HARAPAN
Dimohonkan agar pemerintah mempertimbangkan solusi ini sebelum menaikkan harga BBM.
BEBAN
Saya melihat bahwa pada saat ini pemerintah terlalu mengada-ada karena dengan paksa sengaja menghilangkan secara bertahap BBM bersubsidi dari SPBU. Dalam pengaturan sistem manajemen berkelas negara, kecuali Indonesia ini mengalami kiamat model film fiksi 2012, adalah tidak mungkin stok BBM bersubsidi tiba-tiba saja tidak ada di banyak tempat.
Yang terterima adalah, pemerintah tidak bisa berpikir sehat lagi, sebab di satu sisi harus menyelamatkan APBN, sedang di sisi lainnya tidak menemukan cara untuk menyelesaikan permasalahan terkait subsidi BBM kecuali menaikkan harga.
Dengannya, walaupun tidak dapat membela kepentingan rakyat umum, namun dengan terpaksa prihatin, pemerintah memutuskan bahwa kebijakan menaikkan harga adalah cara yang paling baik dan paling strategis sebagai solusi.
Dan cara yang mengikuti supaya terlihat sebagai kebijakan yang mau tidak mau kenaikan harga harus dilaksanakan; adalah membuat stok BBM bersubsidi seolah habis, seolah tidak mampu impor, seolah halangan distribusi, seolah produksi menurun, dan sebagainya. Karena kebetulan laut tenang maka tidak bisa menggunakan alasan topan dan badai.
Pemerintah terlalu naïf menaikkan harga BBM menggunakan alasan seperti itu, karena tindakan itu seolah untuk menghukum rakyatakibat rakyat mempertahankan subsidi.
Tindakan menaikkan harga BBM adalah sama dengan pemerintah memfilosofikan manajemen negara berintikan "beban negara adalah beban rakyat, dan APBN bukan beban pemerintah". Filsafat begini bukankah adalah kehendak dari satu sistem pemerintahan otoriter dan tiran?
PERSEPSI
Memahami bahwa setiap satu sen kenaikan harga BBM akan menaikkan harga keperluan rakyat sehari-hari, maka seharusnya pemerintah memfokuskan pengaturan manajeman negara pada kekuatan nilai matauang sebagai dasar kemampuan negara.
Setiap estimasi pelemahan nilai uang, maka berwaktu-waktu sebelum uang Indonesia melemah, pemerintah sudah mempersiapkan jalankeluar yang tepat dan benar, untuk semaksimumnya mempertahankan nilai matauang saat ini.
Pemerintah harus mempolakan diri bahwa kenaikan harga barang adalah sama dengan menurunkan nilai matauang, dimana itu mengartikan bahwa kemampuan hidup rakyat semakin melemah. Harga barang yang naik menguntungkan perdagangan namun hanya dalam lingkup sempit, yaitu seolah untung karena jumlah uang atas barang menjadi bertambah; padahal dalam skala luas, negara harus mencetak uang tambahan untuk barang yang sama. Menambah cetak fisik uang untuk menutupi kenaikan harga barang itu sama dengan membuang aset negara keluar angkasa. Ia hilang tidak bisa diambil kembali.Pemahaman yang lebih sederhana ibarat orang sakit di jempolkaki, tetapi kelubun kepala yang diobati.
CARA
Finalnya adalah semakin tinggi harga sebuah barang, maka semakin rendah kualitas ekonomi negara.
Itu sebabnya untuk menjaga kualitas negara, maka pemerintah hanya punya satu-satunya jalan yaitu membuat pendapatan ekstra diluar apa yang sudah ada.
Bagaimana caranya? Ada.
Ada banyak cara untuk membuat pendapatan ekstra tersebut, yang otomatis membuat nilai matauang rupiah menguat walaupun matauang rupiah Indonesia mengikat diri pada dolar Amerika. Dan cara jangka panjang ada, cara jangka pendek juga ada.
Satu cara jangka pendek yang berdampak stabil lama yang efektif tercepat, termudah, teraman, teratur, terjujur, yang sangat menolong kesulitan negara saat ini, adalah dalam sepuluh tahun ini, pemerintah tidaak menaikkan harga BBM. Apa bisa?
Bisa. Sangat, sangat, dan sangat bisa.
Sementara itu, dalam masa sepuluh tahun ini pemerintah sambil melakukan beberapa cara untuk membuat pendapatan ekstra bagi negara, diluar pendapatan yang sudah ditetapkan dalam APBN, dengan tujuan, bahwa pada tahun kesebelas, harga BBM Indonesia langsung dibuat sama dengan harga BBM dunia. Jaminan negara adalah, pada saat itu Indonesia dan rakyat sudah mampu bebas subsidi.
(cara yang sama dilakukan untuk permasalahan subsidi energi)
Pelaksanaan selama sepuluh tahun ini dijalankan dengan cara begini.
JENIS
Terkait BBM, maka rakyat Indonesia terdiri atas tiga bagian kemampuan, yaitu rakyat yang samasekali tidak boleh menggunakan BBM subsidi, kemudian rakyat yang tidak bergantung pada BBM subsidi, dan terakhir adalah rakyat yang tergantung pada BBM subsidi.
Lalu kendaraan yang terikat pada BBM terdiri atas kendaraan yang tidak menggunakan SPBU, kemudian kendaraan yang berpelat nomor warna variasi yaitu kendaraan bukan niaga, dan terakhir adalah kendaraan yang berpelat nomor kuning yaitu kendaraan niaga.
Tentang kendaraan yang menggunakan SPBU terdiri atas, kendaraan baru yaitu kendaraan yang berusia sepuluh tahun kebawah; dan kendaraan tua yang terdiri dari dua macam, yaitu kendaraan tua layak jalan yang terlihat dari keadaannya yang terawat, mulus, beraksesories, indah, dan terpandang mewah;lalu kendaraan tua yang terpaksa jalan, yang terlihat dari keadaannya yang berantakan, cat kusam, tidak terawat, penyok-penyok,tidak ada ac, kaca jendela buka sulit tutup susah, dan reyot-reyot lainnya.
Ini bukan dusta.
Seluruh rakyat siapapun dia terikat kepada kendaraan berpelat kuning. Seluruh ekonomi negara terikat ke situ. Setinggi apapun status manusia itu, ia terikat kepada kendaraan pelat kuning.Contohnya, siapapun konglomerat tidak akan tenang hidupnya jika uang perusahaan yang dikeluarkan untuk pembiayaan operasional anakbuahnya melangit setiap waktu karena BBM naik, padahal sang konglomerat tidak pernah naik angkot.
Jadi jangan naïf, jika kita bilang kendaraan pelat kuning itu hanya milik rakyat rendahan. Lalu pemerintah jadi tidak peduli padahal sebelum ia jadi pemerintah itu, ia juga naik angkot, bahkan mengomel paling ribut karena ongkos angkot naik 300 rupiah saja.
Kendaraan pelat kuning yang harus menggunakan Pertamax selain menjadi pendorong utama pelemahan ekonomi secara negara, juga secara personal menjadi orang pertama yang menerima penderitaan akibat kegagalan pemerintah dalam mengelola manajemen negara.
BIJAK
Pengaturan BBM bersubsidi yang adil merata, beradab budaya, berhukum negara, dan menyelamatkan APBN dan melindungi rakyat secara bersamaan adalah berikut ini.
Petugas SPBU dengan jujur sederhana bisa membedakan kendaraan mana yang berpelat warna, dan mana yang pelat nomor kuning.Mana kendaraan baru, mana yang tua layak jalan atau tua terpaksa jalan.
Pemerintah cukup menerbitkan peraturan sederhana, hari ini diterbitkan, besok langsung dijalankan. Tidak neko-neko, semuanya berjalan sungguh sederhana. Pemerintah tinggal umumkan di media, petugas SPBU lalu mengarahkan sesuai jalur kendaraan.
Pemerintah yang pilih tanggal pelaksanaan, bukan rakyat. Semakin cepat dilakukan, pemerintah semakin cepat menyelamatkan APBN dan rakyat.
BBM bersubsidi tidak naik dalam 10 tahun, dan hanya sah digunakan untuk kendaraan berpelat nomor kuning.
Peraturan yang begitu mudah, tanpa perlu susun UU, tanpa perlu rapat DPR. Cukup mengumumkan bahwa : “PELAT KUNING DAN TUA TERPAKSA JALAN MASUK JALUR BBM BERSUBSIDI, PELAT BERWARNA DAN LAINNYA MASUK KE JALUR PERTAMAX”.
Begitu sederhana, dan sungguh sangat sederhana.
Saat yang sama, pemerintah melalui petugas SPBU akan menolong setiap kendaraan untuk masuk ke jalur yang seharusnya.
SADAR
Rakyat Indonesia pada dasarnya, lahir, dan batin, adalah rakyat yang baik, patuh hukum, dan taat kebijakan. Ia tidak akan mempermalukan dirinya hanya untuk mengganti pelat hitam mobil Avanzanya menjadi pelat kuning. Selain lucu dan kekanak-kanakan, saya yakin hanya jika orang itu suka menyetir mobil sambil bertelanjang bulat, maka ia akan tanpa berdosa mau mengganti pelat nomor berwarna mobilnya dengan pelat nomor kuning supaya ia bisa masuk antri ke jalur BBM bersubsidi. Seseorang juga tidak akan mengambil martil atau batu lalu mempenyokkan Pajero atau Fortunernya, ia memecahkan kaca, menyiramkan airkeras ke cat mobil supaya bersyarat "tua terpaksa jalan" agar ia bisa antri di jalur BBM bersubsidi. Saya yakin pula, petugas SBU sangat tahu dengan benar perbedaan Mercedes pelat nomor kuning dan Mercedes pelat nomor berwarna. Juga ia sangat memahami dengan jelas, mana jerigen rakyat yang beli BBM bersubsidi untuk diecer di kiosnya untuk menghidupkan dapur, dan mana drum milik manusia serakah untuk menimbun BBM bagi kepentingan diri sendiri.
Terlalu naïf jika pemerintah tidak bisa membantu dan menolong petugas SPBU untuk menjalankan pelayanannya dengan baik, jujur, dan benar.
Indonesia ini sebagai sebuah negara yang besar, harum, dan berwibawa di matadunia, masakah tidak memiliki cara pula untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan BBM dan penyelundupan BBM dengan bermartabat? Masakah rakyat harus disuguhkan tontonan bukti bahwa hukum Indonesia ada gigi?
HASIL
Ketika pemerintah menjalankan cara begini, bolehkah pemerintah berhitung ulang? Berapa lamakah pelaksanaan peraturan sederhana ini? Lalu berapa besarkah subsidi yang diselamatkan? Selevel apakah kualitas dari efektif subsidi yang termanfaatkan oleh rakyat yang tepat sasaran? Kemudian, seberapa besar nilai uang rupiah menguat? Seberapa tinggi kenaikan jujur dari pertumbuhan ekonomi Indonesia?
Semoga Presiden SBY dan Presiden terpilih Joko Widodo boleh meracik ulang solusi yang disampaikan ini, demi kekuatan rakyat Indonesia menuju kesejahteraan yang sejati.
Salam Indonesia Sejahtera
Tuhan memberkati Indonesia
