Mohon tunggu...
INDONESIANIST
INDONESIANIST Mohon Tunggu... Mine Engineer -

Bocah Banyumas, seorang pembelajar sampai akhir hayat yang punya keinginan kuat merubah Indonesia. Emoh mung dadi komentator thok, tapi harus memberikan solusi nyata.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Reformasi Birokrasi Indonesia dengan Data

3 Januari 2017   15:23 Diperbarui: 3 Januari 2017   15:36 734
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

-Kontak, baik no telp, email, akun Medsos yang bisa dihubungi setiap saat

Maka jika dibuat suatu aplikasi yang menempel pada website, dengan mudah masyarakat dapat mencari tahu kemana wadah yang menjadi saluran untuk masalah yang dihadapi. Misalnya terkait dengan sungai, cukup memasukkan kata kunci “sungai” pada kolom search maka akan ditemukan berbagai instansi yang menangani sungai.

Aplikasi ini bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat tetapi juga bagi lembaga/instansi pemerintah. Saya yakin karena banyaknya lembaga/instansi, antara instansi satu sama lain bisa jadi ada irisan (intersection) maupun overlapping tugas dan fungsi. Dengan adanya aplikasi ini maka antar instansi pemerintah bisa saling bekerjasama, saling berkolaborasi sehingga penanganan berbagai masalah bisa lebih efisien dan cepat.

Selain itu dari data yang ada dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Presiden beserta Kementerian PANRB, Komisi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara dan Badan Kepegawaian Negara untuk melakukan reformasi birokrasi dengan menggabungkan instansi yang tugas dan fungsinya mirip sehingga bisa tercipta birokrasi yang ramping tapi efisien seperti halnya di negara-negara maju.

Saya yakin sekali ini bisa efektif. Ada banyak kasus yang membuat saya prihatin, salah satu contoh misalnya biaya pembangunan rumah di negara ini masih tergolong mahal. Padahal Badan Penelitian dan Pengembangan Perumahan, Kementerian PUPera mempunyai teknologi membangun rumah murah dan cepat dengan kualitas yang baik. Nah, hal ini saya yakin karena hal ini tidak diketahui oleh khalayak ramai. Adanya aplikasi ini membuat banyak instansi pemerintah lebih dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini memicu instansi-instansi pemerintah akan semakin meningkatkan pelayanannya.

Lebih lanjut, untuk membatasi cakupan wilayah maka bisa dibuat suatu filtering yang misalnya bisa memilih cakupan wilayah mulai dari seluruh Indonesia sampai tingkat desa (Saya sudah mengumpulkan secara lengkap seluruh data desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten serta provinsi).

Untuk mewujudkan ide ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, tentunya akan percuma andaikata aplikasi ada tetapi tidak ada yang pihak yang menginput datanya. Untuk itu, jika perlu hal ini harus mendapatkan dukungan dari pihak pemerintah terutama pucuk pimpinan negara yaitu Presiden sehingga bisa dikeluarkan suatu instruksi yang mewajibkan seluruh instansi mengisi data input terkait struktur organisasi sampai struktur eselon IV beserta tugas dan fungsinya dan juga melakukan update jika ada perubahan struktur organisasi.

Jika sulit untuk mendapatkan dukungan Presiden, bisa ditawarkan kepada Gubernur atau bahkan Bupati yang selanjutnya dijadikan Pilot Project. Jika berhasil, pasti akan bisa disetujui untuk diterapkan di cakupan wilayah yang lebih luas.

Nah yang jadi problem saat ini, background saya adalah non IT, non Programming, sehingga untuk mewujudkannya, saya membutuhkan bantuan dari rekan-rekan dari berbagai disiplin ilmu yang memang pakar untuk menterjemahkan ide saya menjadi suatu bentuk aplikasi web atau dalam bentuk aplikasi lainnya agar bisa terealisasi.

Mohon maaf jika tulisan saya acak-acakan. Besar harapannya inti dari tulisan ini bisa tersampaikan dengan baik, apalagi bisa dibaca Pak Jokowi.

Data >> Informasi >> Aksi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun