Selasa, 02 Juli 2024 - Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Baubau mengikuti Sosialisasi Tata Kelola Kerasipan di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam rangka Mendukung Program Aksi Kemenkumham Tahun 2024 di Hotel The Trans Resort Bali. Kegiatan ini diwakili oleh Kepala Urusan Umum, Bapak Arsad dan staff Analis Keimigrasian Pertama.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, Pramella Yunidar Pasaribu, membuka kegiatan Sosialisasi Tata Kelola Kearsipan di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2024 pada Selasa (2/7) di Trans Resort Hotel. Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Bali, para Kepala UPT Keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, narasumber dari ANRI dan Biro Umum Kemenkumham, Kabid Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Sistem Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, serta Satuan Kerja Keimigrasian dari seluruh wilayah Indonesia.
"Saya mengucapkan selamat datang, Rahajeng Rawuh kepada semua peserta yang telah hadir, serta terima kasih kepada panitia penyelenggara atas pemilihan Bali sebagai lokasi acara," ujar Pramella dalam sambutannya. Beliau berharap agar seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir dapat berjalan lancar tanpa kendala.
"Saya mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang kearsipan, yang akan mendukung peningkatan kualitas kinerja pada masing-masing satuan kerja," tambahnya.
Pramella menekankan bahwa dalam era digitalisasi yang semakin berkembang pesat, manajemen arsip dan dokumen menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga integritas, keamanan, dan keteraturan informasi di instansi pemerintah. Direktorat Jenderal Imigrasi, sebagai salah satu lembaga yang menangani berbagai dokumen penting, harus memiliki tata kelola kearsipan yang efisien dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Dalam konteks mendukung Program Aksi, Target Kinerja, dan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif secara keseluruhan," jelas Pramella.
"Saya mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan penuh konsentrasi, sehingga masalah pengelolaan arsip di satuan kerja dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tutup beliau.
