Media berita online itu menyitir pernyataan AD yang mengaku akan melelang barang berharganya, termasuk mobil pribadinya, demi menutup biaya persiapan pencalonannya dalam kancah pemilihan gubernur (Pilgub) DKI 2017 mendatang.”
AD mungkin mendapat masukan tentang persiapan sebagai bakal calon gubernur (balongub), yang "konon" membutuhkan biaya besar. Mungkin demi sebuah cita-cita mulia membawa masyarakat DKI pada kehidupan yang lebih makmur sejahtera, aman sentausa, maka AD membulatkan tekad siap mengatasi rintangan menuju DKI-1.
Pikir-pikir miris juga dengarnya kalau setiap bakal calon pemimpin daerah punya tekad, “Yang penting nyalon dulu, penuhi syarat administratif dan perhelatannya dulu, nanti hitung-hitungan biaya urusan belakang. Kalau menang? Ya cari cara bagaimana bisa “balik modal”. Kalau kalah? Ya nyalon lagi buat Pilkada berikutnya, atau nyalon untuk jabatan yang lebih rendah – dari Gubernur, lalu mencalonkan diri menjadi Bupati, atau Walikota.
Pilkada, yang sudah-sudah sih masih banyak calon dan yang sudah terpilih malah korupsi. Urusan tanggung jawab dan mandat utama sebagai abdi negara cenderung menjadi prioritas paling akhir, karena tujuan utama adalah kursi jabatan, yang mungkin dianggap sebagai jalan menuju kemuliaan dalam definisi khusus, sempit, dan sepihak.
Calon pemda, pada gradak-gruduk cari dana, sibuk cari dana dan massa, lalu siapa yang mikirin konsep misi, visi, dan pengukuran diri bakal mampu memimpin warganya? Itu mungkin sudah ada. Konsep kan bisa saja membayar jasa konseptor – lho apa sih yang tidak mungkin dalam kancah perpolitikan Indonesia?
Lha kalau terpilih, memang yang mengimplementasikan konsepnya siapa? Kebijakannya bagaimana? Kan pemimpin punya bawahan. Bawahan yang lama dijadikan rujukan, sementara bawahan tersebut mungkin (lagi-lagi mungkin) sudah terbiasa melakukan tugasnya dengan model “yang penting anggaran dalam pelaporan pertanggungjawabannya berstatus habis terpakai”. Peruntukannya sih ya tunggu dulu, selidiki dulu seperti apa?
Lihat saja beberapa contoh kasus di beberapa daerah, provinsi Banten sejak sekian periode kepemimpinan Pemda, yang salah satunya sekarang menjadi terpidana penjara karena kasus suap dan korupsi pengadaan alat kesehatan -- daerahnya terdata tinggi tingkat kemiskikinannya, infrastruktur masih banyak yang amburadul meskipun pelaporan warga sudah sampai membuat mereka pasrah menyerah. Juga mungkin di wilayah lain.
Ah, ini mengingatkan Penulis pada Gubernur Sumatra Utara yang tersandung kasus pidana korupsi, lalu mantan Bupati Bangkalan -- Fuad tervonis hukuman 13 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi saat masih menjabat sebagai bupati Bangkalan dan melakukan pencucian uang, juga Tersangka Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dalam beberapa kasus, antara lain dugaan pemberian hadiah atau janji dalam proses penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana bagi hasil, dan penyertaan modal sejumlah Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Sumatera Utara --- dan masih banyak lagi contoh lainnya.
Kembali pada anekdot di atas, siapakah Sang Bos itu? Siapa pemangku kepentingan (stakeholder) yang sebenarnya? Partai? Rakyat? Korporat pendukung bakal calon pemda? Nah ini rumit juga. Tampak rumit, tapi mungkin sebenarnya sering terungkap sendiri secara kasat mata. Tampak gamblang, ternyata banyak kisah di balik yang tertampilkan, dan itu saling keterkaitannya dengan satu isu dengan isu lainnya membelit dan belibet seperti fenomena ditemukannya sejumlah belasan truk bekas kabel PLN di dalam gorong-gorong di kawasan Monas.
Politik dan serba-serbi Pilkada di Indonesia, sungguh menginspirasi para karikaturis, artis pencipta meme, dan kisah-kisah yang ringan dan yang lucu, yang berat dan yang wagu, yang aneh tapi nyata. Demikian. |@IndriaSalim
Referensi: Dari berbagai sumber
