Pertanyaan wartawan yang bertubi-tubi kepada berbagai pihak yang terkait dengan pelayaran di Muara Angke, Jakarta Utara, terkait dengan kebakaran Kapal Motor (KM) Zahro Express di Teluk Jakarta setelah berlayar 15 menit dari Pelabuhan Kaliadem, Jakarta Utara (1/1) hanya berkutat soal jumlah penumpang.
Padahal, ada hal-hal yang lebih penting ditanya karena menyangkut keselamatan penumpang dan anak buah kapal (ABK). Lagi pula tidak ada kaitan langsung antara kelebihan penumpang dengan kebakaran di kapal itu,
Pulau Tidung merupakan salah satu objek wisata di Kepulauan Seribu yang terkenal karena ada jembatan penghubung antar dua pulau di sana. Kolong jembatan ini bisa dilewati oleh kapal pesiar sehingga menimbulkan kesan tersendiri bagi pengunjung yang melewati jembatan.
Maka, kalau saja wartawan jeli pertanyaan yang diajukan adalah:
- Sebelum diizinkan berlayar apakah Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Muara Angke yang meneluarkan izin berlayar sudah mengecek secara fisik: (a) jumlah pelampung, (b) tempat pelampung, (c) informasi cara-cara penyelamatan, (d) kondisi mesin kapal, (e) radio komunikasi, (f) alat pemadam kebakaran, (g) kesiapan ABK memadamkan api, (h) kesiapan ABK dalam membantu penumpang menyelematkan diri, dst?
- Dari gambar-gambar yang ditayangkan televisi sama sekali tidak ada tampak upaya memadakan api: Mengapa ABK tidak berusaha memadamkan api?
- Apakah ABK, khususnya markonis atau radio officer, disebut juga spark, mengirimkan pesan "SOS" (Save Our Souls) ke syahbandar dan kapal-kapal lain yang berlayar di Teluk Jakarta ketika terjadi kebakaran di kapal?
- Apakah di KM Zahro Express tersedia informasi yang jelas tentang prosedur penyelamatan jika terjadi kebakaran, kebocoran kapal, dll?
- Apakah ABK KM Zahro Express melalukan peragaan tentang cara-cara penyelamatan jika terjadi kebakaran, kebocoran kapal, dll.?
Lima pertanyaan ini jadi kunci yang terkait langsung dengan keamanan dan keselamatan penumpang Zahro Express, tapi tidak muncul ke permukaan.
Jika syahbandar tidak memeriksa kelengkapan kapal seperti pada poin 1 tapi memberikan izin berlayar tentulah hal itu merupakan perbuatan yang melawan hukum karena mengabaikan keselatan ABK dan penumpang.
Tapi, wartawan tetap saja bertanya soal jumlah penumpang. Bahkan, ketika mewawancarai Kepala KNKT pun yang ditanya tetap jumlah penumpang. Kalau jumlah penumpang melebihi kapasitas yang terjadi bukan kebakaran, tapi kapal oleng dan bisa tenggelam.
Terkait dengan jumlah penumpang yang perlu ditanya wartawan adalah: apakah syahbandar memberikan tiket resmi kepada semua penumpang?
Pemadaman Api
Jika ada penumpang yang tidak memegang tiket tentu akan jadi masalah besar untuk klaim asuransi. Banyak yang anggap remeh tentang tiket ini. Misalnya, jika sebuah kepal terbang kecelakaan kalau ada penumpang yang tewas atau luka-luka tapi duduk di kursi yang tidak sesuai dengan nomor kursi di boarding pass, maka asuransi akan menolak klaim penumpang tersebut.
Disebutkan dalam berita bahwa nakhoda KM Zahro Express menaikkan penumpang ke kapalnya biar pun tidak tercatat dalam manifes pelayaran. Diberitakan pula bahwa dalam manifes hanya ada tercatat 100 penumpang (kompas.com, 1 Januari 2017). Ini akan jadi persoalan bagi penumpang luka-luka dan tewas jika nama mereka tidak terdapat dalam manifes dan tidak pula memegang tiket resmi.
Memang, KNKT belum mengumumkan penyebab kebakaran, tapi dari pengalaman penulis naik kapal, seperti kapal penyebaranan (feri) di berbagai pelabuhan di Indonesia, penumpang dan ABK banyak yang merokok dan selalu membuang puntung rokok di lantai. Ada yang menginjak agar api mati, tapi ada juga yang membuang begitu saja puntung rokok.
Tidak jelas apakah ABK Zahro Express melakukan upaya pemadaman api. Wartawan tidak bertanya kepada penumpang soal ini. Yang jelas nakhoda dikabarkan melompat ke laut sebelum semua penumpang diberikan pelampung dan terjun dari kapal. Ini bukti bahwa nakhoda tidak melakukan upaya pemadaman api.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) perlu mengeluarkan regulasi agar disediakan tempat merokok di kapal feri karena selain membawa penumpang ada juga kendaraan bermotor dengan tangki bahan bakar yang berisi. Kapal terbang sudah melarang penumpang merokok sebagai bagian dari usaha mencegah kecelakaan dan membuat udara di kabin tetap sehat.
Disebutkan oleh Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Wisnu Wardana, kapal Zahro Express sudah memenuhi standar keamanan dan keselamatan. “Kapal dinyatakan laik laut, artinya sudah memenuhi standar keselamatan pelayaran.” (m.tempo.co, 1 Januari 2017).
Peragaan Keselamatan
Salah satu bentuk usaha penyelamatan pada kecelakaan kapal laut adalah meminta bantuan ke syahbandar dan kapal-kapal yang berlayar di sekitar kejadian melalui radio komunikasi dengan mengirimkan pesan SOS. Secara internasional setiap kapal yang berlayar diwajibkan secara rutin menghubungi syahbandar terdekat setiap pukul 00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00. Tidak jelas apakah markonis KM Zahro Express mengirimkan pesan SOS ketika terjadi kebakaran di kapal. Ini pun tidak ditanya oleh wartawan ke otoritas pelabuhan Muara Angke.
Penulis pernah naik feri, maaf, lupa nama kapalnya, dari Merak (Banten) yang berlajar ke Bakauheni (Lampung) dua tahun yang lalu. Di dek atas ABK melakukan peragaan cara penyelamatan diri dan pelampung pun tersedia di rak-rak yang mudah dijangkau. Tapi, pertengahan Desember 2016 penulis berlayar dari Bakauheni ke Merak, tapi sama sekal tidak ada peragaan. Bahkan, di ruangan kelas 1 yang berpendingin udara tidak tampak pelampung.
Sudah saat Kemenhub membuat regulasi yang ketat tentang peragaan penyelamatan dan tempat meletakkan pelampung agar tidak ada lagi nyawa yang terbuang sia-sia. Bisa juga jika pelayaran hanya 1 atau 2 jam setiap penumpang diwajibkan memakai pelampung sehingga penyelamatan akan lebih efektif.
Lagi-lagi kalau ada kecelakaan transportasi kesalahan dibebankan ke operator dan otoritas bandara atau pelabuhan. Padahal, tidak jarang penumpang marah-marah kalau pelayan dan penerbangan ditunda karena faktor cuaca. Wartawan pun dengan ringan tangan dan ringan mulut menyebutkan “penumpang telantar” ketika terjadi penundaan karena faktor cuaca.
Dalam kaitan ini Kemenhub juga perlu mengeluarkan regulasi siapa yang bertanggung jawab terhadap calon penumpang jika terjadi penundaan penerbangan dan pelayaran. Hanya dengan regulasi yang tepat keamanan dan keselamatan penerbangan dan pelayaran bisa diatasi dengan efektif. ***
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
