"Para pebisnis di sana tahu apa yang pasar mereka butuhkan, dan mereka tahu kami dapat memenuhi kebutuhan itu, jadi mereka senang berbisnis dengan kami." kata Cohen.
Alasan Gus Dur ini sayang kemudian lebih ditanggapi sejumlah masyarakat sebagai bentuk sikap pro kepada Israel. Wacana untuk membuka hubungan dagang dengan Israel pun tak pernah terwujud sampai detik ini.
Membicarakan soal keinginan Benjamin Netanyahu saat ini, masyarakat Indonesia juga harus lebih cerdas menyikapinya. Jangan sampai pernyataan ini justru menjadi bahan politik baru untuk orang-orang tak bertanggung jawab membuat keruh negeri ini.
Pasalnya tanda-tanda bahwa pernyataan ini bisa membuat keruh suhu politik dan sosial negeri ini sudah terlihat jika mencermati pernyataan dari pihak Israel soal bantuan mereka ke korban gempa dan tsunami di Sulawes
Awal Oktober lalu Wakil Menteri Diplomasi Israel Dr Michael Oren mengatakan negaranya telah mengirimkan bantuan bagi korban gempa di Sulawesi.
Dr Michael mengatakan bantuan kesehatan dan penyelamatan telah dikirim ke Indonesia, "negara Muslim terbesar di dunia yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan kita". Soal kebenaran apakah betul Israel memberi bantuan atau tidak masih jadi pertanyaan, pasalnya pihak Kementerian Luar Negeri Israel tak memberik pernyataan resmi terkait hal tersebut.
Menurut hemat saya, jika memang bantuan itu dikirim tak ada alasan untuk menolaknya namun dengan catatan tentu saja bantuan tersebut tidak disertai dengan embel-embel lain agar negara ini membuka hubungan dengan Israel. Tidak membuka hubungan dengan Israel memang memiliki alasan kuat bagi bangsa ini.
Alasannya tentu saja berhubungan dengan pembukaan UUD 1945 terkait alinea penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Di alinea ini sudah jelas dipaparkan bahwa negara ini tak mentolerir sikap penjajahan satu bangsa ke bangsa lain, dan sampai detik ini Israel melakukan itu ke Palestina.
Justru di balik pernyataan Benjamin Netanyahu ini kita bisa mendesak ke pemerintah untuk memainkan peran mereka sebagai anggota keamanan PBB dalam hal penyelesaian konflik Israel-Palestina. Kita tentu berharap peran ini dimaksimalkan pemerintah untuk memberikan kontribusi agar tercipta kedamaian di Timur Tengah dan seluruh dunia.
