Ngeri mendengar kritik atas kebijakan Presiden Jokowi ingin mendirikan Ibukota Negara (IKN) Nusantara, di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, secara bertahap mulai thn 2022 - 2045.
Harapan Presiden Jokowi ingin acara Agustus-an 2024 di sana, banyak dicibir. Pelbagai diskusi di youtube hingga teve, begitu mengharu-biru. Mengikuti kanal yutub Prof. Refly Harun, mentertawakan betapa bodoh keputusan membuat IKN Nusantara, sungguh bikin saya sesak nafas.
Sayangnya, suara pendukung IKN Nusantara saat debat di televisi, seperti oleh Kepala Bappenas, Ketua Pansus UU IKN di DPR, dan jubir Kantor Staf Presiden, sepertinya tak memuaskan dan kalah kencang.
Tak cuma debat panas. Di dunia maya, laman change.org muncul petisi ke Pak Jokowi, penghentian rencana IKN.
Petisi online ini diluncurkan Narasi Institute, diinisiasi  45 tokoh dari cerdik cendikia, agamawan, mantan petinggi militer, hingga ekonom ternama.
Pertanggal 8/2/2022, sudah sekitar 14.000 penandatangan setuju usul penghentian rencana IKN ini.
'Serangan darat' juga mengepung IKN Nusantara, lewat ajuan uji judicial review UU IKN dari aspek formil ke Mahkamah Konstitusi. Sejumlah tokoh kritis dan oposisi berdiri di belakangnya. Kabarnya, setelah aspek formil penyusunan UU IKN, mereka akan memasukkan uji judicial review lagi dari aspek substansi.
Kalau didaftar, ada puluhan mungkin ratusan argumen, dari yang kuat beralasan hingga yang ngawur, Â dan kalau tidak legowo bisa bikin sakit kepala. Antara lain,
- Survei Kedai Kopi, 61,9 % responden menolak ibukota baru
- Naskah Akademik IKN lebih rendah mutunya dari skripsi S-1 Â
- Penyusunan UU IKN dikebut DPR secara terburu-buru selama 42 hari pembahasan, minim keterbukaan dan partisipasi publik, hanya mengundang pakar yang setuju dan tak mendengarkan yang kontra
- Ini ambisi pribadi pak Jokowi ingin membuat legacy (warisan) kepemimpinan
- Karena legacy, maka pak Jokowi akan membuat IKN harga mati, pokoknya harus jadi
- Moment waktu tidak tepat, tidak urgensi, kondisi rakyat masih sulit, masih banyak prioritas lain, terutama penanganan Covid 19-Omicron yang terus meningkat, pengentasan kemiskinan, mengatasi pengangguran, peningkatan pendidikan, dan kesejahteraan di berbagai sektor
- Rakyat Indonesia belum dimintai persetujuan, perlu referendum
- Masyarakat Adat Kalimantan kebanyakan tak tahu proyek ini, resah kuatir kebun dan tanah adat akan dicaplok oleh IKN, Â sehingga akan terpinggirkan, menganggur, bagaimana anak cucu kelak
- Diprediksi aka ada gesekan budaya-sosial dengan penduduk asli Kalimantan, akan terjadi segregasi sosial
- Masalah ekologi kerusakan lingkungan, penggundulan hutan, kerusakan habitat fauna-flora terganggu, hutan mangrove rusak/tergusur, nelayan gak boleh melaut, kesulitan pasokan air bersih, minim suplai listrik
- Utang Indonesia hampir Rp 7.000 triliun, defisit APBN lebih 3%, dan cicilan utang pertahun mencapai Rp 400 triliun, masak mau utang lagi?
- DI APBN 2021, tidak ada mata anggaran pembangunan IKN, dan tak boleh pakai anggaran  Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), karena peruntukannya untuk penanganan Covid-19
- Tidak percaya hanya perlu sedikit dana APBN, contoh Kereta Cepat Bandung-Jkt yang semula janji tak pakai APBN akhirnya disuntik dana APBN agar tidak mangkrak
- Akan membebani APBN, anggaran awal Rp 500 triliun bisa bengkak menjadi Rp 1.500 triliun
- Karena lokasi IKN juga kebanjiran, toh sama dengan Jakarta, kenapa pindah, kan lebih baik mengatasi banjir Jakarta
- Akan jadi kota hantu, karena orang tak mau tinggal di sana, lantaran tidak ada fasilitas pendukung
- Tidak mungkin memindahkan 5 juta penduduk ke IKN Nusantara, butuh waktu puluhan tahun
- IKN di Penajam Paser Utara ini wilayah tempat jin buang anak, yang mau tinggal di situ genderuwo dan kuntilanak, serta hanya monyet
- Diperkirakan mangkrak, karena ekonomi menurun dan tidak ada duit untuk meneruskannya
- Presiden berikut tak sevisi dengan Pak Jokowi, IKN berpeluang dibatalkan dan jadi mangkrak
- Ekonom Rizal Ramli bilang, andai terpilih jadi presiden akan mencabut UU IKN
- Lemah dari segi pertahanan-keamanan, IKN rentan diserang musuh dari laut dan udara
- Menguntungkan pengusaha HPH di sana, karena lahannya akan dibeli pemerintah, diantaranya ada lahan Luhut Binsar Panjaitan dan Prabowo Subianto
- Menguntungkan pengusaha batubara (konon ada 73.584 hektar), karena jadi tidak wajib mereklamasi lubang galian yang ditinggalkan Â
- Menguntungkan pengusaha tertentu yang mendapat proyek, seperti perusahaan milik Hasyim Djojohadikusumo, kakak Prabowo Subianto, yang mendapat proyek air bersih
- Ini untuk kepentingan oligarki kekuasaan, bukan untuk kepentingan rakyat
- Ini akan jadi bancakan proyek bagi-bagi rejeki, antara oligarki kekuasaan dan pengusaha, ditengarai akan ada korupsi
- Jakarta kota penuh sejarah, termasuk sejarah proklamasi, jangan pernah kepikiran meninggalkan Jakarta
- Jokowi terlalu ambisius dan tak masuk akal bikin istana dan pada Agustus 2024 bikin upacara Proklamasi di sana, waktunya kan sempit hanya 2,5 tahun
- Tak jelas sumber dana pembangunan, jika mengandalkan dari menjual kantor pemerintah di Jakarta, sementara investor asing tidak jelas
- Banyak perpindahan ibukota baru yang berakhir gagal, hati-hati, karena tidak mudah
- Letak ibukota baru idealnya 1,5 jam bermobil dari Jakarta, terlalu jauh akan repot mobilisasi, sehingga akan gagal seperti Brazilia
- Ini bukan pemerataan pembangunan ekonomi, sebab yang pindah hanya administrasi pemerintahan saja, tidak ada pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi di sana
- Ibukota baru ini adalah program partai PKI sejak tahun 1955, dan akan jadi kebangkitan PKI di Indonesia
- Ibukota baru ini akan didanai negeri Cina, dan akan ditempati oleh warga asing asal Cina, walhasil akan menjadi Beijing Baru, bukan untuk warga Indonesia
- Dampak terhadap properti di Jakarta, harga akan jatuh, cepat lah menjual sebelum harga jatuh
- Apalagi saat ini kasus harian Omicron melonjak, dan PPKM level 3 wilayah Jawa dan Bali baru saja ditetapkan
Daftar argument ini masih bisa bertambah, lho.
Luar biasa ya, kejelian menemukan argumen potensi kegagalan Ibukota Baru Nusantara.
