Selain itu, tambah Arif, persoalan stabilitas harga, pengangguran, dan kemiskinan yang merupakan persoalan mendasar rakyat tidak tergambarkan solusinya dalam RUU APBN itu. Indikator tak tergambarkannya solusi persoalan mendasar rakyat, sebut Arif, adalah pengurangan subsidi, pembenaran kenaikan tarif dasar listrik (TDL), serta program pembangunan yang belum prorakyat.
"Di sisi lain, Pemerintah tetap menjaga defisit dengan pembiayaan yang dimotori dari SBN (surat berharga negara) yang secara tak langsung menghambat penurunan suku bunga kredit, yang berimplikasi pada pergerakan sektor riil," jelas Arif.
Karena itu, Ia mengatakan, RUU APBN 2011 ini masih harus ditransformasikan menjadi UU APBN yang menjawab kebutuhan rakyat atas kesejahteraan dan penguatan kemandirian dan kedaulatan rakyat.
Dalam pidatonya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan target pertumbuhan ekonomi pada tahun depan sebesar 6,3%, laju inflasi 5,3%, dan suku bunga SBI 3 bulan 6,5%. Sedang nilai tukar, masih tetap seperti 2010, Rp 9.300 per dolar Amerika Serikat, dan lifting minyak sebesar 970.000 barel per hari.
Tanggapan senada diuangkapkan oleh Sekretaris Fraksi PPP Muhammad Romahurmuziy. Ia menyebutkan dari asumsi penerimaan pajak untuk APBN 2011 yang hanya naik 0,1%. "Tax ratio meningkat namun dengan sangat konservatif dari 11,9% (apbnp 2010) menjadi 12% (rapbn 2011)," tukasnya.
Kemudian juga, lanjut Romi, meski dinyatakan mengalami kenaikan tertinggi belanja modal, sebenarnya sangat masih bisa dinaikkan, untuk memberi ruang insentif kepada pertumbuhan. Dan tidak terkecuali pada asumsi lifting minyak yang relatif jalan ditempat dari 965.000 (apbnp 2010) menjadi 970.000(rapbn 2011).
"Ini menunjukkan prognosa buruk atas iklim investasi riil migas di Indonesia sepanjang 2011," tukasnya.
Juga mengenai peneguhan empat pilar anggaran pro job, pro poor, pro growth, pro environment tidak tergambar pada postur RAPBN 2011. "Anggaran yang dialokasikan utk penciptaan lapangan kerja justru tidak tergambar," tukasnya.
Romi mencontohkan, anggaran untuk penurunan ICOR (incremental capital to output) melalui investasi teknologi. Atau anggaran kebijakan program padat karya sejalan dengan peningkatan belanja modal dan anggaran peningkatan kesejahteraan rakyat.
Romi juga mengungkapkan, penurunan rasio utang pemerintah thd PDB dari 27,8% (apbnp 2010) menjadi 26% (2011) cenderung masih jalan ditempat juga, karena saat ini dengan kurs US dollar saat ini, rasio utang sudah mencapai 26%.
Termasuk juga penurunan defisit dari 2,1 persen (133,7 T - APBNP 2010 mjd 1,7 persen (115,7 T) masih belum optimal. "Menurut PPP, angkanya masih bisa diturunkan agar tidak terus berlangsung gali lubang tutup lubang, karena pembayaran bunga utang direncanakan 116,4 triliun," tukasnya.