“Razia kosan pekerja kafe, Satpol PP temukan 3 wanita positif HIV.” Ini judul berita di merdeka.com (29/9-2014) yang terjadi di Kota Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.
Sekilas judul itu menggambarkan “keberhasilan” Satpol PP menemukan tiga perempuan yang positif HIV, tapi jika dikaitkan dengan fenomena HIV/AIDS maka ada fakta yang luput dari perhatian Satpol PP dan jajaran Pemkab Jembrana.
Pertama, paling tidak ada tiga orang laki-laki, bisa penduduk Jembrana atau pendatang, yang mengidap HIV/AIDS. Mereka inilah yang menularkan HIV/AIDS ke tiga perempuan penghibung tsb. Dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi tiga laki-laki tsb. adalah suami sehingga ada risiko penularan HIV ke istri atau pasangan mereka (horizontal). Jika istri atau pasangan mereka tertular HIV, maka ada pula risiko penularan HIV ke bayi yang dikandung istri mereka (vertikal).
Kedua, jika setiap malam seorang perempuan penghibur melayani tiga laki-laki, maka setiap malam ada 9 laki-laki, bisa penduduk lokal atau pendatang, yang berisiko tertular HIV. Dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi laki-laki tsb. yang tertular HIV dari perempuan penghiburng itu adalah suami sehingga ada risiko penularan HIV ke istri atau pasangan mereka (horizontal). Jika istri atau pasangan mereka tertular HIV, maka ada pula risiko penularan HIV ke bayi yang dikandung istri mereka (vertikal).
Ketiga, jika tes yang dipakai Dinas Kesehatan Jembrana adalah reagen ELISA, maka tiga perempuan penghibur pengidap HIV/AIDS tsb. sudah tertular HIV minimal tiga bulan. Itu artinya sudah ada 540 (3 perempuan penghibur x 3 laki-laki/malam x 20 hari/bulan x 3 bulan) laki-laki yang berisiko tertular HIV. Merka bisa saja penduduk Jembrana atau pendatang.
Yang menjadi persoalan besar bagi Pemkab Jembrana adalah “mencari” laki-laki yang menularkan HIV ke tiga perempuan penghibur dan laki-laki yang tertular HIV dari tiga perempuan penghibur tsb. Jika mereka tidak ditemukan itu artinya mereka menjadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat secara horizontal, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.
Kasus kumulatif HIV/AIDS di Kab Jembrana dilaporkan 505 yang merupakan 5,5 persen dari kasus kumulatif di Prov Bali (kompas.com, 1/7-2014).
Dalam berita disebutkan: Selain melakukan pemeriksaan kartu identitas, mereka juga diperiksa tes urin dan darah para pekerja tersebut. Ironisnya, dari hasil pemeriksaan ini ditemukan tiga wanita terjangkit virus HIV. "Untuk identitas, mohon maaf kami rahasiakan. Sesuai kode etik badan kesehatan dan perlindungan terhadap ohida," jelas Asmara (Kasi Operasi dan Trantib Sat Pol PP Jembrana I Nyoman Gede Suda Asmara).
Yang ironis bukan penemuan tiga perempuan yang mengidap HIV/AIDS, tapi ada laki-laki penduduk Jembrana yang menularkan HIV ke tiga perempuan tsb., dan ratusan laki-laki lain bisa penduduk Jembrana yang berisiko tertular HIV dari tiga perempuan penghibur tsb.
Terkait dengan identitas bukan karena “kode etik badan kesehatan dan perlindungan terhadap ohida”, tapi secara medis semua informasi penderita semua penyakit adalah rahasia jabatan dokter. Publikasi identitas, jenis penyakit dan tindakan medis hanya bisa diperoleh atas izin pasien.
Disebutkan pula “Dia (Kasat Satpol PP Jembrana-pen.) juga memastikan akan terus melakukan pemeriksaan terkait upaya antisipasi penularan HIV/AIDS di Jembrana, .....”
Bagaimana cara Satpol PP melihat penularan HIV/AIDS?
Orang-orang yang sudah mengidap HIV/AIDS tidak bisa dikenali dari fisik mereka, sehingga adalah hal yang mustahil Satpol PP bisa mengantispasi penularan HIV/AIDS.
Yang bisa dilakukan Satpol PP atau Pemkab Jembrana untuk menanggulangi HIV/AIDS melalui hiburan malam hanyalah menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki yang ngeseks dengan perempuan penghibur. Caranya adalah dengan melakukan intervensi melalui regulasi yang memaksa laki-laki memakai kondom setiap kali melakukan hubungan seksual dengan perempuan penghibur.
Kabid Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL), Dinas Kesehatan Jembrana, dr I Gusti Bagus Ketut Oka Parwata, mengatakan, bahwa dari beberapa kali Satpol PP melakukan operasi dan berhasil menjaring penduduk pendatang yang pekerjaannya beresiko terhadap penularan HIV/AIDS.
Pernyataan di atas hanya menyudutkan pendatang, padahal persoalan ada di Jembrana yaitu laki-laki penduduk Jembrana yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan penghibur pendatang tsb. Memang, ada kemungkinan perempuan pendatang itu sudah mengidap HIV/AIDS sehingga berisiko menularkan ke laki-laki penduduk Jembrana. Itu artinya masalah bukan pada perempuan penghibur pendatang, tapi pada laki-laki penduduk Jembrana yang ngeseks tanpa kondom dengan perempuan penghibur pendatang.
Disebutkan pula bahwa ada perempuan penghibur yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS tapi langsung dipulangkan ke daerah asal seingga tidak bisa diawasi.
Yang jadi persoalan bukan perempuan penghibur pengidap HIV/AIDS yang dipulangkan tsb., tapi laki-laki penduduk Jembrana yang sudah tertular HIV dari perempuan penghibur itu. Mereka menjadi mata rantai penyebaran HIV secara horizontal di masyarakat, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.
Selama Pemkab Jembrana hanya menyalahkan perempuan penghibur pendatang, maka selama itu pula penyebaran HIV/AIDS di Jembrana terus terjadi yang kelak akan bermuara pada ‘ledakan AIDS. *** [Syaiful W. Harahap - AIDS Watch Indonesia] ***
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
