Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) saat ini sangat dibutuhkan dalam membangun sebuah kepercayaan masyarakat teruatama dalam dunia internasional untuk syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk mengebangkan lebih baik dan sehat. Sehingga Bank for International Sattlement (BIS) merupakan lembaga yang mengkaji suatu prinsip kehati-hatian yang dianut oleh perbankan, serta mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dalam dunia perbankan secara internasional.
Pedoman serupa dikeluarkan dari lembaga-lembaga internasional yang lainnya. Di Indonesia memiliki beberapa peraturan yang dibuat untuk keterkaitan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang berupa peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 yang disempurnakan dengan peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 berupa “Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum”, yang menunjukkan keseriusan pada Bank Indonesia untuk pengurusan bak supaya taat untuk mewujudkan manajemen risiko guna untuk melindungi kepentingan oleh pemangku kepentingan (stakeholder).
Berbagai ketentuan untuk mengatur sektor perbankan dalam rangka melindungi kepentingan di masyarakat menerapkan sektor perbankan untuki sektor yang ”highly regulated”. Menurut OECD corporate governance merupakan sebuah sistem untuk digunakan dalam mengarahkan dan mengendalikan sebuah kegiatan bisnis pada perusahaan. Corporate governance dalam mengatur pembagian tugas, hak serta kewajiban untuk kepentingan di kehidupan perusahaan, misalnyan pemegang saham, Dewan Pengurus, para manajer, dan semua anggota stakeholders non-pemegang saham. Dalam pembagian tugas, hak, serta kewajiban dalam ketentuan dan prosedur untuk pengambilan keputusan yang sangat penting, sehingga perusahaan memiliki pegangan agar menentukan apa itu sasaran usaha (corporate objectives) dan strategi untuk mencapai sasaran tersebut.
Kebutuhan dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang dalam industri perbankan sangat kuat. Pada situasi eksternal dan internal di perbankan semakin kompleks. Risiko yang ditimbulkan dalam kegiatan usaha perbankan sangat beragam. Dalam Keadaan saat ini yang semakin meningkat pada kebutuhan praktik tata kelola perusahaan yang sehat (good corporate governance) pada bidang perbankan.
Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada saat ini sangat diperlukan untuk membangun sebuah kepercayaan dalam masyarakat serta di dunia internasional untuki syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk lebih berkembang secara baik dan sehat. Sehingga Bank for International Sattlement (BIS)i lembaga yang mengkaji suatu prinsip kehati-hatian yang wajib dianut oleh perbankan.
Masalah yang terjadi dalam sektor Perbankan misalnya yaitu terjadi Kebobolan kredit fiktif miliaran rupiah. Kegiatan ini bermula dari pengajuan kredit yang terkait dalam proyek CV sebesar Rp 9,4 miliar. Namun yang disetujui hanya Rp 4,8 miliar. Pada proses pembayarannya mengalami gangguan kemacetan, sehingga menimbulkan kredit macet sebesar Rp 3,4 miliar.
Dalam belakangan ini d iketahui bahwa surat perintah kerja terkait kredit tersebut ternyata dipalsukan. Nilai proyeknya pun sangat jauh lebih kecil dibandingkan dengan pengajuan kreditnya, yakni hanya Rp 92 juta. (Sumber : www.kilasberita.com, 22 Juli 2008). Dalam berbagai masalah tersebut menunjukan masih lemahnya kegiatan pengelolaan risiko dan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam lingkungan Perbankan.
Masalah tersebut mengakibatkan adanya penurunan tingkat kepercayaan pada nasabah, serta berpengaruh pada harga saham dan kepercayaan mitra dalam melakukan transaksi bisnis. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa nama baik perusahaan adalah salah satu aset yang penting dalam industri perbankan berdasarkan kepercayaan, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mengeluarkan sebuah pedoman Good Corporate Governance (GCG) Perbankan Indonesia sebagai pelengkap dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pedoman umum Good Corporate Governance (GCG). Pedoman ini ditujukan untuk pedoman khusus dalam perbankan untuk menciptakan bank serta sistem perbankan yang sehat. Dalam melakukan kegiatan tersebut usaha bank harus menganut sebuah prinsip-prinsip, yang berupa :
Keterbukaan (Transparency)
Dalam melakukan sebuah kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip keterbukaan.
