Mohon tunggu...
Indra Rakib
Indra Rakib Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Indra Rakib adalah seorang mahasiswa yang gemar berekspresi

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Potensi Dwifungsi ABRI, Semakin Jauh Dari Amanat Reformasi?

15 Maret 2024   04:30 Diperbarui: 15 Maret 2024   04:33 362
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kementrian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menargetkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) rampung di akhir April 2024. 

Berbagai polemik pun muncul terkait dengan RPP tersebut karena dituding berpotensi menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI yang mengacaukan demokrasi pada masa Orde Baru. Salah satunya berasal dari Direktur Imparsial Gufron Mambruri. 

Gufron menerangkan bahwa TNI-Polri sebagai lembaga pertahanan dan keamanan yang tak sepatutnya terlibat dalam kegiatan politi dan menduduki jabatan sipil.

Gufron Mambruri, Direktur Imparsial
Gufron Mambruri, Direktur Imparsial

Lebih lanjut, Gufron menilai PP tersebut sebagai bukti bahwa pemerintah semakin jauh dari semangat reformasi 1998. "Oleh karena itu, kalangan elit politik, terutama yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan, semestinya menjaga bahkan memajukan sistem dan dinamika politik demokrasi hari ini." Ujar Gufron. 

"Dan bukan sebaliknya malahmengabaikan sejarah dan pelan-pelan ingin mengembalikan model politik otoritarian orde baru." Tandasnya.

Di lain sisi, Menkopolhukam Hadi Tjahjanto terkait RPP manajement ASN. Beliau mengatakan aturan tersebut mengarah ke ASN saja yang dapat menduduki jabatan struktural TNI dan Polri. 

Menteri Aparatur Negara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas juga turut menjelaskan terkait dengan RPP Manajemen ASN. "Terkait dengan TNI-Polri, masih selaras dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 ya. Di mana TNI ada batasan untuk menempati posisi di ASN, begitu juga dengan Polri itu bisa ditempatkan di jabatan tertentu dan instansi pusat tertentu. Cuma yang sekarang adalah ASN boleh menempati posisi di TNI Polri, itu yang tak diatur sebelumnya," Ujar Azwar

Menteri PANRB, Azwar Anas. Foto/HumasMenPANRB
Menteri PANRB, Azwar Anas. Foto/HumasMenPANRB

MenPAN-RB tersebut menepis anggapan kembalinya dwifungsi ABRI karena hal tersebut sudah diatur dalam UU TNI tentang pembatasan penempatan prajurit dijabatan ASN.

Melihat banyaknya kritik tentang demokrasi akhir-akhir ini, apakah menurut anda dwifungsi ABRI akan lahir kembali? Apakah Neo-orba benar-benar terjadi? Tulis pendapatmu di komentar...

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun