JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sebagai pengganti DKI Jakarta yang permasalahannya semakin komplek. Presiden Joko Widodo menegaskan, pemindahan IKN merupakan bagian transformasi struktural Indonesia untuk membangun tata kehidupan yang lebih baik.
Pengamat Politik Universitas Bhayangkara Jakarta, Diah Ayu Permatasari mengatakan, IKN sangat penting untuk pertumbuhan pekonomian negara. Menurut Diah, IKN bukan hanya sejak Presiden Jokowi, tetapi sejarah mencatat gagasan pemindahan ibu kota dilakukan oleh Soekarno.
"Soeharto pada 1997 juga ada rencana pemindahan ke Jonggol. BJ Habibie juga sempat mengeluarkan rencana ke Sidrap. SBY juga membuat rencana pemindahan ibukota," kata Diah dalam program acara Trijaya Hot Topic Petang dengan tema "Konstelasi Politik & Masa Depan IKN", Kamis (20/7/2023).
Diah melanjutkan, berdasarkan catatan tersebut, para pemimpin negara ini menyadari permasalahan terbesar adalah ekonomi. Bahwa terdapat ketimpangan antara satu daerah dengan daerah lain. Sebagai contoh, Pulau Jawa menguasai 58,6% perekonomian dengan pusat perdagangan di Jawa 65%, dan pusat jasa 91%.
"Membuat in quality butuh kebijakan yg besar dan fundamental. Dan itu disadari bukan dari permintaan Jokowi tapi saat pendirian negara ini juga sudah muncul," ujarnya.
Diah menambahkan, teori geopolitik menyebut, negara seperti makhluk hidup yang bisa membesar dan bisa mati. Ketika negara tersebut penuh, maka akan melakukan segala cara bahkan bisa menjajah negara lain. Melihat Jakarta semakin padat dan ancaman yang banyak terjadi, wajar dalam posisi geopolitik Jakarta memang diharapkan membagi pertumbuhan ke daerah lain agar tidak mati sendiri. Hal itu banyak dilakukan oleh banyak negara.
Diah mengingatkan setiap pembangunan tidak ada yang pragmatis. Rata-rata pemimpin negara melakukan aktifitas pembangunan 5 hingga 10 tahun, bahkan negara-negara besar tidak ada yang membangun negara hanya 5 sampai 10 tahun.
"China dan negara lain membangun 25, 40 bahkan 100 tahun," tegas dia.
Mengingat Indonesia menghadapi masa Pemilihan Umum yang akan memilih Presiden baru pada 2024, Diah menyebut, siapa pun presiden yang terpilih nanti seharusnya mengikuti sistem yang ada.
"Komitmen calon presiden untuk IKN, semua capres punya visi yang sama, yaitu berusaha menghilangkan sesuatu yang buruk dan meneruskan sesuatu yang baik meski memiliki gaya masing-masing. Tapi mungkin harus diwaspadai presiden ini sangat menentukan keberlanjutan IKN. Buktinya sudah 78 tahun hanya jokowi yang berani mengeksekusi meski ini keputusan yang berat pasti," paparnya
