Untuk efektivitas dan keberhasilan program kerja yang membutuhkan keseriusan dan kerja keras maka akan lebih efektif jika kementerian berikut ini tidak lagi berkantor di Jakarta.
1.      Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
Sangat aneh, seharusnya kementerian ini berkantor di Kalimantan, Maluku, Papua, NTB atau NTT biar tahu akar masalah sebenarnya di daerah timur. Atau mungkin...  daerah tertinggal di daerah bantaran Ciliwung masih butuh penanganan serius ?
2.      Kementerian Kehutanan
Seharusnya kementerian ini berkantor di Sumatera dan Kalimantan di mana banyak kasus penebangan liar. Sangat aneh jika kementerian ini berkantor di jakarta. Lha..... mana hutannya?
3.      Kementerian Pertanian
Pengembangan pertanian dan peternakan di Indonesia tentunya membutuhkan keseriusan bagi pemerintah untuk memikirkan dan menentukan sentra-sentra peternakan dan pertanian yang mampu menghasilkan jumlah produk yang banyak dan kualitas yang tinggi. Tentunya sentra-sentra ini membutuhkan lahan yang luas yang tidak mungkin lagi dikembangkan di Jakarta atau di Jawa. Agar upaya untuk mengembangkan dan memajukan pertanian Indonesia berjalan dengan cepat maka sebaiknya pemerintah fokus untuk mengembangkannya dan membuka lahan di luar Jawa. Namun tidak hanya lahannya yang dibuka namun ahlinya juga harus ditempatkan. Maka sudah waktunya memindahkan Kementerian Pertanian ke daerah yang menjadi basis pertanian dan peternakan. Sudah tidak ideal lagi ahli-ahli pertanian tinggal di jakarta, oleh karena itu mungkin tepat jika memindahkan Kementerian Pertanian ke luar Jakarta
Atau mungkin masih berkantor di Jakarta tujuannya adalah mengembangkan skycrappers farming atau underground chicken farming, berkebun di atas gedung pencakar langit dan beternak ayam di underground mall.
4.      Kementerian Tenaga Kerja dan Tranmigrasi
Untuk menekan urbanisasi dan meningkatkan kehidupan yang layak bagi masyarakat, perlu kiranya membangun daerah transmigrasi yang layak termasuk pendidikan, rumah sakit, jalan, transportasi murah dan ketersediaan lapangan kerja. Jika satu kota transmigrasi berhasil maka tentunya akan menarik dan membuka kota di sekitarnya dan masyarakat akhirnya akan rela untuk bertransmigrasi. Pemerintah harus datang dan berkantor di sana untuk memastikan bahwa pengembangan daerah transmigrasi memang layak untuk tempat tinggal dan tempat mencari nafkah, sudah tidak layak lagi menteri transmigrasi berkantor di Jakarta.
Mungkin karena kementerian ini berkantor di Jakarta makanya orang bukannya pergi ke Sumatera, Kalimantan, Maluku dan daerah transmigrasi lain tapi malah bertransimgrasi ke Jakarta lagi Jakarta lagi. Lha menterinya aja ogah ke daerah transmigrasi apalagi masyarakat.
