Nah, sementara anggota DPR sendiri akan dipilih seperti halnya rekruitmen karyawan, komisi-komisi akan diisi oleh lulusan terbaik dengan standard tertentu dan sesuai dengan bidangnya. Sehingga nanti komposisi setiap komisi akan diisi oleh lulusan setiap bidang study yang diperlukan. Dengan ini DPR akan diisi oleh orang yang bukan memakai sekian tahun masa jabatannya untuk belajar dahulu. Artis atau tukang sayur yang beruntung harus belajar tentang hal tertentu akan menjadi lebih memakan biaya yang semuanya itu pun masih dibiayai rakyat.
Dengan pola seperti sekarang (maaf) anggota dewan yang terhormat menduduki pos-pos nya karena memang dicocokan dengan kaliber sebelumnya, sehingga itu menjadi alibi, namun (maaf lagi) akan tidak sedikit yang tidak sesuai bidang yg dipahaminya, dan itu akan memakan uang rakyat juga untuk akselerasinya.
Saat ini lulusan S1 di Indonesia sudah cukup banyak jika ada data statistikya kiranya akan lebih mendukung. Tingkat sarjana yang tidak bekerja pun cukup banyak, namun menjadi dewan ini bukan solusi agar yang nganggur jadi kerja, tapi kiranya ini menjadi alternatif yang baik sehingga mereka memiliki target lain yang notabene akan menjadi hal baru di negeri kita.
Seorang Sarjana yang katakan awal kerja digaji 3 juta Rupiah maka akan sangat tertarik jika dibei gaji katakan 8 juta atau let say 10 jt, sebab di http://www.gajimu.com/main/gaji/gaji-pejabat-negara-ri/tunjangan-anggota-dpr gaji seorang anggota dewan bisa mencapai 50 jt atau lebih. Nah dari sisi itu saja penghematan anggaran sudah cukup terasa. Selanjutnya dapat diterapkan Reward and Punishment sehingga mereka lebih terpacu lagi untuk berprestasi.
Dengan konsep di atas, yang akan menjadi list selanjutnya yang memerlukan penelaahan jalan keluar serta prosesnya adalah:
- Penentuan rekruter serta kriteria dan transfaransi proses yang juga dipublikasi. Ini akan menjadi referensi masyarakat untuk tahu ataupun nanti untuk yang akan lulus menjadi bekal persiapan mereka
- Penilaian sehingga ada transfaransi untuk reward and punishment untuk prestasi mereka
- Masa kerja atau jenjang karir seperti apa perlu mendapat perhatian lebih agar juga menjadi barometer dan motivator tersendiri.
- Detail tugas, wewenang dan yang lainnya perlu dilakukan. Dan sepertinya masih banyak list lagi yang perlu mendapat perhatian sebab dengan keterbatasan ilmu saya untuk ini.
Namun dengan itu semua, sepertinya kita tidak lagi memelukan pola kepartaian. Kembali, apakah ini Haram jika dilakukan (atau mungkin ada yg bilang itu sih bukan demokrasi), enah apa namanya yang jelas saya memimpikan perubahan lebih baik di negeri saya dengan orang-orang nya yang menjadi penggerak bangsa. Bukan dengan program yang seakan merakyat tapi sesungguhnya mencekik mereka.
Kiranya konsep sederhananya seperti itu walaupun pada prakteknya tidak akan sesederhana tulisan ini, namun minimal solusi sederhana coba saya utarakan di sini.
Semoga bangsa saya tercinta semakin menemukan jalannya untuk menjadi bangsa yang terbaik, inshaAllah.
Terima kasih, wassalamuálaikum
