Kemiskinan masih banyak terjadi dipenjuru negeri ini. Ini adalah masalah utama negeri ini yang hingga saat ini belum dapat diselesaikan oleh pemerintah. Pada tahun 2014 persentase penduduk desa yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah sebesar 13,8 persen, sedangkan penduduk kota berjumlah lebih kecil yaitu 8,2 persen. Tingkat kemiskinan di desa jauh lebih dalam dan lebih parah dibandingkan di kota.
Menteri Desa, Marwan Jafar mengatakan, “Ini dibuktikan dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan di kota 1,25 sementara di desa jauh lebih besar yaitu mencapai 2,24. Semakin tinggi nilai indeks ini artinya semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan”.
Ini dikarenakan beberapa factor yang menjadi tantangan pemerintahan saat ini untuk mensejahterahkan rakyat. Factor-faktor tersebut berada di desa karena dari desa lah kita bisa melihat secara nyata kesejahterahan masyarakat Indonesia. Bukan di daerah perkotaan.
Factor-faktor tersebut diantaranya adalah urbanisasi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010: sebanyak 52,03% penduduk tinggal di perkotaan dan 48 % penduduk tinggal di perdesaan. Dalam 5 dekade (1970-2020 prediksi), penduduk perkotaan bertambah 6 kali lipat dan sebaliknya penduduk perdesaan berkurang 3 Kali lipat. Peningkatan jumlah penduduk di perkotaan menunjukkan bahwa kota masih menjadi wilayah yang sangat menarik bagi sebagian besar penduduk di Indonesia.
Tingginya tingkat urbanisasi ini dikarenakan minimnya lapangan kerja di perdesaan. Lapangan pekerjaan diperdesaan yang terbatas membuat masyarakat desa berbondong-bodong pergi ke kota untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Selain itu berkurangnya luas lahan pertanian juga menyebabkan masalah. Luas lahan yang tetap tetapi jumlah kebutuhan akan pemukiman yang meningkat menyebabkan Ketersediaan lahan sawah, lahan kering dan lahan pertanian relatif tetap bahkan berkurang.
Masih tingginya jumlah keluarga petani miskin di desa adalah realita yang tidak bias dihindarkan. Badan Pusat Statistik menjabarkan bahwa Jumlah Keluarga Petani Miskin secara nasional sebanyak 3.770.740 Kepala Keluarga, yang paling tinggi terdapat di Provinsi Jawa Barat dengan Jumlah 680.942 keluarga. Sedangkan untuk keluarga miskin yang pailing sedikit adalah di Provinsi Papua Barat sebanyak 4.467 Keluarga.
Padahal jika kita telisik lebih jauh, desa memiliki prospek yang strategis. Desa berperan sebagai lumbung ketahanan dan kedaulatan pangan dan energy nasional. Desa merupakan penyedia utama sumber-sumber pokok pangan nasional. Ini karena potensi pengembangan sektor pertanian di desa jauh lebih besar dibandingkan wilyah perkotaan. Potensi itu seperti lahan pertanian dan SDM yang mayoritas pekerjaanya adalah petani.
Hasil atau komoditi pertanian yang dihasilkan oleh desa merupakan sumber bahan baku utama dalam industri pengolahan makanan dan energi baru ramah lingkungan, misalnya pengembangan saripati singkong menjadi ethanol, minyak kelapa sawit sebagai bahan baku bio fuel, dan lain-lain.
Peran desa sangat dibutuhkan dalam tingkatan nasional. Itu kenapa kita bisa melihat kesejahteraan penduduk Indonesia dari desa. Karena mereka lah yang seharusnya lebih dulu sejahtera daripada kita karena segala sumberdaya berasal dari desa.
Pemerintah telah berkomitmen untuk membagun desa demi mewujudkan masa depan dan cita Indonesia, melalui adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana desa dan Pendamping desa.
Dengan membangun desa, bukan hanya mampu menjadi sumber cadangan pangan dan energi nasional. Beberapa masalah mendasar desa juga diharapkan dapat terselesaikan, misalnya meningkatnya lapangan pekerjaan sehingga menekan angka urbanisasi, menekan angka kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat desa.
Ini menunjukkan betapa pentingnya gerakan desa mandiri dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Dengan dana desa seharusnya pemerintah desa dapat membuat desa memiliki 3 kekuatan utama untuk menjadi desa mandiri, yaitu Kedaulatan Pangan, Berkemandirian Ekonomi dan Berketahanan Energi.
Berdasarkan Permendesa No.5 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa, Dana desa memiliki keberpihakan dalam mendukung pembangunan pertanian desa sebagai upaya mewujudkan kedaulatan pangan. Dan diperkuat lagi di pasal 7 dan pasal 11.
Untuk penggerak ekonomi masyarakat desa, Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) dan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) harus berkesinambungan. Diantaranya kegiatannya adalah
- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- Usaha Bersama Komunitas (UBK).
- Industri Kecil dan Menengah (IKM)
- Pembangunan Infrastrktur Desa (Jalan, Jembatan, Irigasi, Drainase, Sanitasi)
- Rumah Sehat
- Pelatihan dan pengembangan Ekonomi Masyarakat,
- Akses permodalan bagi masyarakat,
- Peningkatan kualitas produk, dan pemasarannya hasil pertanian.
Dengan kegaitan-kegiatan tersebut diharapkan dapat menunjang kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani desa.
Jika disimpulkan, Desa memiliki peran penting dalam membangun Indonesia melalui gerakan desa mandiri, dana desa sebagai upaya pengembangan sektor pertanian dan adanya prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung kedaulatan pangan dan energi serta kegiatan penggerak ekonomi masyarakat.
Dan Konsep “Desa membangun Indonesia” menjadi bagian penting dalam pembangunan, yang bertujuan untuk meningkatnya lapangan pekerjaan, menekan angka urbanisasi, menekan angka kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat desa.
