Selain Bencana dan Infrastruktur, Bagaimana Kondisi Sosial di Kalimantan Timur?

Pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, resmi mengumumkan lokasi baru yang akan menjadi ibu kota negara Indonesia. Dua kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur telah dipilih, yaitu Kab. Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara (PPU). 

Dua lokasi ini dinilai strategis dan telah memiliki infrastruktur yang memadai, seperti jalan tol, bandara dan pelabuhan, dan yang lebih utama adalah memiliki resiko mengalami bencana yang sangat rendah.

Terlepas dari pertimbangan -- pertimbangan tersebut, pemindahan ibu kota sudah tentu menimbulkan implikasi yang luas, terutama aspek kependudukan dan sosial. 

Sebelum lokasi ibu kota baru dicanangkan, Kalimantan Timur adalah provinsi luas yang kontribusi jumlah penduduknya terhadap total penduduk Indonesia tidak terlalu signifikan, jumlah penduduknya bahkan lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk Kota Bandung. 

Pemindahan ibu kota ke provinsi Kalimantan Timur akan mengubah angka jumlah penduduk secara signifikan, bahkan menjadi deviasi besar daripada proyeksi penduduk terbaru yang telah dilakukan BPS di tahun 2018, terutama dari kedatangan pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di lembaga pemerintahan pusat. 

Meskipun begitu, realitanya jumlah PNS secara keseluruhan adalah 180 ribu orang, jumlah yang tidak terlalu besar dibandingkan jumlah penduduk di metropolitan Jabodetabek. 

Angka tersebut bisa saja meningkat jika ditambahkan anggota rumah tangga PNS tersebut, yaitu 4 orang per rumah tangga seorang PNS yang tinggal di Provinsi DKI Jakarta. 

Merujuk pada angka -- angka yang telah disebutkan, jumlah penduduk yang diperkirakan melakukan migrasi ke ibu kota baru adalah 720 ribu orang di tahun 2024.

Selain mengetahui narasi jumlah penduduk yang akan datang, perlu untuk mengetahui fakta sosial mengenai Kalimantan Timur. Berikut ini beberapa data terkait fakta sosial dan kependudukan Provinsi Kalimantan Timur:

Komposisi etnisitas

Menghitung atau mengidentifikasi etnis atau suku seorang individu di Indonesia adalah perkara yang cukup sulit. Selain dikarenakan tidak adanya data yang mencatat hal tersebut, perkawinan antar suku di Indonesia adalah hal yang sangat lumrah dan terjadi di mana -- mana.