Kelemahan dari policy research adalah selalu ada anggapan bahwa objek bisa diarahkan. Misalnya, PSK diarahkan agar berhenti dan kembali ke ’jalan yang benar’. Sedangkan riset partisipatoris yang terjadi adalah pengarahan yang datang dari hasil diskusi kedua belah pihak sehingga ada proses yang berkelanjutan untuk menghasilkan jalan keluar.
Pendekatan melalui hipotesa yang muncul dari riset partisipatoris akan menghasilkan jalan keluar karena PSK mengetahui tujuan yang dilakukan dan mereka terlibat langsung ketika memutuskan jalan keluar. Selama ini program pengentasan PSK dilakukan dengan menempatkan mereka sebagai objek yang lebih rendah berdasarkan prasangka.
Pendekatan moralitas dalam mengentaskan PSK menghasilkan irasionalitas. PSK sendiri tidak bisa menolak karena mereka tidak mempunyai argumen dan mereka tidak mempunyai posisi tawar yang kuat. Konsep ini berbau kapitalis yang tidak melahirkan rasa keadilan dan tidak pula membuka pemberdayaan tapi yang terjadi justru ketergantungan. Dengan riset partisipatoris pende-katannya rasional dengan melibatkan PSK sehingga mereka bisa memberikan jalan keluar.
Persoalannya adalah: Kalau mereka (baca: PSK) tetap memilih bekerja sebagai PSK? Ya, itu pilihan mereka. Dalam kaitan ini, “Diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk merubah stutruktur melalui penyadaran yang berempati tanpa ada kecurigaan,” kata Bang Hotman.
Ketika agama menjadi alat pembenar maka dunia pelacuran pun dihukum sebagai penyimpangan. Tapi, apakah agama(wan) bisa menghentikan pelacuran? Ya, tidak bisa karena praktek pelacuran bukan persoalan agama semata (wawancara tahun 2006). ***[Syaiful W. Harahap/AIDS Watch Indonesia]***
