Target ekonomi indonesia jika dilihat tidak dipacu secara maksimal, ibarat dalam pekerjaan kita tidak bekerja secara penuh kita hanya bekerja setengah setengah jadi hasilnya tidak maksimal bagaimana jika yang bekerja setengah-setengah itu seorang pemimpin dinegara ini, jangan sampai membuat kesejahteraan rakyat yang setengah-setengah.
Sumber media indonesia =
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan sebesar 7 persen-7,7 persen pada 2014 terlalu kecil.
"Singapura saja menargetkan 13 persen, Thailand 8 persen, Filipina 7,5 persen. Jadi tidak mustahil Indonesia menetapkan lebih tinggi (dari target)," kata Kalla kepada wartawan di Gedung MPR/DPR Jakarta, Senin (16/8).
Dalam pidatonya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,7 persen pada tahun 2014 yang akan datang. Kalla, mengusulkan pemerintah menetapkan target lebih tinggi. "Mestinya bisa mendekati 10 atau setidaknya 9 (persen)," katanya.
Selain menetapkan target pertumbuhan ekonomi menjadi 7 persen-7,7 persen pada 2014, pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 8-10 persen. Presiden juga mengatakan pihaknya menargetkan untuk dapat membuka 10,7 juta lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran dengan memberikan jaminan investor untuk kemudahan investasi. begitu juga yang diutarakan oleh anggota DPR bahwa pemerintah jangan hanya main-main saja tetapi harus membangun bangsa, kerja keras.
Target Ekonomi di Angka Aman, Pemerintah Dinilai Malas
Pemerintah yang pada tahun anggaran 2011 menargetkan pertumbuhan ekonomi di angka 6,3% dan suku bunga SBI 3 bulan 6,5% dinilai hanya bermain di angka aman. Bahkan kalangan anggota DPR kecewa dengan asumsi tersebut, dan menyatakan pemerintah malas.
"Pemerintah terlalu malas, sehingga targetnya terlalu rendah," kata anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Budimanta seusai sidang Paripurna pidato Presiden terkait RUU APBN 2011 beserta nota keuangan di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (16/8).
Ia mengatakan, pemerintah seharusnya berani mematok target pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Ia memprediksi, dengan kondisi yang ada sekarang, harusnya target di atas 6,5% bisa diraih. Tidak hanya itu, Arif menyebut target pemerintah ini sebagai pengulangan pada tahun ini.
"Katanya, dulu RAPBN 2010, pemerintah hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,8%. Nyatanya, baru dapat enam bulan, target sudah terlampui. Hingga Juni 2010, pertumbuhan ekonomi sudah mencapai 6,2%. Artinya, pemerintah enggan bekerja sungguh-sungguh," kata Arif.
Selain itu, tambah Arif, persoalan stabilitas harga, pengangguran, dan kemiskinan yang merupakan persoalan mendasar rakyat tidak tergambarkan solusinya dalam RUU APBN itu. Indikator tak tergambarkannya solusi persoalan mendasar rakyat, sebut Arif, adalah pengurangan subsidi, pembenaran kenaikan tarif dasar listrik (TDL), serta program pembangunan yang belum prorakyat.
"Di sisi lain, Pemerintah tetap menjaga defisit dengan pembiayaan yang dimotori dari SBN (surat berharga negara) yang secara tak langsung menghambat penurunan suku bunga kredit, yang berimplikasi pada pergerakan sektor riil," jelas Arif.
Karena itu, Ia mengatakan, RUU APBN 2011 ini masih harus ditransformasikan menjadi UU APBN yang menjawab kebutuhan rakyat atas kesejahteraan dan penguatan kemandirian dan kedaulatan rakyat.
Dalam pidatonya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan target pertumbuhan ekonomi pada tahun depan sebesar 6,3%, laju inflasi 5,3%, dan suku bunga SBI 3 bulan 6,5%. Sedang nilai tukar, masih tetap seperti 2010, Rp 9.300 per dolar Amerika Serikat, dan lifting minyak sebesar 970.000 barel per hari.
Tanggapan senada diuangkapkan oleh Sekretaris Fraksi PPP Muhammad Romahurmuziy. Ia menyebutkan dari asumsi penerimaan pajak untuk APBN 2011 yang hanya naik 0,1%. "Tax ratio meningkat namun dengan sangat konservatif dari 11,9% (apbnp 2010) menjadi 12% (rapbn 2011)," tukasnya.
Kemudian juga, lanjut Romi, meski dinyatakan mengalami kenaikan tertinggi belanja modal, sebenarnya sangat masih bisa dinaikkan, untuk memberi ruang insentif kepada pertumbuhan. Dan tidak terkecuali pada asumsi lifting minyak yang relatif jalan ditempat dari 965.000 (apbnp 2010) menjadi 970.000(rapbn 2011).
"Ini menunjukkan prognosa buruk atas iklim investasi riil migas di Indonesia sepanjang 2011," tukasnya.
Juga mengenai peneguhan empat pilar anggaran pro job, pro poor, pro growth, pro environment tidak tergambar pada postur RAPBN 2011. "Anggaran yang dialokasikan utk penciptaan lapangan kerja justru tidak tergambar," tukasnya.
Romi mencontohkan, anggaran untuk penurunan ICOR (incremental capital to output) melalui investasi teknologi. Atau anggaran kebijakan program padat karya sejalan dengan peningkatan belanja modal dan anggaran peningkatan kesejahteraan rakyat.
Romi juga mengungkapkan, penurunan rasio utang pemerintah thd PDB dari 27,8% (apbnp 2010) menjadi 26% (2011) cenderung masih jalan ditempat juga, karena saat ini dengan kurs US dollar saat ini, rasio utang sudah mencapai 26%.
Termasuk juga penurunan defisit dari 2,1 persen (133,7 T - APBNP 2010 mjd 1,7 persen (115,7 T) masih belum optimal. "Menurut PPP, angkanya masih bisa diturunkan agar tidak terus berlangsung gali lubang tutup lubang, karena pembayaran bunga utang direncanakan 116,4 triliun," tukasnya.
Romi mengatakan, secara keseluruhan, nota keuangan dalam rangka rapbnp 2011 sementara ini sampai dengan penjelasan detail anggaran K/L, kita beri nilai 7 dalam skala 0-10, karena masih terpautnya antara realitas dan pidato presiden.
Sumber media indonesia
Kesimpulan dimana dimana setiap rakyat ingin sejahtera dalam berbagai bidang misalnya pendidikan, bisnis dan industri dan sebagainya, ,
1. Dalam bidang pendidikan masyarakat menginkan kesejahteraan bagi kalangan pendidik terdiri dari peneliti, dosen dan sebagainya jadi Dana Riset harus diberi jatah yang besar jika ingin maju agar menciptakan teknologi tepat guna dalam bidang ekonomi seperti mesin-mesin industri, ,
2. Dalam bidang Industri masyarakat wirausaha menginginkan Kebijakan yang tidak berbelit-belit, terkadang pmerintah membuat kebijakan yang memukul perusahaan dan industri Domestik, disinilah industri indonesia salah arah negara kita hanya jadi bangsa perakit bukan bangsa pencipta, bukan jadi bangsa produksi