Apa yang akan Anda lakukan jika Anda punya seorang karyawan yang bekerja buat Anda, kemudian diketahui kerjanya tidak becus tapi ia malah minta dana yang cukup besar buat biaya operasionalnya. Kalau Anda masih waras dan tidak bodoh, ada dua kemungkinannya, pertama Anda tidak turuti kata karyawan tadi atau kedua Anda pecat dia. Dia sangat pantas dipecat karena berlaku kurang ajar kepada Anda sebagai atasannya, kinerjanya masih jeblok tapi permintaan selangit.
Tingkah laku yang sama ditunjukkan oleh para bedebah yang duduk di DPR. Sudah nyata-nyata mereka tidak bisa membuat Undang-Undang, bahkan menyelesaikan undang-undang yang mereka ajukan sendiri pun tidak jelas perkembangannya. Sudah jelas bahwa sekarang ini kita memiliki bedebah DPR yang tidak memiliki kompetensi dan niat baik.
Lihat saja, Demokrat. Mereka menunggu arahan dari SBY untuk menentukan sikap terhadap dana aspirasi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal seperti ini tidak perlu terjadi jika mereka memahami betul bagaimana proses dan peruntukan dana aspirasi tersebut. Sebagian besar anggota-anggota DPR yang lain hampir sama, suara mereka ditentukan oleh ketua atau pimpinannya, yang akhirnya mereka satu suara untuk kepentingan mereka sendiri.
Dana aspirasi yang tidak jelas peruntukan, sistem dan evaluasinya sedang dikebut oleh bedebah DPR untuk menjadi Undang-Undang padahal Dana aspirasi ini tidak masuk dalam Prolegnas, pertanyaannya mereka berjuang buat siapa kalau bukan buat kepentingan yang sempit buat para bedebah DPR itu?
Seharusnya bedebah DPR ini mempercepat peraturan yang meningkatkan kinerja mereka sendiri. Reses yang terlalu banyak dan terlalu lama seharusnya menjadi intropeksi diri buat para bedebah DPR, maka tidak heran jika produk legislasi mereka sangat memalukan karena bedebah DPR ini cuma kerja 9 hari dalam satu bulan. Sudah tidak punya komptensi, ditambah waktu kerja yang sangat singkat, apa yang mau Anda harapkan dari para bedebah DPR ini? Mengharapkan kemajuan? Jangan harap, kehancuran sudah pasti.
Di dana aspirasi ini, jelas bedebah DPR itu cuma mau cari kantong-kantong dana yang bisa mereka akali untuk kepentingan mereka sendiri. Bisa saja mereka lewat tim suksesnya mengajukan program kemudian disetujui oleh bedebah DPR tadi, ya jadilah dana itu bancakan para bedebah hina yang cuma memikirkan perut mereka sendiri yang hidupnya tidak beda jauh dengan binatang.
Selain memperjuangkan dana aspirasi, para bedebah DPR juga sedang semangat melemahkan KPK. DPR berupaya untuk menghilangkan kewenangan penyadapan KPK. Pertanyaanya, adakah masyarakat yang bermasalah dengan penyadapan KPK? Nggak ada, yang bermasalah itu cuma bedebah DPR yang nggak nyaman disadap oleh KPK. Terang saja, karena penyadapan sangat menganggu melancarkan komunikasi mereka untuk melakukan korupsi.
Salam Golput...
