Sejak 2009, Edi diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tugas awal pengabdian di MIN Ciawitali Cikalong Wetan selama tiga tahun dari 2009-2012 sebagai pengajar. Dalam beberapa tahun, sempat diberikan mandat sebagai Kepala Madrasah di MTS Syarif Hidayatulloh.
Titel ASN dengan kultur birokratisnya ternyata tidak membuat kerasan bagi seorang yang terbiasa dalam lingkungan aktivis. Pada akhirnya pria beranak tiga ini memutuskan untuk terjun dalam kancah politik praktis melalui Partai Golongan Karya (Golkar) dalam Pemilihan umum 2019 untuk DPRD Provinsi Jawa Barat dari dapi asalnya yaitu Kabupaten Bandung Barat (Jabar III).
Hal yang musykil bahkan boleh dikatakan utopis untuk bisa lolos bagi seorang pemula seperti Edi bisa masuk dalam perhelatan politik tersebut. Selain sebagai pemula di arena politik praktis, belum memiliki banyak pengalaman, kendaran yang digunakan pun bisa dikatakan sebagai partai elit, kekuatan logistik dan senioritas pun cukup mendominasi standar kualifikasinya.
Tidak sedikit yang meragukan peluang Edi. Bahkan oleh para pengurus partainya pun keberadaan Edi dalam caleg hanya dianggap sebagai pelengkap. Selain itu, kuota kursi untuk Dapil ini hanya menyediakan empat kursi saja.
Namun diluar dugaan, hasil pemilu tanggal 17 April 2019 tersebut menorehkan catatan mengejutkan. Berdasarkan hitungan KPU, Edi Rusyandi termasuk diantara caleg yang lolos untuk DPRD Jabar Dapil III yang mendapatkan kursi dari Partai Golkar dengan perolehan suara 19.700. Angka yang cukup lumayan bagi seorang calon legislator pemula.
Lolosnya Edi cukup menghebohkan masyarakat dan aktivis politik lokal di Kabupaten Bandung Barat. Sebab Edi tidak masuk dalam hitungan prediksi sebelumnya. Tanpa pergerakan dan konsolidasi pilitik yang nampak dipermukaan tetapi bisa lolos. "Ibarat bayi ajaib" jika mengutip ucapan sebagian pengurus partai Golkar setelah mengetahui beberapa tahapan penghitungan suara KPU dan penetepan oleh KPU Jawa Barat.
Pada saat awal memasuki dunia parlemen, Edi mengemukakan butuh adaptasi baru dengan posisi dan perannya di lembaga DPRD. Namun, sebagai seorang dengan latar belakang aktivis tidak butuh waktu lama untuk hal tersebut. Bagi Edi yang terpenting adalah kemauan untuk belajar dan update dengan perkembangan informasi terkini. Selain itu juga sadar dengan tupoksi sebagai wakil rakyat serta banyak berdialog dengan masyarakat untuk mengetahui masalah yang ada. Sehingga apa yang dikemukakan dan perjuangan tidak terlepas dalam konteks pengawasan, legislasi, dan budgeting.
Tidak heran dalam masa awal pergulatan sebagai wakil rakyat tersebut, dirinya kerap menghiasi media dan tanpa tedeng aling-aling melontarkan kritik pedasnya kepada eksekutif. Dari langkah dan sikap tersebut cukup mendapat respon positif dari publik. Hal tersebut sebagai bagian dari komitmen dan keberpihakannya terhadap masalah yang dihadapi masyarakat.
Sikap kritis bagi Edi adalah hal yang wajib dimiliki oleh setiap wakil rakyat. Karena memang demikianlah tugasnya. Ia dibayar oleh negara dari pajak masyarakat untuk melakukan kontrol dan pengawasan atas semua kebijakan pemerintah yang dipandang merugikan.
"Rugi masyarakat membayar anggota Dewan jika tidak kritis-kritis acan", ujar Edi dalam satu kesempatan.
Menurut Edi yang terpenting semua dilakukan dalam kadar objektif dan proporsional. Jangan karena suka atau tidak suka. Dan juga diusahakan memberikan tawaran solusi atas masalah yang ada.
