Belakangan ini ada cara berpikir yang tidak akurat yaitu mengesankan bahwa jumlah kasus baru yang terdeteksi menunjukkan keberhasilan penanggulangan yakni kasus penularan baru berkurang. Laporan Ditjen P2P, Kemenkes RI (20/11-2016), menyebutkan sampai tanggal 30 September 2016 kasus kumulatif HIV/AIDS di Indonesia tercatat 302.004 yang teridiri atas 219036 HIV dan 82.968 AIDS dengan 10.132 kematian. Secara global kasus HIV/AIDS di akhir tahun 2015 mencapai 36,7 juta dengan 1,1 juta kematian.
Tentu saja pola pikir itu perlu dibawa ke realitas sosial di social settings terkait dengan epidemi HIV/AIDS.
Penyalahgunaan Narkoba
Kasus-kasus HIV/AIDS yang terdeteksi ada pada tahap infeksi HIV yaitu belum ada gejala-gejala terkait AIDS. Kondisi ini secara statistik bisa terjadi sejak tertular sampai beberapa tahun kemudian. Kasus HIV baru sering terdeteksi pada ibu-ibu yang hamil karena ada program yang menganjurkan perempuan yang sedang hamil menjalani tes HIV secara sukarela. Kasus baru infeksi HIV juga terdeteksi ketika ada yang menjalani tes untuk berbagai keperluan atau anjuran dari konselor serta aktivis LSM yang bergerak di bidang AIDS. Sedangkan temuan lain adalah pada pengidap HIV/AIDS yang sudah masuk masa AIDS, secara statistik terjadi antara 5-15 tahun sejak tertular HIV, karena ada gejala dan keluhan kesehatan terkait AIDS.
Pertama, mengapa penemuan kasus baru berkurang atau turun?
Kedua, bagaimana mekanisme penemuan kasus baru sebelumnya?
Ketiga, bagaimana mekanisme penemuam kasus baru sekarang ketika disebutkan kasus baru yang terdeteksi berkurang?
Jawaban terhadap tiga pertanyaan ini akan menunjukkan apakah cara berpikir bahwa penemuan kasus baru yang turun merupakan bukti bahwa kasus penularan baru juga berkurang.
Terkait dengan pertanyaan pertama ada beberapa kemungkinan penyebabnya, al.: di tahun 1990-an banyak kasus HIV/AIDS terdeteksi pada penyalahguna narkoba (narkotika dan bahan-bahan berbahaya) dengan jarum suntik secara bergantian karena mereka diwajibkan tes HIV sebelum menjalani rehabilitasi. Belakangan penanganan narkoba yang dijalankan pemeirntah melalui BNN (Badan Narkotika Nasional) kian bagus sehingga penyalahguna baru semakian berkurang. Tentu saja ini membuat jumlah kasus HIV/AIDS yang terdeteksi pada penyalahguna narkoba kian sedikit.
Jumlah penemuan kasus baru yang kian bekurang juga bisa terjadi karena selama ini ketika ada ‘sedekah’ berupa hibah dari donor-donor internasional banyak kegiatan penjangkauan sampai ke masyarakat. Tapi, sejak Pemerintahan di masa Presiden SBY masuk ke G-20 atau negara maju, maka Indonesia dilarang menerima ‘sedekah’ sehingga banyak kegiatan penjangkuau yang berhenti.
Maka, penemuan kasus baru pun tidak lagi aktif atau jemput bola, tapi sudah pada kondisi pasif. Yang terjadi hanya menunggu ada yang ingin tes HIV atau pasien yang berobat ke rumah sakit. Tenaga medis dianjurkan aktif dengan mengamati pasien dengan penyakit yang terkait AIDS untuk selanjutnya dianjurkan tes HIV.
Sama juga halnya dengan jumlah kasus yang sedikit. Banyak kepala daerah yang menepuk dada karena di daerahnya jumlah kasus HIV/AIDS yang dilaporkan sedikit. Ini menyesatkan karena bisa saja kasus yang terdeteksi sedikit karena mekanisme pendeteksian kasus HIV/AIDS hanya pasif.
Bisa juga terjadi fasilitas tes HIV tidak ada di daerah tsb., atau hanya ada di ibukota provinsi atau ibu kota kabupaten. Tentu ini jadi faktor penghalang. Kondisinya kian runyam karena di daerah itu tidak ada LSM yang bergerak aktif dalam penyuluhan dan penjangkuan HIV/AIDS sampai ke masyarakat dan populasi kunci.
Ada daerah yang bangga karena kasus HIV/AIDS yang terdeteksi sedikit. Penguasa daerah itu pun menganggap hal itu sebagai hasil dari sistem pemerintah yang khusus. Padahal, ketika banyak daerah sudah menjalankan survailans tes HIV terhadap berbagai komunitas di daerah itu sampai tahun 2004 hanya sekali dilakukan survailans tes HIV yang terbatas. Setelah tahun itu pun fasilitas tes HIV juga sangat terbatas. Akibatnya, ada warga dari daerah itu yang tes HIV dan mengambil obat di luar daerah tsb.
17 Pintu Masuk AIDS
Ada pula daerah yang menganggap dengan memenjarakan pekerja seks komersial (PSK) yang terdeteksi mengidap IMS (infeksi menular seksual, seperti sifilis, kencing nanah, dll.) otomatis penularan baru HIV/AIDS berkurang. Tentu ini menyesatkan karena:
(a) bisa saja yang menularkan IMS ke PSK itu adalah laki-laki dewasa penduduk setempat sehingga laki-laki ini jadi mata rantai penularan IMS di masyarakat,
(b) sebelum PSK itu ditangkap dia sudah melayani puluhan bahkan ratusan laki-laki dewasa penduduk setempat yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom, dan
(c) bisa saja ada PSK yang dipenjarakan itu sekaligus juga mengidap HIV/AIDS sehingga laki-laki dewasa yang pernah ata sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan PSK tsb. tertular IMS sekaligus HIV/AIDS.
Laki-laki pada kasus (b) dan (c) juga akan jadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat. Semua terjadi tanpa disadari karena pada batas tertentu tidak ada gejala dan keluhan kesehatan yang khas infeksi HIV/AIDS.
Berbangga kasus HIV/AIDS sedikit boleh-boleh saja asalkan bisa mencegah penularan HIV melalui 17 pintu masuk, al.:
(1) pemerintah daerah tsb. bisa menjamin tidak ada laki-laki dewasa yang melakukan hubungan seksual, di dalam dan di luar nikah, Â dengan kondisi laki-laki tidak pakai kondom dengan perempuan yang berganti-ganti, Â
(2) pemerintah daerah tsb. bisa menjamin tidak ada perempuan dewasa yang melakukan hubungan seksual, di dalam dan di luar nikah, dengan kondisi laki-laki tidak pakai kondom, dengan laki-laki yang berganti-ganti,
(3) pemerintah daerah tsb. bisa menjamin tidak ada laki-laki yang melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan perempuan yang sering ganti-ganti pasangan, seperti PSK.
Jadi, tidak ada kaitan langsung antara penurunan jumlah kasus HIV/AIDS yang terdeteksi dengan jumlah kasus infeksi HIV baru. Kasus-kasus HIV/AIDS yang tidak terdeteksi jadi ‘bom waktu’ yang kelak akan terjadi ‘ledakan AIDS’. ***
