KPK vs POLRI: Indonesia sebagai bangsa yang kerdil atau bangsa yang besar?

Indonesia adalah bangsa yang tidak pernah sepi dari drama politik. Selalu ada permasalah politik yang datang dan silih berganti. Dan yang paling terakhir adalah permasalahan KPK dan Polri, dimana hal ini hanyalah puncak dari sebuah gunung es dari masalah politik yg super kompleks yang berakar dari dua hal: korupsi yang melemahkan institusi negara dan pelanggaran ham berat yang membuat bangsa kita memiliki hutang masa lalu (Baca korupsi dan penggaran ham berat: KORHAM). Ke dua hal tersebut menjadikan bangsa kita hanya memiliki pendapatan per kapita perorangan diurutan 119 dibandingkan dengan bangsa lain, meskipun bangsa kita memiliki modal besar dalam bentuk kekayaan alam yang luar biasa. Bangsa kita yang besar ini karena kekayaan alam yang besar tetapi menjadi seperti pohon bonsai yang memiliki potensi bertumbuh tetapi menjadi kerdil.

Siapapun presidennya pasti akan mengalami beban dan tantangan yang luar-biasa untuk menyelesaikannya. Untuk menyelesaikan permasahan ini kita harus menganalisa peta kekuatan politik yang ada dan nyata yang mencengkram arah kehidupan berbangsa kita: Berdasarkan dari pengamatan penulis akan peta kekuatan politik adalah sebagai berikut:

1.KMP: kelompok ini memiliki kekuatan menguasai dpr dan dikomandani oleh Prabowo. Di kelompok ini sebagaimana yang diduga oleh banyak orang, adalah tempat menggalang kekuatan bersama untuk saling melindungi atas masalah yang sedang dihadapi seperti: pelanggaran ham, pajak, dan korupsi. Sebagai tambahan yang perlu dipertanyakan dan dicermati adalah mereka pada saat ini sepertinya sedang diam seribu bahasa. Dalam politik ini adalah strategi yang untuk menjadi invisible tetapi jitu untuk menghantam musuh pada pergerakan selanjutnya.

2.KIH: kelompok pendukung Jokowi dalam pemerintahan yang mana dukungan yang diberikan hanyalah sebatas akan kepentingan golongan daripada kepentingan bangsa atau ideologi. Didalam kelompok inipun banyak orang2 yang bermasalah KORHAM seperti yang dikelompok KMP.

3.PKI (PARTAI KORUPTOR INDONESIA): kelompok ini kelompok yang invisible tetapi mereka ada dimana mana, mereka ada di lintas partai, organisasi sosial dan institusi pemerintahan (KMP; KIH; POLRI; TNI; HAKIM; JAKSA). Mereka lebih bergerak sendiri sendiri tetapi memiliki tujuan yang sama, mereka akan melawan pada waktu kasus mereka dibuka. Pada hakikatnya manusia akan membela diri dan melawan bila ada yang berusaha membahayakan hidupnya, inilah yang menjadi dasar perlawanan mereka. Mereka tidak akan ragu ragu untuk berkolaborasi dengan siapapun dengan dana yang tidak terbatas untuk melawan orang orang yang mau memenjarakan mereka.

3.PRESIDEN: dimana dalam kelompok ini mandate dipegang oleh Jokowi. Kekuasaaan presiden ada karena dimandatkan oleh Undang Undang karena presiden sebagai pemenang pemilu.

4.POLRI / TNI: mereka dua kelompok yang berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda. Bahkan terkesan seperti bersaing didalam masalah penyelesaian keamanan. Mereka adalah kekuatan yang pada akhirnya nanti akan berhitung dan hanya mendukung siapa yang paling terkuat secara legitimitasi politik.

5.RAKYAT: kelompok yang seharusnya menjadi 100% pemegang saham kekuatan Indonesia. Kelompok no 1-4 adalah pengabdi bagi rakyat. Tetapi sangat disayangkan rakyat hanya menjadi korban eksploitasi untuk melayani kepentingan kelompok 1-4. Hal ini bisa terjadi adalah karena rakyat Indonesia adalah masyarakat majemuk, santun dan cenderung pelupa.

Mengingat peta kekuatan politik yang nyata da nada ini, maka saya menyarankan kepada bapak presiden Jokowi untuk mengangggendakan REKONSILIASI NASIONAL sebagai jalan keluar yang terbaik meskipun bukan yang termudah bagi bangsa kita. Carut marut dan super kompleksitas masalah ini sudah menyandera dan membuat bangsa kita lumpuh. Meskipun ada pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan ini hanya didasarkan kekayaan alam yang luar biasa. Ingat kekayaan alam ini suatu saaat akan habis. Karena itu mari bapak Presiden sudah saaatnya anda menunjukkan keberanian anda untuk menjadi  CEO sebagaimana yg diamanatkan undang undang untuk menjadi komandan rekonsiliasi nasional demi cita cita bapak yang ingin menjadikan Indonesia menjadi INDONESIA HEBAT.

Adalah bukan keahlian dan kemampuan saya untuk memberikan masukan teknik pelaksaaan rekonsiliasi nasional ini, tetapi dengan sumber daya dan kewenangan bapak yang luar biasa niscaya bapak akan memilik orang orang yang kapabel untuk membuat mimpi rekonsiliasi nasional ini bisa terjadi. Christian Wibisono pernah memberikan usul secara teknik secara bagus akan bagaimana untuk melakukan rekonsiliasi nasional pada waktu beliau mendaftarkan diri untuk menjadi komisioner KPK.

NOW or NEVER, kalau tanpa ini dilaksanakan maka ini adalah skenario kemungkinan garis kehidupan bapak presiden sebagai berikut:

1. Kalau bapak presiden melawan dengan kekuatan (Zero Sum Game): maka bapak akan mengalami apa yang dialami oleh presiden Gusdur, seorang yang baik dan mencintai rakyat, tetapi disayangkan jatuh karena tidak sanggup melawan penyakit KORHAM ini. Ingat jalan perlawanan dengan ‘Zero Sum Game’ adalah jalan yang mahal dan membutukan korban yang tidak sedikit. Meskipun bapak dicintai rakyat tetapi untuk menggerakan rakyat maka dibutuhkan adanya darah yang tercurah. Karena sifat rakyat Indonesia yang saya sebutkan sebelumnya.

2. Kalau bapak presiden diam: maka bapak akan menjadi presiden boneka yang melayani kepentingan kelompok KORHAM yang invisible dan ada dimana mana. Bahkan yang ada dilingkaran inti bapak sendiri.

3. Kalau bapak presiden merangkul semua elemen untuk melakukan REKONSILIASI NASIONAL maka niscaya bangsa kita akan mengalami kesembuhan dari penyakit KORHAM yang akut. Sehingga semua elemen bangsa dapat bekerja sama untuk mewujudkan tujuan dan cita cita bangsa yaitu menuju Indonesia hebat yaitu Indonesia yang adil,makmur dan sejahtera dan dipandang sebagai bangsa yang bermatabat dan memiliki pengaruh kuat dalam peta kekuatan dunia.

Apakah KORHAM akan hilang dari bumi Indonesia. Impossible. Negara yang sudah maju seperti Amerika saja masih ada kasus KORHAM. Tetapi paling tidak KORHAM sudah tidak menyandera kehidupan bernegara kita.

Akankah bangsa kita akan tetap menjadi bangsa kerdil atau menjadi bangsa yang besar sebagaimana seharusnya? Sebagaimana pernyataan Soekarno: “Tuhan tidak akan merobah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu merobah nasibnya.”. Mari bapak presiden dan seluruh elemen bangsa untuk sudah saatnya untuk mengakhiri pertikaian dan merobah nasib bangsa kita yang besar ini. Janganlah pernah menjadi penjajah, apalagi menjadi penjajah bagi bangsa sendiri.