Keistimewaan pun berlaku jika sang tokokh punya banyak uang. Akhirnya yang bermain di dalam partai itu ada dua kalau tidak pengaruh ya uang. Sistem keuangan partai politik yang buruk tadi melahirkan koruptor-koruptor, seperti korupsi Gubernur Jambi Zumi Zola dan Bupati Lampung Selatan yang harus setoran buat partai.
Untuk sistem seperti ini, dengan segala kewarasan saya, saya lebih baik golput.
Saya sudah golput lebih dari 15 tahun, namun saya akan berhenti golput jika :
1. Rakyat bisa memecat wakil rakyat yang berkinerja buruk.
2. Partai politik yang kadernya terbukti korupsi, partainya harus dibubarkan karena telah gagal melakukan kaderisasi dan menipu rakyat. Bukan hanya cuci tangan dengan memecat kader tersebut.
3. KPU harus membuat sistem pemilu berbiaya murah dan adil. Saya menyarankan KPU untuk membuat alat peraga kampanye yang informatif, komprehensif dan berimbang dengan memanfaatkan sistem sosialisasi struktur pemerintahan hingga yang terendah RT/RW, sebaiknya sudah berbasis digital. Tidak kacau seperti sekarang, spanduk-spanduk tidak beraturan tapi minim informasi, tidak lebih seperti sampah.
Untuk Indonesia yang lebih baik dan beradab,
Presiden Gollput Indonesia
