Selain Bencana dan Infrastruktur, Bagaimana Kondisi Sosial di Kalimantan Timur?

Pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, resmi mengumumkan lokasi baru yang akan menjadi ibu kota negara Indonesia. Dua kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur telah dipilih, yaitu Kab. Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara (PPU). 

Dua lokasi ini dinilai strategis dan telah memiliki infrastruktur yang memadai, seperti jalan tol, bandara dan pelabuhan, dan yang lebih utama adalah memiliki resiko mengalami bencana yang sangat rendah.

Terlepas dari pertimbangan -- pertimbangan tersebut, pemindahan ibu kota sudah tentu menimbulkan implikasi yang luas, terutama aspek kependudukan dan sosial. 

Sebelum lokasi ibu kota baru dicanangkan, Kalimantan Timur adalah provinsi luas yang kontribusi jumlah penduduknya terhadap total penduduk Indonesia tidak terlalu signifikan, jumlah penduduknya bahkan lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk Kota Bandung. 

Pemindahan ibu kota ke provinsi Kalimantan Timur akan mengubah angka jumlah penduduk secara signifikan, bahkan menjadi deviasi besar daripada proyeksi penduduk terbaru yang telah dilakukan BPS di tahun 2018, terutama dari kedatangan pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di lembaga pemerintahan pusat. 

Meskipun begitu, realitanya jumlah PNS secara keseluruhan adalah 180 ribu orang, jumlah yang tidak terlalu besar dibandingkan jumlah penduduk di metropolitan Jabodetabek. 

Angka tersebut bisa saja meningkat jika ditambahkan anggota rumah tangga PNS tersebut, yaitu 4 orang per rumah tangga seorang PNS yang tinggal di Provinsi DKI Jakarta. 

Merujuk pada angka -- angka yang telah disebutkan, jumlah penduduk yang diperkirakan melakukan migrasi ke ibu kota baru adalah 720 ribu orang di tahun 2024.

Selain mengetahui narasi jumlah penduduk yang akan datang, perlu untuk mengetahui fakta sosial mengenai Kalimantan Timur. Berikut ini beberapa data terkait fakta sosial dan kependudukan Provinsi Kalimantan Timur:

Komposisi etnisitas

Menghitung atau mengidentifikasi etnis atau suku seorang individu di Indonesia adalah perkara yang cukup sulit. Selain dikarenakan tidak adanya data yang mencatat hal tersebut, perkawinan antar suku di Indonesia adalah hal yang sangat lumrah dan terjadi di mana -- mana. 

Alhasil, seorang anak bahkan tidak dapat mengidentifikasikan suku mana yang menjadi latar belakang dirinya. Penulis menilai Provinsi tempat lahir seseorang adalah penanda khusus yang dapat menggambarkan identitas etnis seseorang. 

Lebih lanjut, Provinsi tempat lahir menjadi variabel yang tersedia di beberapa dataset survey yang ada di Indonesia, seperti Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Survey Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas), dan Survey Penduduk Antar Sensus (Supas). Oleh karena itu, penggunaan variabel ini dapat menjadi alternatif yang sangat memungkinan untuk menandakan data etnis di Indonesia.

Gambar 1,2, dan 3 memperlihatkan komposisi penduduk berdasarkan etnisitas di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten PPU.

sumber: supas

sumber: supas

Berdasarkan tiga gambar tersebut, pola komposisi penduduk di Provinsi Kalimantan Timur, Kab. Kutai Kartanegara, dan Kab. PPU adalah sama. Persentase terbesar berasal dari Penduduk dengan Etnis Kalimantan Timur, diikuti etnis Jawa Timur dan etnis Sulawesi Selatan. 

Variasi dalam hal jumlah penduduk berdasarkan etnis menunjukan kehidupan saling berdampingan adalah hal yang memang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur dan sangatlah lumrah.

Selain dari jumlah penduduk, perlu dilihat pula komposisi pekerja berdasarkan etnis untuk melihat kesempatan berpartisipasi dalam perekonomian lintas etnis. 

Gambar 4 berikut ini menunjukan komposisi pekerja menurut etnisitas/Provinsi tempat lahir di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sakernas Agustus 2018.

sumber: sakernas

Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa komposisi pekerja di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan etnisitas cukup seimbang (55 persen pekerja adalah kelahiran Kalimantan Timur berbanding 45 persen pekerja kelahiran provinsi lainnya). 

Melihat data yang sama, terdapat representasi seluruh etnis di Indonesia yang menjadi pekerja di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menjadi penanda bahwa pekerja di Provinsi Kalimantan Timur sudah terbiasa dengan kondisi etnisitas yang bervariasi di lingkungan kerja.

Jika dilihat lebih lanjut kondisi etnisitas pekerja di lokasi ibu kota baru, Kab. Kutai Kartanegara dan PPU, terdapat pola persentase yang sama. Gambar 5 dan 6 memperlihatkan komposisi etnis pekerja di dua kabupaten tersebut pada tahun 2018.

sumber: sakernas

sumber: sakernas

Dari dua gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa pekerja berlatar belakang etnis Kalimantan Timur mendominasi di dua Kabupaten calon ibu kota baru dengan persentase terbanyak kedua dan ketiga juga tetap diisi oleh etnis yang sama, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. 

Lebih lanjut, komposisi etnisitas di antara pekerja di dua Kabupaten tersebut juga cukup beragam. Hal ini semakin mempertegas bahwa variasi pekerja di Provinsi Kalimantan Timur terjadi hingga ke tingkat kabupaten.

Histori Konflik di Kalimantan Timur

Konflik di Kalimantan Timur cukup jarang menjadi sorotan nasional. Saat beberapa provinsi tetangga, seperti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, mengalami konflik multietnis pada periode akhir 1990an dan awal 2000an, provinsi ini tidak mengalami gejolak yang cukup berarti. 

Akan tetapi, perlu dilihat data konflik secara mikro untuk mengetahui kerentanannya yang mungkin saja tidak tereskalasi hingga level nasional. Gambar 7 berikut ini memperlihatkan jumlah konflik kekerasan yang terjadi di pulau kalimantan menurut provinsi periode 2013 -- 2014.

sumber: survey nasional pemantauan kekerasan

Berdasarkan gambar 7 tersebut, Provinsi Kalimantan Timur konsisten menjadi provinsi yang paling sering mengalami konflik kekerasan dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan. 

Data ini berasal dari sebuah survey yang dilakukan oleh Bank Dunia bersama pemerintah Indonesia yang menggunakan laporan media massa sebagai sumber utama. 

Kejadian yang terkumpul di dalam data ini sangat mungkin underreported karena terdapat kemungkinan terjadinya konflik kekerasan yang tidak tercatat atau terlaporkan oleh media massa.

Fakta lainnya terkait konflik kekerasan yang terjadi di kalimantan, jenis konflik kekerasan yang dikarenakan oleh konflik identitas paling sering terjadi di Provinsi Kalimantan Timur. Menggunakan data yang sama, gambar 8 memperlihatkan total kejadian konflik identitas yang terjadi di pulau kalimantan pada periode 2013  - 2014.

sumber: survey nasional pemantauan kekerasan

Total kejadian konflik identitas yang berujung kekerasan di Provinsi Kalimantan Timur adalah yang tertinggi dan konsisten selama dua tahun antara 2013 -- 2014. Kesimpulan yang dapat diambil dari data -- data kekerasan ini adalah bahwa Provinsi Kalimantan Timur tergolong provinsi yang rawan konflik kekerasan, terutama konflik kekerasan yang dipicu konflik identitas. 

Namun, kesimpulan ini dapat pula berubah apabila melihat sifat dari data survey ini, yaitu berdasarkan laporan media massa. Sangat memungkinkan kalau sumber daya untuk meliput kejadian konflik di Provinsi Kalimantan Timur lebih memadai daripada di provinsi lainnya di Kalimantan, sehingga memperkecil kemungkinan konflik kekerasan yang sebenarnya terjadi di daerah luput dari sorotan media massa.

Selain menyoroti kejadian konflik di lingkup provinsi, perlu dilihat pula variasi konflik di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur itu sendiri untuk mengetahui wilayah yang menjadi kontributor kejadian konflik kekerasan, terlebih untuk meninjau kondisi kerentanan konflik di wilayah calon ibu kota negara yang baru. 

Masih menggunakan data yang sama, gambar 9 dan 10 menampilkan jumlah konflik kekerasan per kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 dan 2014.

sumber: survey nasional pemantauan kekerasan

sumber: survey nasional pemantauan kekerasan

Berdasarkan dua gambar tersebut, dapat diketahui bahwa 3 kabupaten/kota kontributor terbesar konflik kekerasan di Kalimantan Timur adalah Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kab. Kutai Kartanegara. Posisi ini konsisten di tahun 2013 dan 2014. 

Tiga wilayah tersebut dikenal sebagai municipal terbesar di Provinsi Kalimantan Timur, namun paling berkontribusi terhadap jumlah konflik kekerasan di provinsi.

Berdasarkan data yang diambil dari Survey Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) tahun 2013 dan 2014, Provinsi Kalimantan Timur tercatat sebagai provinsi yang paling banyak mengalami konflik Kekerasan dibandingkan provinsi lainnya di Kalimantan. 

Seperti yang telah disebutkan pada beberapa paragraf sebelumnya, sifat data ini yang mencatat kejadian kekerasan berdasarkan pelaporan di media massa, ada kalanya sangat berkorelasi dengan sumber daya yang tersedia di wilayah tersebut. 

Dengan kata lain, Provinsi Kalimantan Timur adalah wilayah yang makmur dan akses bagi pers untuk meliput kejadian konflik tidaklah terlalu sulit (PDRB berdasarkan nilai konstan tahun 2013 dan 2014 Provinsi Kalimantan Timur lebih besar daripada jumlah PDRB 4 Provinsi lainnya di Kalimantan). 

Hal ini dapat meminimalisir luputnya kejadian konflik kekerasan yang sebenarnya sedang terjadi. Namun, pola serupa tidak terjadi di lingkup kabupaten/kota di Kalimantan Timur karena PDRB Kota Samarinda dan Kota Balikpapan lebih kecil daripada PDRB Kabupaten Kutai Timur di tahun 2013 dan 2014.

Profil Tenaga Kerja

Penting untuk mengetahui kondisi angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat mengestimasi potensi penyerapan tenaga kerja yang berasal dari Kalimantan Timur di saat instansi -- instansi pemerintah pusat dibuka di sana.

Secara umum, tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Timur tidak pernah mencapai 70 persen sejak tahun 2005 dan mayoritas penduduk bukan angkatan kerja beraktivitas mengurus rumah tangga. 

Komposisi pekerja di Provinsi Kalimantan Timur pada Agustus 2018 didominasi oleh Pegawai Swasta dan Usaha Perseorangan/Rumah Tangga. Gambar 11 berikut ini memperlihatkan komposisi pekerja di Provinsi Kalimantan Timur.

sumber: sakernas

Berdasarkan gambar tersebut, jumlah PNS di Provinsi Kalimantan Timur tidak mendominasi komposisi pekerja. Migrasi pegawai pemerintah dari Jakarta ke Kalimantan timur saat pemindahan ibu kota negara akan turut memberdayakan pekerja -- pekerja non pemerintah yang ada.

Selain mengetahui komposisi pekerja berdasarkan instansi tempat kerja di Provinsi Kalimantan Timur, perlu juga untuk mengetahui komposisi pekerja berdasarkan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur. Gambar 12 menunjukan komposisi tersebut.

gambar-12-5d70bc01097f364d3c64d9c3.jpg

Berdasarkan gambar 12, terlihat bahwa 4 dari 10 municipalities di Kalimantan Timur berkontribusi sebesar 72 persen terhadap keseluruhan jumlah pekerja di Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu calon Ibu Kota Negara Indonesia, Kab. PPU, ternyata hanya berkontribusi 4 persen terhadap total pekerja di Kalimantan Timur.

Distribusi Sumber Daya

Isu distribusi sumber daya menjadi isu yang penting di dalam diskursus pemerataan kesejahteraan, terutama di suatu lingkungan masyarakat yang memiliki komposisi latar belakang beragam. 

Gurr (1968) dan Weede (1981), salah dua contoh yang menyatakan bahwa ketimpangan relatif antara persepsi dan kenyataan sebagai sumber terjadinya konflik. 

Konflik multietnis yang sempat terjadi di Kalimantan Tengah tahun 2001 bermula dari diskrepansi kepemilikan sumber daya antara etnis Dayak dan Madura (Human Rights Watch, 2001). Oleh karena itu, perlu untuk menganalisa distribusi sumber daya di Kalimantan Timur sebelum pemindahan ibu kota negara.

Secara umum, koefisien Gini (tolak ukur ketimpangan ekonomi menurut pengeluaran per kapita) di Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan, mulai dari 0.38 di tahun 2011 hingga menjadi 0.34 di tahun 2018. 

Angka terakhir tentu saja berada di bawah koefisien gini tingkat nasional pada tahun yang sama. Hal ini menunjukan bahwa distribusi sumber daya di Provinsi Kalimantan Timur relatif merata.

Lebih lanjut, perlu dilihat variasi koefisien Gini per kabupaten/kota untuk mendapatkan gambaran wilayah potensi kesenjangan.

gambar-13-5d70bc26097f363e69402e74.jpg

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa koefisien Gini di setiap municipality di Kalimantan Timur selalu berada di bawah rata -- rata nasional (Gini Nasional 0.393 tahun 2017 dan 0.389 tahun 2018). Dapat disimpulkan, bahwa secara umum distribusi ekonomi di Kalimantan Timur lebih merata dibandingkan di lingkup nasional.

Perbandingan rata -- rata pendapatan penduduk dapat pula dilihat berdasarkan penduduk berlatar belakang pendatang dan asli (menggunakan provinsi tempat lahir sebagai proxy). 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Susenas Maret 2018, perbedaan rata -- rata pendapatan antara penduduk asli dan pendatang adalah Rp. 255092/kapita atau 17.6 persen dari rata -- rata pendapatan penduduk asli.

Gambar 14 berikut ini memperlihatkan selisih rata -- rata pendapatan penduduk asli dan pendatang menurut Kabupaten/kota di Kalimantan Timur, 2018.

sumber: susenas

Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa semua municipalities di Kalimantan Timur rata -- rata pendapatan penduduk Aslinya lebih rendah daripada penduduk pendatang, kecuali di Kota Samarinda. 

Persentase selisih tersebut terhadap rata -- rata pendapatan penduduk Asli sangat besar di Kabupaten Mahakam Ulu, yang artinya diskrepansi pendapatan antara penduduk asli dan pendatang sangatlah jelas (Selisih bertanda negatif menandakan bahwa Pendapatan Penduduk Asli lebih rendah daripada pendatang).

Selain melihat selisih rata -- rata pendapatan antara penduduk asli dan pendatang, distribusi ekonomi antara dua kelompok tersebut dapat pula dilihat dari jumlah penduduk yang berada di kuintil pendapatan tertentu. Gambar 15 memperlihatkan persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Timur menurut kelas kuintil.

sumber: susenas

Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa persentase penduduk asli yang menempati kuintil bawah lebih besar daripada pendatang. Hal ini menunjukan bahwa kemungkinan seorang penduduk Provinsi Kalimantan Timur berada di 40 persen terbawah (kuintil 1 dan 2) lebih besar bagi seorang penduduk asli daripada penduduk pendatang. 

Selain itu, secara keseluruhan distribusi penduduk asli lebih terpusat di kelas kuintil pertengahan, sementara distribusi penduduk pendatang lebih condong ke kelas kuintil teratas. 

Secara sederhana, kemungkinan penduduk Kalimantan Timur berada di kelas kuintil yang makmur lebih besar bagi seorang penduduk pendatang daripada penduduk asli.

Perbandingan distribusi sumber daya di Kalimantan Timur yang dibedakan berdasarkan Penduduk Asli dan Pendatang sebenarnya tidak terlalu signifikan, namun hal tersebut tidak menjadikan alasan untuk mengabaikan isu distribusi sumber daya di Kalimantan Timur. 

 

Penutup

Berdasarkan fakta -- fakta yang telah tersedia, kondisi sosial di Provinsi Kalimantan Timur tidak terlalu mencolok. Penduduk di Provinsi ini sudah terbiasa hidup dalam keberagaman latar belakang, meskipun prevalensi konflik identitas di provinsi ini terbilang sering dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan. 

Distribusi sumber daya harus menjadi perhatian pemerintah ketika proses pemindahan ibu kota negara rampung agar tidak terjadi kecemburuan sosial antar kelompok penduduk yang dapat mengakibatkan konflik berskala luas seperti di masa lalu.