Pemekaran Wilayah, Harapan dan Peluang di Masa Depan

Saya teringat saat dulu tinggal di Cilegon dan sempat pindah di Kota Serang tahun 1995-1998. Saat itu wilayah ini masih tergabung dalam Jawa Barat dan belum memisahkan diri sebagai Provinsi Banten.

Ada keluh kesah yang terlontar di orang sekitar bahwa butuh waktu, tenaga dan biaya jika harus mengurus administrasi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) di Bandung. 

Saat itu pembangunan tol belum segencar dan sebaik saat ini. Butuh waktu hingga 10 jam lebih bahkan jika menggunakan transportasi umum seperti bus. Waktu yang dibutuhkan lebih lama karena bisa berpindah terminal. 

Baca juga: Peluang Giring Calon Presiden dalam Negeri Laskar Pelangi

Teman kuliah saya yang berasal dari Kalimantan Timur pun justru merasa senang ketika wilayah di Kalimantan Utara yang semula masuk dalam Kaltim menjadi provinsi tersendiri. 

Dirinya menjelaskan contoh sederhana bahwa kabupaten/kota di Kaltim memiliki luas wilayah yang besar. Salah satunya Kabupaten Kutai Timur memiliki luas wilayah sekitar 35.748 kilometer persegi. Wilayah ini bahkan lebih luas dibandingkan Jawa Barat yang memiliki luas 35,378 km.

Rencana Pemekaran Wilayah Di Papua | Sumber MDN News

Baca juga: Belajar dari Kasus Shinzo Abe, Menjadi Pejabat Publik Itu Ngeri-Ngeri Sedap

Artinya 1 kabupaten saja sudah setara 1 provinsi yang memiliki puluhan kabupaten/kota. Tentu ini akan menyulitkan kepala daerah dalam memeratakan pembangunan. 

Ia merasakan wilayah yang terlalu justru membuat pembangunan di segala sektor menjadi tidak maksimal. Bahkan rentan terjadi ketimpangan sosial, pembangunan dan infrastruktur.

Baca juga: Memaknai Filosofi "Berilah Kail, Jangan Ikannya" di Zaman Saat Ini

Kondisi yang kerap terjadi wilayah yang dekat ibu kota provinsi memiliki kondisi infrastruktur dan SDM lebih baik dibandingkan wilayah yang berada jauh atau di pinggir perbatasan. 

Setidaknya melalui pemekaran pasti ada harapan yang ingin dicapai, seperti:

Memfokuskan Konsentrasi Kebijakan Pemerintah Daerah

Tugas kepala daerah yang memiliki luas wilayah luas pasti sangat berat. Saya analogikan kepala daerah sebagai pengembala yang diberi tugas menjaga 10 domba. 

Ketika tugas dibagi di mana kini terdapat 2 pengembala yang hanya perlu merawat 5 domba tentu pengembala pertama tugasnya lebih mudah. 

Domba akan bisa semakin terurus, ia bisa memantau 5 domba dengan lebih baik bahkan bisa jadi domba yang kini dirawat bisa lebih gemuk dibandingkan dulu saat masih berjumlah 10.

Secara khusus dengan menyempitkan wilayah melalui pemekaran, konsentrasi kepala daerah serta pembuat kebijakan lain bisa lebih fokus. Apabila sebelumnya dirinya kurang bisa menyapa warganya yang berada jauh, kini ia bisa semakin dekat dengan warga. 

Pembangunan Daerah Melalui Pembuatan Jalan | Sumber Jawapos.com

Dana pembangunan yang semula dibagi untuk banyak wilayah ini bisa difokuskan untuk beberapa wilayah yang masih jadi area kepemimpinannya. 

Belajar dari kasus Kota Depok yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bogor. Kini dengan memiliki kepala daerah masing-masing. 

Kota Depok bisa lebih maju karena wilayah tidak luas sehingga memudahkan kepala daerah mengatur dan membuat kebijakan untuk pembangunan daerahnya. 

Pemaksimalan Sumber Daya Alam dan Potensi Lainnya

Setiap daerah pasti memiliki SDA dan potensi lain yang menjadi andalannya. Namun bisa jadi pengelolaan belum maksimal serta masyarakat lokal tidak terlalu merasakan kebermanfaatan langsung dari SDA tersebut. 

Provinsi Bangka Belitung yang mengalami pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan justru bisa memaksimalkan SDA dari sektor pertambangan. Ini karena Babel dikenal sebagai wilayah penghasil timah serta besi. Selain itu wilayah ini juga sebagai produsen lada putih di Indonesia. 

Jika dulu hasil daerah ini harus disetor dan dikelola oleh Pemprov Sumsel, kini Pemprov Babel mampu memanfaatkan hasil SDA ini untuk pembangunan daerahnya. 

Masyarakat bisa lebih merasakan karena pendapatan daerah dari hasil SDA ini untuk membangun fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, jalan, taman dan sebagainya. 

Kemudahan Pengurusan Administrasi

Ada banyak administrasi kependudukan, bisnis, layanan dan keuangan yang membutuhkan pengesahan di Pemprov. Contoh kasus saat masyarakat di Serang yang harus jauh pergi ke Bandung untuk mengurus administrasi tertentu. 

Kawasan di tanah Papua yang luas serta memiliki demografi pegunungan, hutan, sungai, lembah dan danau yang susah akses tentu menyulitkan masyarakat yang tinggal jauh dari ibukota provinsi. 

Adanya pemekaran artinya masyarakat jadi lebih mudah karena jarak bisa jadi lebih dekat. Misalkan warga Cilegon kini cukup ke Kota Serang yang bisa diakses hanya 1 jam. Lebih cepat jika dulu masih dalam wilayah Jawa Barat yang harus pergi ke Bandung. 

Berbicara dengan pemekaran juga akan memberikan peluang masa depan bagi beberapa pihak. 

Bagi putra daerah akan mudah maju sebagai kepala daerah karena cakupan wilayah kecil. Misalkan dulu hanya terdapat 1 provinsi di Pulau Papua yaitu Papua (Irian Jaya) maka putra daerah di Manokwari akan mengalami kendala jika ingin menjadi gubernur karena persaingan tinggi. 

Suasana Pilkada Untuk Memimpin Kepala Daerah | Sumber Kabar24-bisnis.com

Kini ketika sudah berdiri Provinsi Papua Barat tentu putra daerah bisa maju untuk menjadi pemimpin. Ini pun juga berlaku bagi daerah lain yang akan mengalami pemekaran. Tentu akan banyak putra daerah yang antusias menjadi pemimpin untuk daerah asal mereka. 

Selain itu adanya pemekaran wilayah ini pasti bertujuan agar bisa menuntaskan masalah sosial seperti kemiskinan, kelaparan, hingga kejahatan. 

Pemerintah pusat akan mudah memantau perkembangan daerah yang selama ini terpinggirkan karena sudah memiliki kepala daerah khusus yang siap membantu pemerintah pusat membangun wilayah tersebut. 

***

Wacana pemekaran wilayah pasti telah melalui berbagai pertimbangan matang. Belajar dari beberapa daerah hasil pemekaran, ada banyak wilayah pemekaran yang bisa lebih berkembang

Di atas hanyalah sebagian dampak positif yang bisa didapatkan dari pemekaran wilayah. Selain itu wilayah yang terlalu luas juga akan menghambat pemerintah daerah serta pusat dalam memeratakan pembangunan. 

Harapannya jika kelak akan ada 3 provinsi baru di Pulau Papua, bisa menjadi provinsi mandiri dan sesuai dengan harapan awal yang ingin menjadi wilayah yang lebih baik. 

Semoga Bermanfaat

--HIM--