Di Balik Ketimpangan Ekonomi di DI Yogyakarta

Bagaimana dengan pengangguran di Provinsi DIY ? Sempat mengalami penurunan drastis pada tahun 2016 sebesar 1,35 basis poin dan perlahan mengalami kenaikan di tahun -- tahun setelahnya. Pada tahun 2018, Provinsi DIY memiliki tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang jauh berada dibawah TPT nasional. Selain itu, TPT di provinsi ini berada di peringkat tujuh terendah secara nasional. Kondisi lapangan pekerjaan di DIY tidak cukup mengkhawatirkan.

Meskipun kondisi kesempatan kerja di DIY tidak terlalu mengkhawatirkan, ternyata persentase penduduk miskin di provinsi ini cukup tinggi, 11,81 persen, lebih daripada persentase di tingkat nasional. 

Persentase kemiskinan tersebut adalah yang terendah di Provinsi DIY dalam kurun waktu 12 tahun terakhir dan berada pada peringkat 12 dari 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2018. Jika dilihat lebih lanjut, konsumsi kalori per kapita di provinsi ini mencapai 2250 kkal/hari, melebihi ambang konsumsi makanan masyarakat miskin, yaitu 2100 kkal/hari. 

Jika dibandingkan provinsi lainnya, konsumsi kalori per kapita di DIY adalah tertinggi ketiga dibandingkan provinsi lainnya dengan persentase konsumsi protein paling besar se-Indonesia, yaitu 69 persen dari seluruh konsumsi makanan. Selain itu, Provinsi DIY adalah provinsi terendah di Indonesia untuk persentase penduduk yang konsumsi kalorinya sama dengan atau lebih rendah dari 1400 kkal/hari. Meskipun timpang dan prevalensi kemiskinan yang tinggi, pada kenyataannya kebutuhan dasar penduduk masih dapat terpenuhi dengan baik.

Secara logika, dapat diambil kesimpulan seperti berikut. DIY memang provinsi dengan tingkat ketimpangan ekonomi dan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, namun sedikit sekali orang yang menganggur dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya.   

Dibalik Ketimpangan Ekonomi DIY                                               

Penjelasan mengenai ketimpangan ekonomi dapat memberikan kesimpulan bahwa ketimpangan yang terjadi di DIY adalah ketimpangan pengeluaran. Hal ini dapat menimbulkan kesalahan estimasi jika realita pendapatan (serta harta) yang dimiliki oleh masyarakat tidak sepenuhnya digunakan untuk konsumsi. 

Kecenderungan seseorang untuk konsumsi berbeda -- beda dan pada beberapa kesempatan, kerap kali pertambahan pendapatan tidak diikuti dengan meningkatnya pertambahan pengeluaran. Terjadi selisih antara kondisi kemakmuran aktual seorang individu dibandingkan dengan pengeluarannya.

Kepala BPS Provinsi DIY bahkan pada tahun 2017 mengatakan kalau kecenderungan konsumsi masyarakat DIY adalah gemar berhemat dan sederhana, sehingga membuat tingkat pengeluaran menjadi rendah, meskipun tidak terjadi kesulitan memenuhi kebutuhan makanan.

Penggunaan variabel upah sebenarnya telah digunakan oleh BPS di Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Akan tetapi, penggunaan data Sakernas untuk menggambarkan kondisi ekonomi agregat (seperti ketimpangan ekonomi) tidak bersifat menyeluruh. 

Hal ini dikarenakan Sakernas hanya menghitung penduduk berusia kerja (penduduk berumur 15 -- 64 tahun) sebagai populasi, berbeda dengan Susenas yang menjadikan seluruh penduduk Indonesia sebagai populasi. Penggambaran yang diberikan Sakernas hanya terbatas pada segmen penduduk tertentu.