Investor Asing: Kecil Telapak Tangan, Nyiru Ditadahkan

Indonesia negara yg punya segalanya, namun ternyata tidak membuat kita bisa lari kencang mengejar yang lain. Kita seperti kepiting dalam baskom yang menarik kepiting yang ingin keluar, sehingga sulit mengejar negara lain. Terlalu berat dalam urusan politik sehingga abai pada upaya ekonomi. Terlalu sarat dengan KKN abai dengan kepentingan rakyat banyak. 

Public governance di canangkan agar semua proses oleh lembaga dan pejabat publik dapat mendorong clean government. Tapi ada ketidak sesuaian antara program dan kelakuan, katanya gratis, namun kalau tidak diberi-proses menjadi tidak pasti. Katanya market friendly, ujung ujungnya investasi lebih mahal dan berisiko tinggi.Ah.....banyak yang paradox dan tidak konsisten.

Tak ada gunanya 1000 Omnibus Law-pun kalau yang dicari kelemahannya, apa lagi namanya undang-undang di negeri ini, sulit sempurna untuk mencapai tujuannya. Asing yg berdagang di Indonesia ingin ada perlindungan, janji prospek yang ditawarkan tidak terganggu dengan persoalan ketidak pastian hukum. 

Setiap proyek yang dibuka ke sudut-sudut propinsi dan kabupaten pasti butuh pekerja dan lahan, menjadi harapan untuk menghidupkan masyarakat disekitarnya. Untuk apa lagi dibebani dengan rente, biaya tinggi apa lagi upeti yang membuat investor terbebani.

Gubernur, bupati atau pejabat " tukang palak" lewat kepala dinas pemegang izin proyek dan pembebasan lahan, ikut mengibiri semangat investasi. Kalaupun jadi investasinya, pemilik modal lokal pun jeri , apa lagi orang luar - karena setiap pilkada, perayaan atau pergantian pejabat, biaya perusahaan jadi bertambah. 

Perjanjian dagang dan investasi dengan pengusaha Indonesia  juga harus pilih-pilih agar tidak terjebak dengan grup usaha yang nyawanya sangat tergantung pada pengendali negeri ini, yaitu partai politik.

Covid-19 mengubah segalanya-penuh ketidakpastian, krisis keuangan mendera siapa saja,  model bisnis berubah, seribu langkah korporasi menyelamatkan diri agar tidak punah, pastilah investor asing akan menghitung ulang beberapa pundi-pundi mereka yang harus ditebarkan ke negeri kita. 

Kalau sebelum virus ini menggila, masih banyak langkah kita yang belum optimal, apa lagi setelah itu, masihkah kita tidak merubah diri secara mendasar, bongkar semua hambatan, perkuat kembali lembaga yg bisa memberikan kepercayaan. 

Sikat semua benalu yang membuat investor asing ragu ragu, berikan jalan tanpa perlu curiga bahwa kehadiran mereka mengganggu kepentingan ekonomi Indonesia selama kita sungguh-sungguh memperbaiki diri.

Kualitas tenaga kerja harus selalu ditingkatkan, upah tinggi namun tidak produktif akan menyulitkan setiap investasi. Progam sertifikasi hanya jangan jadi lip service, hanya buat pengendali lembaga sertifikasi berpesta pora atas nama kompetensi. 

Pokoknya jangan bohong pada diri sendiri, padahal kualitas sumber daya manusia kita jauh tertinggal untuk mendukung perkembangan usaha disini. Investor asing dibenci kalau mencari tenaga ahli yang bukan anak negeri, namun jangan salahkan mereka kalau banyak anak anak kita punya ijazah namun beralih profesi.