus yang sebenarnya di masyarakat karena epidemi HIV/AIDS erat kaitannya dengan fenomena gunung es. Angka yang dilaporkan atau terdeteksi (digambarkan sebagai puncak gunung es yang muncul ke atas permukaan air laut) yaitu 302.004 hanya sebagian kecil dari kasus yang ada (digambarkan sebagai bongkahan gunung es di bawah permukaan air laut). Estimasi dan proyeksi HIV/AIDS yang diterbitkan oleh Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, Â jumlah kasus HIV/AIDS di Indonesia ada pada angka 608.667 (Estimasi dan Proyeksi HIV/AIDS di Indonesia Tahun 2011-2016, Jakarta, 2014).
Artinya, sejumlah penduduk, terutama laki-laki dewasa, yang mengidap HIV/AIDS di masyarakat tidak terdeteksi karena mereka tidak menunjukkan gejala-gejala yang khas AIDS dan tidak ada pula keluhan kesehatan terkait AIDS. Orang-orang yang mengidap HIV/AIDS tapi tidak terdeteksi jadi mata rantai penularan HIV di masyarakat, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.
Angka itu diperoleh dari tes terhadap pasien-pasien penyakit terkait HIV/AIDS di rumah sakit, tes HIV terhadap ibu hamil, tes wajib bagi penyalahguna narkoba (narkotika dan bahan-bahan berbahaya) dengan jarum suntik secara bersama-sama, tes sukarela, dll. Belakangan ini ‘pencarian’ kasus HIV/AIDS bersifat pasif yaitu menunggu orang berobat ke rumah sakit jika ada gejala terkait AIDS kemudian dianjurkan tes HIV.
Celakanya, pemerintah sama sekali tidak bisa menjalankan program yang konkret yaitu pemakaian kondom untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki dewasa, terutama melalui hubungan seksual dengan pekerja seks komersial (PSK) langsung. Program tidak bisa dijalankan karena kecaman dan penolakan yang sangat kuat dari berbagai kalangan dan elemen masyarakat. Soalnya, program itu hanya bisa dijalankan jika praktek pelacuran yang melibatkan PSK langsung dilokalisir dan kondom tidak ditolak.
Dari 17 ‘pintu masuk’ HIV ke masyarakat yang paling potensial adalah melalui laki-laki yang perilakunya berisiko tinggi tertular HIV yakni sering melakukan hubungan seksual tanpa memakai kondom dengan PSK langsung dan PSK tidak langsung. Dengan menjalankan program penanggulangan di hulu yaitu pada laki-laki berisiko tinggi akan menurunkan penyebaran HIV di masyarakat.
Di awal tahun 1990-an ahli-ahli epidemilogi internasional sudah mengingatkan Thailand bahwa HIV/AIDS akan menjadi persoalan besar di Negeri Gajah Putih itu jika tidak dilakukan langkah-langkah penanggulangan yang konkret. Sayang, pemerintah di sana menampiknya al. dengan alasan negara itu didiami oleh penduduk yang berbudaya dan beragama.
Tapi, apa yang terjadi satu dekade kemudian? Kasus HIV/AIDS di sana mendekati angka 1.000.000. Biaya untuk penanggulangan HIV/AIDS secara langsung dan tidak langsung pada tahun 2000 saja menghabiskan dana 2,2 miliar dolar AS ini setara dengan 2/3 dana yang diperoleh dari sektor pariwisata.
Pemerintah Thailand pun langsung bergegas merancang program yang komprehensif untuk menanggulangi AIDS. Maklum, lorong-lorong di rumah sakit penuh sesak karena tempat tidur tidak cukup menampung pasien dengan penyakit terkait AIDS. Thailand menjalankan lima program dengan skala nasional secara simultan.
