Selain laki-laki ‘hidung belang’ yang membawa PSK dari berbagai tempat dan berbagai cara pemesanan, ada pula pasangan-pasangan yang perempuannya bukan PSK. Kamar-kamar di sana akan penuh antara pukul 19.00 – 21.00 yaitu bersamaan dengan masa putar film di bioskop.
Harian “Tribun Kaltim” edisi 4/2-2015 memasang judul: HIV AIDS. 75 Persen PSK di Bali Idap HIV/AIDS. Masih Mau Jajan? Dalam berita ini ada pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Ketut Suarjaya: “Untuk seluruh Bali, estimasi ada 6.000 PSK. Dan 75 persen di antaranya positif HIV/AIDS. Sedangkan untuk daerahnya paling tinggi di Sanur dan Kuta."
Gubernur Pastika boleh saja tetap pada pendiriannya bahwa di Bali tidak ada pelacuran. Ini benar jika yang dimaksud Pak Gubernur adalah PSK langsung yaitu PSK yang kasat mata seperti di tempat-tempat pelacaran atau yang mangkal di jalanan dan pantai.
Yang jadi persoalan besar adalah praktek PSK tidak langsung yang erat kaitannya dengan penyebaran HIV/AIDS. PSK tidak langsung yaitu PSK yang tidak kasat mata, seperti cewek pemijat di panti pijat plus-plus, karyawati salon kecantikan di salon plus-plus, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, cewek kafe remang-remang, ABG, ‘cewek kampus’, ‘ayam kampus’, ibu-ibu, cewek panggilan, cewek gratifikasi seks, dan lain-lain.
Data Dinas Kesehatan Provinsi Bali per Desember 2015, jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS di Bali 13.319 yang terdiri atas 7.430 HIV dan 5.889 AIDS (aidsbali.org, 20/1-2016). Salah satu pemicunya adalah praktik PSK tidak langsung karena di Bali tidak ada lokalisasi pelacuran (Peringatan bagi “Penikmat Seks” di Bali: Ribuan PSK di Bali Idap HIV/AIDS).
Jika disimak dari aspek penyebaran HIV/AIDS penanggulangan akan lebih efektif jika pelacuran dilokalisir karena program bisa dijalankan dengan efektif. Program tsb. adalah intervensi berupa memaksa laki-laki memakai kondom setiap kali melakukan hubungan seksual. Langkah ini sudah berhasil dilakukan oleh Thailand dengan indikator penurunan jumlah kasus HIV/AIDS yang terdeteksi pada calon taruna militer.
Dalam berita Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama mengatakan: "Dari dulu masyarakat Bali tidak setuju dengan adanya (tempat) lokalisasi. Secara fakta merugikan, yang melakukan bukan gadis-gadis Bali, melainkan wanita dari luar. Itu fakta yang merugikan. Dari segi budaya, kami juga tidak akan pernah setuju ada (tempat) lokalisasi."
Terkait dengan pernyataan Adi ini:
Pertama, tidak ada masyarakat di mana pun yang setuju dengan praktik dan lokalisasi pelacuran. Hanya sebagian orang yang setuju karena kepentingan usaha mereka terkait dengan pelacuran, seperti minuman keras, dan lain-lain.
Kedua, secara sosiologis perempuan yang melacur akan praktik di luar daerahnya. Kalau gadis atau perempuan Bali tidak ada yang bekerja sebagai PSK di Bali dan di luar Bali, maka ini luar biasa dan bisa masuk rekor dunia.
Ketiga, yang jadi masalah bukan asal PSK, tapi laki-laki ‘hidung belang’ yang ngeseks dengan PSK. Dalam hal ini laki-laki Bali, bisa jadi seorang suami, ngeseks tanpa kondom dengan PSK ada risiko tertular HIV karena PSK adalah orang yang perilaku seksnya berisiko tinggi tertular HIV.
