Menguji Kemampuan Perda AIDS Kabupaten Serdang Bedagai untuk Menanggulangi Penyebaran HIV/AIDS

Ketika penyebaran HIV berkecamuk di Thailand, pemerintah negeri Gajah Putih itu pun putar otak. Soalnya, kasus HIV/AIDS di awal tahun 1990-an mendekati angka 1.000.000. Langkah yang ditempuh Thailand adalah menurunkan insiden infeksi HIV baru di kalangan laki-laki dewasa melalui hubungan seksual dengan pekerja seks komersial (PSK) di lokalisasi pelacuran dan rumah bordir dengan program ‘wajib kondom 100 persen’.

Program itu bisa berhasil karena dilakukan dengan cara yang sistematis dan pemantauan yang konkret. Celakanya, program itu hanya dicangkok oleh beberapa daerah di Indonesia dalam bentuk peraturan daerah (Perda). Program yang tidak utuh pun mewarnai perda-perda AIDS di Indonesia.

Salah satu di antaranya adalah Perda Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, No 11 Tahun 2006.

Pada bagian tentang penanggulangan HIV/AIDS di masyarakat di pasal 3 ayat 2 huruf c disebutkan: Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai akan selalu berupaya mengembangkan kebijakan yang menjamin efektifitas usaha pencegahan serta penanggulangan infeksi IMS dan HIV/AIDS guna melindungi setiap orang dari infeksi HIV termasuk kelompok rawan.

Dalam rangka penanggulangan penyebarluasan HIV/AIDS di Kabupaten Serdang Bedagai. Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat Serdang Bedagai berkewajiban untuk Melaksanakan penanggulangan Infeksi Menular Seksual (IMS) secara terpadu dan berkala di tempat-tempat perilaku berisiko tinggi, termasuk di dalamnya keharusan penggunaan kondom 100% melalui Tikes (Tim Kesehatan) yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.”

Pasal ini jelas diadopsi dari program Thailand. Cuma, tidak ada mekanisme pemantauan yang sistematis dan konkret. Bahkan, lokalisasi pelacuran pun dihaluskan dengan istilah ‘tempat-tempat perilaku berisiko tinggi’. Istilah ini konotatif sehingga tidak jelas maknanya.

Sistem yang dijalankan Thailand adalah dengan memberikan izin usaha kepada germo atau mucikari. Secara rutin dilakukan survailans tes IMS (infeksi menular seksual yaitu penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual tanpa kondom, di dalam dan di luar nikah, dari seseorang yang mengidap IMS kepada orang lain, seperti sifilis, GO, klamidia, hepatitis B, dll.) terhadap PSK. Kalau ada PSK yang terdeteksi mengidap IMS maka germo akan menerima sanksi mulai dari teguran sampai pencabutan izin usaha.

Letak geografis Kabupaten Serdang Bedagai di Sumatera Utara (Sumber: sumutprov.go.id)

Nah, di Indonesia yang dijadikan ‘sasaran tembak’ adalah PSK. Padahal, posisi tawar PSK sangat lemah. Laki-laki ‘hidung belang’ akan memakai tangan germo untuk memaksa PSK meladeninya tanpa kondom. Lagi pula jika seorang PSK ditangkap, seperti yang dikukan oleh KPA Kab Merauke, Papua, maka puluhan PSK akan menggantikan posisi PSK yang ditangkap itu. Selain itu laki-laki yang menularkan IMS bisa sekaligus dengan HIV kepada PSK dan laki-laki penduduk lokal yang tertular IMS atau HIV atau dua-duanya sekaligus dari PSK menjadi mata rantai penyebaran HIV.

Di pasal 6 ayat 1 disebutkan: Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV, tidak boleh melakukan tindakan apa saja yang patut diketahui dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV kepada orang lain.

Fakta menunjukkan banyak orang yang tidak menyadari dirinya sudah tertular HIV, sehingga penyebaran HIV pun dilakukan tanpa disadari. Larangan itu sudah merampas hak reproduksi yang merupakan hak asasi laki-laki dan perempuan yang terikat dalam pernikahan.

Di pasal 1 ayat 22 disebutkan: “Perilaku seksual tidak aman adalah perilaku berganti-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan kondom.” Tapi, dalam batang tubuh perda pasal ini tidak dijabarkan.

Salah satu bentuk perilaku berisiko tertular HIV adalah melakukan hubungan seksual dengan PSK, baik PSK langsung (PSKdi lokasi dan lokalisasi pelacuran, losmen, hotel melati dan hotel berbintang, serta di tempat-tempat hiburan malam), dan PSK tidak langsung (‘cewek bar’, ‘cewek disko’, ‘anak sekolah’, ‘mahasiswi’, ‘cewek SPG’, ‘ibu-ibu rumah tangga’, selingkuhan, WIL, dll.).

Tapi, dalam perda tidak ada pengaturan terkait dengan lokalisasi pelacuran karena perda menyebutnya sebagai ‘tempat-tempat perilaku berisiko tinggi’.

Perda ini pun hanya merupakan copy-paste dari perda yang sudah ada. Perda AIDS Serdang Bedagai ini merupakan Perda AIDS ke-13 di Indonesia. Perda AIDS pertama diterbitkan tahun 2003 oleh Pemkab Nabire, Papua.

Perda ini juga menafikan keberadaan praktek pelacuran dalam berbagai modus di wilayah Kab Serdang Bedagai sehingga membuat banyak orang terjerat dalam risiko tertular HIV. ***